Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Hari Ini, Bahas Cawapres Pengganti Gibran

Nov 22, 2026 - 13:00
 0  1
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Hari Ini, Bahas Cawapres Pengganti Gibran

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai koalisi pada Minggu (22/11/2026) atau Senin (23/11/2026) untuk membahas pengusulan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Tenggat penyerahan nama ke MPR tinggal tiga hari lagi, yakni 25 November 2026.

Ad
Ad

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membenarkan rencana pertemuan tersebut. Namun ia belum bisa memastikan jadwalnya. "Insyaallah (ada rencana pertemuan), tapi kepastiannya nanti akan kami sampaikan," ucap Bahlil kepada wartawan di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026).

Bahlil menegaskan, pertemuan akan digelar sebelum tenggat waktu Prabowo menyetorkan nama kandidat cawapres ke MPR RI. "Tapi yang jelas sebelum tanggal 25 itu pasti ada pertemuan antara partai koalisi dengan Bapak Presiden dalam rangka membahas proses, daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR sebagai calon wakil presiden," tutur dia.

Mekanisme Pengusulan: Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat

Menurut Bahlil, setiap partai pengusung Prabowo pada Pilpres 2024 diberi kesempatan mengusulkan nama kandidat cawapres. Partai pengusung yang dimaksud antara lain Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Selain itu, komunikasi terkait pengusulan nama cawapres juga dilakukan dengan partai lain yang sudah tergabung dalam koalisi pemerintah. "Tetapi kita juga akan mengajak partai lain, sekalipun bukan pengusung tapi sudah tergabung dalam koalisi, untuk kita gerembuk untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," pungkas Bahlil.

Pernyataan Bahlil ini menegaskan bahwa proses penjaringan nama tidak hanya melibatkan empat partai pengusung utama, tetapi juga partai-partai lain di koalisi. Namun, ia tidak merinci partai mana saja yang akan diajak serta berapa nama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai agenda pertemuan tersebut. Sejumlah awak media masih menunggu konfirmasi dari pihak istana.

Dasco Menguat di Bursa Cawapres

Di tengah penantian itu, satu nama mulai menguat di bursa cawapres, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Nama Dasco disebut-sebut sebagai kandidat terdepan untuk posisi wapres menggantikan Gibran.

Rencana penyerahan dua nama cawapres tersebut diungkap langsung Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Tim Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Meski begitu, ia menyebut waktu penyerahan belum ditentukan.

"Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (20/11/2026).

Bambang menjelaskan, penyerahan dua nama calon wakil presiden tersebut nantinya akan diterima oleh pimpinan MPR bersama fraksi dan alat kelengkapan majelis. Setelah dua nama itu diserahkan, MPR akan langsung bergerak cepat.

Seluruh mekanisme pemilihan dan pelantikan ditargetkan rampung paling lambat 8 Desember 2026 atau sehari sebelum rapat paripurna MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.

Panitia Ad Hoc Siapkan Aturan Teknis Pemilihan

Ketua Pelaksana Harian Panitia ad hoc MPR RI Benny Kabur Harman menjelaskan, sejumlah hal teknis masih akan dibahas Panitia ad hoc. Hal-hal tersebut meliputi mekanisme pemungutan suara, kemungkinan calon tidak bersedia, hingga bentuk surat suara yang akan digunakan.

Ia menegaskan panitia ad hoc tidak ikut campur dan tak memiliki kewenangan untuk menentukan sosok yang akan dipilih menjadi wapres. "Kita hanya tugasnya begini, bukan soal siapa orangnya, itu bukan kami punya urusan," pungkas Benny.

Pernyataan Benny menegaskan bahwa panitia ad hoc hanya menyiapkan prosedur, bukan mengarahkan pilihan. Namun, ia tidak merinci kapan rapat teknis akan digelar dan apakah surat suara akan menggunakan metode coblos atau mekanisme lain.

Sebelumnya, MPR RI memberikan tenggat waktu ke Prabowo untuk penyerahan nama cawapres pada 25 November 2026. Tenggat ini sempat mundur dari jadwal awal. Alasan penundaan, menurut MPR, adalah atas permintaan Presiden.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penyerahan dua nama cawapres pada 25 November menjadi momen krusial bagi koalisi. Sebab, setelah nama diserahkan, MPR akan langsung memproses pemilihan dan pelantikan. Target rampung 8 Desember 2026 memberi ruang sekitar dua pekan bagi MPR untuk menyelesaikan seluruh tahapan.

Bagi partai koalisi, pertemuan hari ini menjadi ajang konsolidasi sebelum nama resmi diserahkan. Bahlil menyebut pertemuan itu akan membahas "proses, daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR". Artinya, selain membahas nama, pertemuan juga akan membicarakan mekanisme penyerahan.

Jika Dasco benar terpilih, ia akan meninggalkan posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kursi itu akan memerlukan penggantian melalui mekanisme internal DPR. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari DPR mengenai hal tersebut.

Yang jelas, tenggat 25 November tinggal hitungan hari. Semua mata kini tertuju pada pertemuan Prabowo dengan para ketum parpol hari ini.

Analisis Redaksi: Ujian Konsolidasi Koalisi

Pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai koalisi hari ini bukan sekadar agenda rutin. Ia adalah ujian konsolidasi bagi koalisi yang selama ini menopang pemerintahan. Pasalnya, penentuan cawapres pengganti Gibran tidak bisa dilepaskan dari kepentingan elektoral partai-partai pengusung.

Bahlil menyebut pertemuan akan membahas "proses, daftar dua nama". Frasa itu menyiratkan bahwa belum ada nama final. Namun, menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad di bursa cawapres menunjukkan bahwa Gerindra sebagai partai presiden memiliki hak istimewa dalam menentukan kandidat. Jika Dasco benar diajukan, ia harus melewati mekanisme pemilihan di MPR yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh koalisi.

Panitia ad hoc menegaskan tidak ikut campur soal siapa orangnya. Namun, dalam politik, netralitas panitia sering kali diuji ketika kepentingan partai besar bermain. Publik akan mencermati apakah proses pemilihan di MPR berjalan transparan dan sesuai aturan. Tenggat 25 November menjadi batas yang tidak bisa ditawar. Jika koalisi gagal bersepakat, bukan tidak mungkin proses penyerahan nama mundur lagi, dan itu akan memperpanjang ketidakpastian politik.

Sumber: afu.id, mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad