Wapres Pengganti Gibran: Pakar Hukum Tata Negara Undip Ingatkan Etika Politik
Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum., Guru Besar bidang Ilmu Perundang-undangan dan pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro (Undip), menilai pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari internal Partai Gerindra boleh secara hukum, tetapi bermasalah secara etika politik. Menurutnya, langkah itu berpotensi menyinggung rasa keadilan rakyat dan mengabaikan aspirasi daerah.
Pernyataan Prof Lita soal Wapres dari Partai Sama
Kepada Jateng Pos pada Kamis, 19 November 2026, Prof Lita menegaskan bahwa tidak ada larangan konstitusional bagi presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama. Namun, ia mengingatkan bahwa etika politik tetap harus dijaga.
"Ya memang secara hukum dan perundang-undangan tidak ada larangan presiden-wapres dari partai yang sama. Cuma etika politiknya mungkin yang perlu dilihat. Secara etika politik itu memungkinkan enggak?" kata Prof Lita.
Ia menyoroti munculnya nama-nama dari Gerindra yang disebut akan mendampingi Presiden Prabowo. Menurutnya, publik seolah melihat negara ini hanya milik satu partai dan digunakan untuk kepentingan kelanggengan kekuasaan.
"Nah, itulah masalahnya. Jadi mereka berpolitik tapi etika politiknya itu enggak dijaga dengan baik. Jadi kadang-kadang politiknya agak politik jalanan, menghalalkan semua cara," imbuhnya.
Etika Politik dan Risiko Dominasi Satu Partai
Prof Lita menekankan bahwa meskipun sah secara hukum, keputusan memilih wapres harus mempertimbangkan penerimaan masyarakat dan dukungan partai lain. Jangan sampai terkesan presiden dan wapres hanya milik Gerindra.
"Kok ini partainya kayak dari satu partai tok sih. Lalu partai lain bilang, kami-kami terus ngapain kalau enggak diberi wakil, itu salah satu pertimbangan kalau kita mau melihat dari sisi etika politiknya. Kita juga harus melihat bagaimana sebetulnya masyarakat, keinginan masyarakat seperti apa," pesannya.
Ia juga mengingatkan bahwa politik memang bertujuan mencari kekuasaan, tetapi tetap harus mempertimbangkan etika masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
"Politik memang untuk mencari kekuasaan. Tetapi tetap pertimbangkan etikanya, etika masyarakat Indonesia yang katanya dasarnya Pancasila, etika politiknya dipakailah," tambahnya.
Keterwakilan Daerah dan Problem Sentralisasi
Prof Lita setuju jika wapres berasal dari keterwakilan daerah, asalkan orang tersebut benar-benar memahami persoalan seluruh daerah di Indonesia. Ia meragukan bahwa semua pimpinan DPD sering mengunjungi daerahnya.
"Misal wakil dari daerah Jawa Tengah. Belum tentu juga tahu problem Jawa Tengah apa, saya juga enggak pernah lihat itu keluyuran di Jawa Tengah," imbuh Prof Lita.
Ia menilai saat ini banyak masalah daerah yang kurang harmonis dengan pusat, seperti konflik lahan dan transfer dana daerah yang makin berkurang. Ditambah lagi model kepemimpinan presiden yang sentralistik.
"Jadi desentralisasi itu kayak kelihatannya sekarang enggak jalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kan semua terpusat. Jadi kayaknya kalau saya mengatakan itu resentralisasi. Kok jadi balik lagi semua di pusat gitu loh," keluhnya.
Karena itu, menurutnya, Prabowo harus betul-betul mempertimbangkan wapres yang mengetahui situasi dan kebutuhan daerah, serta dekat dengan masyarakat.
"Jadi kalau bisa, wapres baru harus dipilih berdasarkan etika politik, yang kedua yang paham bagaimana mengatasi persoalan daerah, siapapun orangnya," ujarnya.
Wapres Perlu Tugas Khusus agar Kinerja Jelas
Prof Lita juga menyarankan agar wapres baru nanti diberi tugas khusus oleh presiden. Dengan begitu, kinerjanya bisa fokus dan terukur.
"Yang penting wapres itu bisa menuangkan tugas pekerjaannya presiden, karena kita kan enggak pernah tahu to apa tugas wakil presiden kan hanya membantu. Lah, makna membantu itu harusnya ada pembagian kayak zamannya Pak Harto dulu. Wakil presiden saya tugaskan untuk menjalankan fungsi ini dan ini, mestinya begitu," saran Prof Lita.
Ia menilai selama ini peran wapres sering kali tidak jelas karena hanya disebut sebagai pembantu presiden tanpa pembagian tugas yang spesifik. Padahal, menurutnya, wapres bisa diberi portofolio tertentu agar lebih efektif.
Dengan begitu, publik bisa menilai kinerja wapres secara objektif dan tidak sekadar melihat posisi sebagai pelengkap.
Latar Belakang Hukum dan Konteks Politik
Pernyataan Prof Lita muncul di tengah dinamika politik nasional menjelang pemilihan wapres pengganti Gibran. Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai alasan penggantian tersebut.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Jika wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, presiden mengusulkan dua calon wapres kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Proses ini melibatkan partai politik dan koalisi pendukung pemerintah.
Dalam praktiknya, presiden cenderung memilih wapres dari partai yang sama atau dari koalisi terdekat untuk menjaga stabilitas politik. Namun, kritik muncul ketika pilihan tersebut dianggap terlalu dominan dan mengabaikan keterwakilan partai lain.
Prof Lita sendiri dikenal sebagai akademisi yang fokus pada ilmu perundang-undangan dan hukum tata negara. Ia sering memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk soal desentralisasi dan otonomi daerah.
Pandangannya kali ini menambah dimensi etika dalam diskusi politik yang biasanya didominasi pertimbangan hukum dan kekuatan koalisi.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Jika Prabowo tetap memilih wapres dari Gerindra, risiko yang muncul adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap komitmen berbagi kekuasaan. Partai-partai lain dalam koalisi bisa merasa tidak diakomodasi, yang berpotensi memicu ketegangan internal.
Sebaliknya, jika wapres diambil dari luar Gerindra atau dari keterwakilan daerah, sinyal inklusivitas akan lebih kuat. Namun, syaratnya orang tersebut harus benar-benar memahami persoalan daerah dan memiliki kapasitas untuk membantu presiden.
Prof Lita menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan presiden. Namun, ia berharap agar etika politik dan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar perhitungan kekuasaan.
"Jadi kalau bisa, wapres baru harus dipilih berdasarkan etika politik, yang kedua yang paham bagaimana mengatasi persoalan daerah, siapapun orangnya," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau Partai Gerindra terkait nama calon wapres pengganti Gibran. Publik masih menantikan langkah politik Prabowo dalam waktu dekat.
Analisis Redaksi
Pandangan Prof Lita Tyesta menyentuh titik yang sering diabaikan dalam politik praktis: etika. Secara hukum, tidak ada yang melarang presiden memilih wapres dari partai sendiri. Namun, politik bukan sekadar soal legalitas. Ada dimensi kepercayaan publik yang harus dijaga.
Ketika satu partai mendominasi posisi eksekutif, apalagi jika tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pada 2029, publik berhak bertanya tentang arah demokrasi. Koalisi yang gemuk memang stabil, tetapi bisa menjadi alat untuk mematikan checks and balances. Di sinilah etika politik diuji.
Selain itu, isu keterwakilan daerah tidak bisa diabaikan. Wapres yang tidak memahami problem daerah hanya akan menjadi simbol. Desentralisasi yang mandek dan kecenderungan resentralisasi harus menjadi agenda utama wapres baru. Jika tidak, jarak antara pusat dan daerah akan semakin lebar.
Redaksi menilai, pilihan wapres sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan loyalitas partai, tetapi juga kapasitas dan pemahaman terhadap kebutuhan daerah. Etika politik bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi bagi pemerintahan yang dipercaya rakyat.
Sumber: jatengpos.co.id, undip.ac.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0