Gadi Eisenkot Ajak Likud Nego Koalisi, Netanyahu Ajukan Syarat

Nov 22, 2026 - 13:40
 0  1
Gadi Eisenkot Ajak Likud Nego Koalisi, Netanyahu Ajukan Syarat

Pemimpin oposisi Israel yang dimandatkan presiden membentuk pemerintahan baru, Gadi Eisenkot, mengundang Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk pembicaraan koalisi pada Sabtu (21/11). Langkah ini membuka peluang pemerintahan persatuan, meski sejumlah syarat langsung diajukan Likud.

Ad
Ad

Partai Yashar yang berhaluan tengah dan dipimpin Eisenkot menyebut pembicaraan yang dijadwalkan mulai Minggu itu mencerminkan "komitmen tulus untuk membentuk pemerintahan seluas mungkin". Undangan tersebut muncul setelah kubu Eisenkot dilaporkan sempat menolak bergabung dengan koalisi Netanyahu demi memenuhi ambang batas kursi pasca pemilu buntu.

Kronologi Undangan Koalisi dari Eisenkot ke Likud

Eisenkot, eks panglima militer Israel, memegang mandat presiden untuk membentuk pemerintahan pengganti Netanyahu. Tenggatnya hingga bulan depan, setelah pemilu pada Oktober gagal menghasilkan mayoritas suara yang diperlukan.

Pengumuman pada Sabtu itu keluar saat kubu Eisenkot sendiri menghadapi perpecahan internal. Koalisi pendukungnya terdiri dari beragam kelompok yang berbeda pandangan soal kemungkinan menjalin aliansi dengan partai-partai ultra-Ortodoks, daftar partai yang mayoritas anggotanya dari kalangan Arab, atau justru membentuk pemerintahan persatuan nasional bersama blok Netanyahu.

Dalam pernyataan resminya, Yashar menegaskan langkah itu bagian dari penjajakan semua opsi. "Dalam upaya menjajaki setiap opsi untuk membentuk pemerintahan baru, Ketua Yashar Gadi Eisenkot telah menginstruksikan tim negosiasi partainya untuk mengundang rekan-rekan mereka dari Likud dalam rangkaian pembicaraan intensif yang akan dimulai dengan pertemuan yang telah dijadwalkan besok," demikian pernyataan partai tersebut seperti dikutip AFP.

Respons Likud datang tak lama setelah pengumuman. Partai berkuasa itu tidak menutup pintu, tetapi langsung memaparkan posisinya terkait pembentukan pemerintahan bersama blok Eisenkot.

Syarat yang Diajukan Likud untuk Pemerintahan Persatuan

Likud mengajukan sejumlah tuntutan sebagai prasyarat. Salah satunya penghentian "segala serangan pribadi dan hasutan" serta "boikot" politik terhadap Netanyahu dan pemerintahannya. Permintaan itu menyiratkan bahwa masa lalu konflik politik antara kedua kubu masih menjadi ganjalan.

Partai pimpinan Netanyahu juga menyerukan deklarasi bersama berisi komitmen membentuk pemerintahan persatuan. Pemerintahan itu harus melibatkan "semua partai yang mendukung keberadaan Negara Israel sebagai negara-bangsa bagi rakyat Yahudi", tanpa keikutsertaan partai-partai Arab.

Likud merinci sejumlah pedoman bagi pemerintahan persatuan:

  • Kesepakatan bahwa Israel merupakan negara-bangsa bagi rakyat Yahudi.
  • Penolakan terhadap pembentukan negara Palestina.
  • Pemeliharaan "zona keamanan" Israel di Suriah, Lebanon, dan Gaza.
  • Pengaturan wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks melalui "kesepakatan luas" dengan para pemimpin komunitas tersebut.
  • Penghentian boikot politik dan serangan pribadi terhadap Netanyahu serta pemerintahannya.

Netanyahu dan para sekutunya berulang kali mengkritik para pemimpin partai Arab karena menolak menyebut Hamas sebagai "kelompok teroris" setelah serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, seluruh pemimpin partai Arab Israel sendiri telah mengecam serangan itu.

Posisi Naftali Bennett dan Tekanan Internal di Kubu Eisenkot

Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, salah satu tokoh penting dalam kubu Eisenkot, pada Sabtu menyerukan pembentukan "pemerintahan persatuan Zionis yang dipimpin Eisenkot". Seruan itu memberi angin bagi negosiasi, tetapi sekaligus menegaskan batas politik yang ia tetapkan.

Bennett juga menyatakan partainya menolak bergabung dengan Netanyahu maupun blok politiknya. Pernyataan itu berlawanan arah dengan undangan Eisenkot ke Likud, dan menunjukkan betapa rapuhnya koalisi pendukung mandat presiden.

Perpecahan di kubu Eisenkot bukan hal kecil. Mandat pembentukan pemerintahan menuntut dukungan mayoritas di parlemen, sementara basis pendukungnya tersebar di beberapa partai dengan agenda berbeda. Sebagian menolak bekerja sama dengan partai ultra-Ortodoks, sebagian lain menolak blok Netanyahu.

Di sisi lain, Likud tampaknya memanfaatkan situasi itu. Dengan mengajukan syarat yang sulit diterima partai Arab dan sebagian mitra Eisenkot, Likud memosisikan diri sebagai pihak yang menentukan bentuk akhir pemerintahan, atau sebagai pihak yang siap melempar tanggung jawab bila negosiasi gagal.

Latar Belakang Pemilu Buntu dan Mandat Presiden

Pemilu Oktober lalu tidak menghasilkan mayoritas yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Kondisi itu memaksa presiden menunjuk salah satu tokoh untuk mencoba merakit koalisi, dan mandat jatuh ke tangan Eisenkot.

Eisenkot bukan politikus biasa. Ia eks panglima militer Israel yang kemudian masuk ke dunia politik dan memimpin Yashar. Posisinya sebagai mantan petinggi militer memberi bobot tersendiri dalam isu keamanan, yang menjadi salah satu tema utama dalam pedoman pemerintahan versi Likud.

Tenggat waktu menjadi faktor penentu. Eisenkot memiliki waktu hingga bulan depan untuk membentuk pemerintahan pengganti Netanyahu. Bila gagal, mandat bisa berpindah atau proses politik kembali menemui jalan buntu.

Sejumlah poin dalam pedoman Likud menyentuh langsung kebijakan luar negeri dan keamanan. Penolakan terhadap negara Palestina dan pemeliharaan zona keamanan di Suriah, Lebanon, serta Gaza adalah posisi yang selama ini melekat pada pemerintahan Netanyahu. Menerimanya berarti Eisenkot harus menanggung beban politik dari basis pendukungnya sendiri.

Isu wajib militer ultra-Ortodoks juga sensitif. Pengaturan melalui "kesepakatan luas" dengan pemimpin komunitas menyiratkan kompromi yang berpotensi memicu kritik dari kelompok sekuler yang menuntut kesetaraan beban.

Dampak bagi Politik Israel dan Langkah Selanjutnya

Pembicaraan yang dimulai Minggu akan menjadi ujian pertama bagi niat kedua kubu. Bila berjalan mulus, Israel berpeluang memiliki pemerintahan persatuan yang lebih luas dan stabil secara parlemen. Bila gagal, kebuntuan politik bisa berlanjut.

Namun, syarat Likud soal pengecualian partai Arab menjadi ganjalan paling tajam. Partai-partai Arab merupakan bagian dari realitas politik Israel, dan penolakan terhadap mereka akan mempersempit ruang manuver Eisenkot di parlemen.

Bennett sudah menyatakan posisinya menolak blok Netanyahu. Sikap itu bisa menjadi sinyal bahwa dukungan dari kubu sendiri tidak otomatis mengikuti arah negosiasi Eisenkot dengan Likud. Perpecahan internal berpotensi melemahkan posisi tawar Eisenkot di meja perundingan.

Likud, dengan sederet tuntutannya, tampak berusaha memastikan bahwa pemerintahan persatuan apa pun tetap berpegang pada garis kebijakan Netanyahu. Bila Eisenkot menerima, ia harus menjelaskan kepada pendukungnya mengapa berkompromi dengan kubu yang sebelumnya ia lawan.

Yang jelas, tenggat bulan depan membatasi ruang negosiasi. Setiap pertemuan akan dihitung sebagai langkah maju atau mundur menuju pemerintahan baru. Untuk informasi lebih lanjut soal dinamika politik Israel, pembaca bisa merujuk pada laporan CNN Indonesia dan pemberitaan AFP yang menjadi sumber kutipan pernyataan partai.

Analisis Redaksi

Undangan Eisenkot ke Likud adalah langkah pragmatis yang lahir dari aritmetika parlemen, bukan dari kedekatan ideologis. Mandat presiden memberinya legitimasi, tetapi tanpa mayoritas kursi, legitimasi itu tidak cukup. Membuka pintu ke Likud adalah cara menguji apakah pemerintahan persatuan bisa dirakit tanpa menyerahkan terlalu banyak hal kepada partai-partai kecil.

Masalahnya, syarat Likud dirancang untuk mengunci kebijakan, bukan sekadar membagi kursi. Penolakan negara Palestina, zona keamanan di tiga wilayah, dan pengecualian partai Arab adalah paket politik yang selama ini menjadi identitas blok Netanyahu. Eisenkot diminta menandatangani garis kebijakan lawannya sebagai harga masuk ke pemerintahan.

Di sisi lain, perpecahan di kubu Eisenkot memberi Likud ruang untuk menawar lebih tinggi. Bennett sudah menolak blok Netanyahu, sementara sebagian pendukung lain menolak ultra-Ortodoks. Eisenkot berdiri di antara dua penolakan, dan tenggat bulan depan tidak memberinya banyak waktu untuk menjahit semuanya.

Yang perlu dicermati, keberhasilan negosiasi tidak hanya diukur dari terbentuknya pemerintahan. Kualitas kompromi akan menentukan apakah pemerintahan itu mampu mengambil keputusan sulit soal keamanan, wajib militer, dan hubungan dengan warga Arab Israel. Pemerintahan yang lahir dari syarat saling mengunci cenderung rapuh saat menghadapi krisis.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad