Polres Anambas Proses Hukum Pria yang Larikan Anak di Bawah Umur, Terancam 7 Tahun Penjara

Nov 22, 2026 - 13:40
 0  1
Polres Anambas Proses Hukum Pria yang Larikan Anak di Bawah Umur, Terancam 7 Tahun Penjara

Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, memproses hukum pria berinisial AR (20) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan melarikan anak di bawah umur. AR ditangkap di Tanjungpinang pada Kamis (19/11) dan kini ditahan di Polres Kepulauan Anambas.

Ad
Ad

Kepala Polres Kepulauan Anambas Ajun Komisaris Besar Polisi Misbachul Munir mengatakan penangkapan dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan. "Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, AR ditetapkan sebagai tersangka pada 19 November 2026. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut," ucap Misbachul, dikonfirmasi dari Natuna, Minggu (22/11).

Dalam proses penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon seluler milik korban dan tersangka, bukti pembayaran tiket kapal feri, dokumen boarding, serta sejumlah barang lain yang berkaitan dengan perkara. Penyidik saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Kronologi Kejadian Berawal dari Laporan Orang Tua Korban

Kasat Reskrim Polres Kepulauan Anambas Inspektur Polisi Satu Yudi Satriawan menjelaskan perkara tersebut berawal dari laporan orang tua korban yang diterima pada Minggu (30/8). Peristiwa yang dilaporkan terjadi sehari sebelumnya, Sabtu (29/8), di wilayah Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa tersebut bermula dari komunikasi antara korban dan AR. Saat itu, korban disebut memiliki keinginan untuk pergi ke Tanjungpinang. AR diduga membantu mengurus pembelian tiket korban ke Tanjungpinang dan menjemput di pelabuhan Tanjungpinang.

Setelah tiba di Tanjungpinang pada Sabtu (29/8), korban dibawa ke sebuah tempat kos. Setelah itu keduanya pergi ke salah satu penginapan di kawasan Tanjungpinang, dan korban selanjutnya diantar kembali ke tempat kos pada Minggu dini hari.

"Pada hari yang sama, kepolisian di Tanjungpinang mendatangi lokasi setelah menerima informasi bahwa korban sedang dicari oleh pihak keluarga, kemudian korban berhasil diamankan untuk dipulangkan kepada keluarga," ujar Yudi.

Setelah penangkapan pada Kamis (19/11), AR dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura Polresta Tanjungpinang sebelum selanjutnya dibawa ke Polres Kepulauan Anambas. Tersangka AR tiba di Mapolres pada Jumat (20/11) sekitar pukul 20.00 WIB dan kemudian ditahan di Polres Kepulauan Anambas.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kepolisian

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan AR sebagai tersangka tunggal. Kapolres Misbachul Munir memimpin langsung proses penyidikan di wilayah hukumnya, sementara Kasat Reskrim Yudi Satriawan mengungkap kronologi berdasarkan laporan orang tua korban.

Polisi juga melibatkan kepolisian di Tanjungpinang, tepatnya Polresta Tanjungpinang, yang bergerak cepat setelah menerima informasi bahwa korban sedang dicari oleh pihak keluarga. Korban berhasil diamankan dan dipulangkan kepada keluarganya pada hari yang sama.

Menurut Yudi, identitas dan informasi pribadi korban tidak diungkap demi menjaga privasi, keselamatan, serta masa depan korban. "Penanganan perkara tetap mengedepankan perlindungan korban dan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka," katanya.

Polres Kepulauan Anambas juga mengimbau para orang tua untuk meningkatkan komunikasi, perhatian, dan pengawasan terhadap anak guna mencegah terjadinya peristiwa serupa. Kepolisian mengingatkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Ancaman Hukuman dan Dasar Hukum Pasal 454 KUHP

Atas perbuatannya, AR disangkakan melanggar Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tentang dugaan membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak tersebut, dengan maksud memastikan penguasaan terhadap anak.

"Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun," kata Yudi.

Pasal 454 ayat (1) KUHP baru merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional yang mulai berlaku pada Januari 2026. Ketentuan ini secara spesifik menyasar tindakan membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua atau wali, meskipun anak tersebut memberikan persetujuan. Tujuannya adalah melindungi anak dari eksploitasi dan memastikan penguasaan terhadap anak tidak disalahgunakan.

Dalam konteks kasus ini, penyidik menilai AR membantu korban pergi ke Tanjungpinang tanpa sepengetahuan orang tua. Meskipun korban disebut memiliki keinginan sendiri untuk pergi, persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana karena orang tua atau wali tidak memberikan izin.

Dampak dan Imbauan Perlindungan Anak

Kasus ini menjadi peringatan bagi orang tua di Kepulauan Anambas tentang pentingnya pengawasan terhadap anak, terutama dalam penggunaan telepon seluler dan media sosial. Komunikasi antara korban dan AR berawal dari perangkat digital, yang kemudian berujung pada perjalanan lintas kabupaten ke Tanjungpinang.

Polres Kepulauan Anambas menekankan bahwa peran keluarga dan lingkungan masyarakat sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pengawasan yang longgar dapat membuka celah bagi pihak lain untuk memengaruhi anak, terutama di wilayah kepulauan yang mobilitasnya bergantung pada transportasi laut.

Dari sisi penegakan hukum, penahanan AR di Polres Kepulauan Anambas menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Penyidik juga masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke JPU, yang menjadi tahap penting dalam memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antarwilayah kepolisian. Penangkapan AR di Tanjungpinang dan penyerahannya ke Polres Kepulauan Anambas melibatkan Polsek Kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura Polresta Tanjungpinang, menunjukkan sinergi antara kepolisian di Kepulauan Riau.

Langkah Selanjutnya: Berkas Perkara Menuju JPU

Setelah penetapan tersangka pada 19 November 2026, penyidik Polres Kepulauan Anambas fokus melengkapi berkas perkara. Berkas tersebut akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk kemudian disidangkan di pengadilan.

Barang bukti yang telah diamankan, seperti telepon seluler milik korban dan tersangka, bukti pembayaran tiket kapal feri, serta dokumen boarding, akan menjadi bagian dari berkas yang diserahkan ke JPU. Bukti-bukti ini dinilai penting untuk membuktikan unsur Pasal 454 ayat (1) KUHP.

AR kini ditahan di Polres Kepulauan Anambas. Proses hukum selanjutnya bergantung pada kelengkapan berkas dan jadwal pelimpahan ke JPU. Polisi memastikan penanganan perkara tetap mengedepankan perlindungan korban dan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka.

Masyarakat diimbau untuk tidak mengungkap identitas korban dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi keluarga dan lingkungan sekitar tentang pentingnya pengawasan anak.

Analisis Redaksi

Kasus AR di Kepulauan Anambas bukan sekadar perkara pidana biasa. Ia memperlihatkan bagaimana jarak geografis dan keterbatasan pengawasan di wilayah kepulauan dapat menjadi celah bagi tindakan yang merugikan anak. Perjalanan dari Siantan ke Tanjungpinang membutuhkan kapal feri, dan justru di ruang perjalanan itulah kontrol sosial melemah.

Yang menarik, polisi menggunakan Pasal 454 ayat (1) KUHP, bukan pasal pencabulan. Ini menunjukkan bahwa penyidik melihat inti perbuatan pada tindakan membawa pergi anak tanpa izin orang tua, terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan anak. Pilihan pasal ini penting karena memberi pesan bahwa persetujuan anak di bawah umur tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum orang dewasa yang membawanya pergi.

Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Kasus ini menuntut peran aktif keluarga dan sekolah dalam mengawasi interaksi anak di ruang digital. Komunikasi antara korban dan AR berawal dari percakapan, lalu berujung pada perjalanan lintas kabupaten. Pengawasan orang tua terhadap telepon seluler anak bukanlah bentuk kekhawatiran berlebihan, melainkan langkah pencegahan yang nyata.

Polres Kepulauan Anambas telah bergerak cepat, mulai dari penangkapan hingga penahanan. Kini publik menunggu kelengkapan berkas dan pelimpahan ke JPU. Transparansi proses hukum akan menjadi ujian bagi komitmen perlindungan anak di daerah kepulauan.

Sumber: kepri.antaranews.com, hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad