779 Kg Sisik Trenggiling Dimusnahkan: Sinergi Berantas Perdagangan Satwa Ilegal

Nov 22, 2026 - 13:00
 0  1
779 Kg Sisik Trenggiling Dimusnahkan: Sinergi Berantas Perdagangan Satwa Ilegal

Kementerian Kehutanan memusnahkan 779 kilogram sisik trenggiling dan puluhan bagian satwa dilindungi lainnya di Sumatera Utara pada 5 November. Barang bukti dari perkara 2021 itu dianggap menunjukkan jaringan perdagangan ilegal masih berjalan.

Ad
Ad

Pemusnahan dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) Kementerian Kehutanan. Selain sisik trenggiling, barang yang dimusnahkan mencakup satu lembar kulit harimau sumatera, tiga kantong tulang harimau, satu awetan beruang madu, lima kuku beruang madu, tiga pasang tanduk dan selembar kulit kambing hutan, satu tanduk rusa, satu tanduk kijang, serta 27 karung kulit ular berbagai jenis.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho memperkirakan sisik yang dimusnahkan berasal dari sekitar 1.600 hingga 2.000 ekor trenggiling. "Ratusan kilogram sisik trenggiling yang dimusnahkan tersebut menunjukkan seriusnya ancaman itu," ucapnya seperti dikutip Mongabay Indonesia.

Kronologi Pemusnahan dan Asal Barang Bukti

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Sumatera Hari Novianto menjelaskan, pengumpulan barang bukti dilakukan berdasarkan amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Barang bukti itu berasal dari Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Kejaksaan Negeri Asahan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, serta penyerahan masyarakat kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut.

Seluruh barang bukti merupakan hasil penindakan sejak 2021. Sumbernya beragam, mulai dari pembongkaran kasus oleh Ditreskrimsus Polda Sumut, Balai Gakkumhut Wilayah Sumatera, hingga Balai Karantina.

Untuk wilayah Sumut, Hari menyebut kasus terbesar adalah pembongkaran jaringan penyelundupan dan perdagangan ilegal sisik trenggiling seberat 1,2 ton. Kasus itu melibatkan sejumlah oknum aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta seorang warga sipil. Perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap hingga Mahkamah Agung.

Sumut, menurut dia, merupakan jalur pintu masuk bagi pelaku jaringan perdagangan satwa liar dilindungi antarprovinsi dan antarnegara. "Kita ingin memutus mata rantai jaringan ini mulai dari tingkat lokal dan menegakkan hukum dengan penindakan pidana termasuk pengusutan jaring-jaring skala internasional dan yang ada di domestik terus dilakukan," ujarnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Kepala BBKSDA Sumut Novita Kusuma Wardani menyebut pemusnahan ini bagian dari komitmen pemerintah mendukung konservasi dan perlindungan spesies terancam punah. Menurut dia, besarnya jumlah barang bukti menandakan ancaman kelestarian di kawasan itu masih tinggi.

"Jumlah yang cukup besar ini menandakan penurunan populasi terus terjadi, penindakan dan hukuman penjara adalah bentuk tindakan tegas dengan harapan menimbulkan efek jera," ucap Novita. Pemusnahan, katanya, juga mencegah barang-barang itu beredar kembali dan menimbulkan risiko penularan penyakit zoonosis.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumut Andi PM Yusmanto menekankan pentingnya penguatan pengawasan karantina. Deteksi dini, pemeriksaan karantina, dan pengawasan lalu lintas satwa serta produk hewan terus diperkuat, terutama di pintu masuk dan keluar. "Perdagangan ilegal satwa liar berpotensi menimbulkan risiko penyebaran penyakit," katanya.

Dari jalur penuntutan, Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumut Andhika Prima Sandhy berharap pemusnahan menjadi sarana konsolidasi antar aparatur penegak hukum. Tujuannya menyelaraskan penanganan perkara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Andhika juga mengimbau masyarakat tidak lagi menjadikan sisik, kulit, atau bagian tubuh satwa liar sebagai barang jualan, hiasan, maupun oleh-oleh. "Kami menitipkan pesan agar penindakan tidak berhenti di penangkap saja, tetapi kita telusuri hingga ke pengguna akhirnya, serta ingatkan masyarakat bahwa bagian tubuh satwa liar bukanlah barang untuk diperjualbelikan," ujarnya.

Latar Belakang: Sumut sebagai Simpul Jaringan

Dwi Januanto Nugroho menyatakan perdagangan satwa liar merupakan salah satu kejahatan lintas negara dengan kerugian terbesar di dunia. Pelaku di lapangan umumnya berasal dari kelompok masyarakat rentan. Karena itu, penindakan harus mengarah pada penangkapan aktor intelektual dan jaringan di balik perbuatan.

Ia menilai kerja sama dengan Polda, Karantina, dan Kejaksaan diperlukan untuk menelusuri pelaku serta jaringan hingga ke sumbernya. Tujuannya agar tidak ada lagi pemusnahan barang bukti di kemudian hari.

Menurut Dwi, kejahatan kehutanan dan satwa liar membutuhkan ekosistem penegakan hukum yang utuh dan terpadu. "Dukungan dari pemerintah daerah serta kerja sama antar-aparat penegak hukum diperlukan di setiap tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," katanya.

Ia juga menyoroti usul Presiden Prabowo untuk memperkuat polisi kehutanan hingga 70.000 personel. Langkah itu dinilai strategis untuk meningkatkan perlindungan hutan dan satwa liar. Tahun depan, targetnya mencapai 21.000 personel. "Dengan personel yang lebih memadai, juga deteksi dini, patroli, serta kerja sama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum, pencegahan perburuan dapat kuat dan menekan jaringan perdagangan ilegal," ucapnya.

Dampak: Banyak Spesies, Satu Jaringan

Tim Analis Wildlife Crime Response Unit (WCRU) Alif Ramadhan dalam kajiannya menyebut satu pemusnahan itu berasal dari banyak spesies. Menurut dia, perburuan di Sumut tidak memilih satu satwa saja. Semua yang laku dan bisa dijual diburu. "Satu pemusnahan, banyak spesies, itu tanda jaringan masih jalan," ujarnya.

Habitat satwa itu terpusat di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang meliputi Langkat dan Karo. Kawasan ini menjadi rumah harimau, beruang madu, trenggiling, dan orangutan sumatera. Di Leuser juga masih ada gajah liar. Di luar Leuser, tidak ada lagi gajah liar di Sumut.

Selain Leuser, Alif menyebut Taman Nasional Batang Gadis di Mandailing Natal sebagai rumah harimau, beruang madu, tapir, dan kambing hutan. Kawasan itu jauh dari Medan, tetapi jalur keluarnya langsung ke pesisir. Ada pula Ekosistem Batang Toru di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara yang menjadi satu-satunya rumah orangutan tapanuli, serta Suaka Margasatwa Barumun di Padang Lawas Utara sebagai kawasan harimau.

Dari semua hewan itu, trenggiling paling banyak menjadi korban. Sisiknya ringan dan mudah disembunyikan pelaku, bisa masuk kardus, karung, dan peti kemas. Pengumpulannya pun bisa sedikit demi sedikit. Pasarnya jelas di luar negeri, dengan harga stabil dan permintaan yang tidak pernah putus.

Ancaman terhadap trenggiling berlangsung senyap. Satwa ini aktif malam hari, sulit dihitung, dan tidak bersuara. Kesadaran publik baru muncul setelah ratusan kilogram sisik dimusnahkan. Saat itu, ribuan ekor sudah hilang.

Harimau menghadapi tekanan berbeda. Alif menyebut bangkai, kulit, dan tulang hewan ini dulu sering diamankan petugas. Sekarang makin jarang, bukan karena pemburu berhenti, melainkan karena harimau semakin sulit ditemukan. Ruang jelajahnya menyempit dan koridornya terputus oleh kebun, jalan, serta proyek.

Orangutan sumatera biasanya diperdagangkan hidup-hidup. Pelaku mengambil anakan dan membunuh induknya, lalu menjual anakan sebagai hewan peliharaan. Pola jaringannya sama: hulu berupa pemburu kecil, tengah berisi pengepul dan kurir, hilir berisi pembeli besar dan eksportir. Hewan bergerak lewat darat ke Medan, lalu melalui Selat Malaka menuju Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Timur Tengah.

Langkah Selanjutnya dan Rekomendasi

Alif merumuskan enam rekomendasi. Pertama, memperkuat patroli jerat di Leuser, Batang Gadis, Batang Toru, dan SM Barumun. Patroli harus berada di jalur perlintasan, bukan hanya di pos, dan jerat dibersihkan tiap minggu, bukan hanya saat operasi.

Kedua, memperketat simpul keluar. Gerbang tol, loket bus, pelabuhan kecil, dan gudang di Medan perlu diawasi karena di situlah barang selama ini tertangkap. Ketiga, memperkuat patroli siber, sebab jual beli marak melalui media sosial dan pesan singkat, bukan lagi di pasar terbuka.

Keempat, mengejar aliran dana. Petugas harus bisa menyita aset pemilik modal, bukan hanya menangkap kurir. Selama pemilik modal bebas, jaringan akan mencari kurir baru. Kelima, melibatkan masyarakat penyangga dan tidak menjadikan mereka musuh, dengan jalur lapor yang aman dan insentif yang jelas. Keenam, melindungi Batang Toru sebagai satu kesatuan dan menjaga koridor hutan lindung Dairi-Pakpak Bharat untuk orangutan sumatera.

Dari sisi pemerintah, Dwi menegaskan penindakan akan diarahkan pada aktor intelektual dan jaringan. Sementara Hari menyatakan Balai Gakkumhut Wilayah Sumatera meningkatkan patroli di habitat satwa endemik Sumatera dan menjaga pintu masuk serta keluar provinsi.

Informasi lain soal kejahatan satwa liar dapat ditelusuri melalui kanal pemberitaan lingkungan seperti Mongabay, yang memuat liputan seputar konservasi dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Analisis Redaksi

Angka 779 kilogram bukan sekadar catatan barang bukti. Dengan perkiraan 1.600 hingga 2.000 ekor trenggiling, pemusnahan itu menggambarkan hilangnya satwa dalam jumlah besar dari hutan Sumatera. Yang lebih mengganggu, barang bukti tersebut berasal dari perkara sejak 2021. Artinya, butuh waktu bertahun-tahun bagi negara untuk memusnahkannya, sementara jaringan di lapangan terus beroperasi.

Pernyataan para pejabat sudah tepat arah: penindakan jangan berhenti di penangkap, tetapi menjangkau aktor intelektual dan pemilik modal. Namun, standar itu belum terbukti dalam praktik. Kasus 1,2 ton sisik trenggiling yang melibatkan oknum aparat justru menunjukkan bahwa jaringan bisa menembus institusi penegak hukum sendiri. Tanpa penyitaan aset dan penelusuran aliran dana, kurir akan terus berganti.

Rencana penambahan personel polisi kehutanan hingga 70.000 orang, dengan target 21.000 tahun depan, layak diapresiasi. Tetapi jumlah personel tidak otomatis menutup celah di gerbang tol, pelabuhan kecil, dan gudang di Medan. Selama simpul keluar itu longgar, patroli di hutan hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Pemusnahan barang bukti seharusnya menjadi awal konsolidasi, bukan akhir dari sebuah upacara.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad