Kuasa Hukum Tersangka Korupsi KBS Desak Kejati Jatim Usut Aliran Dana ke DPRD Surabaya
Kuasa hukum empat tersangka dugaan korupsi kas PDTS KBS, Masbuhin, meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut tuntas dugaan penerimaan honorarium narasumber oleh sejumlah anggota DPRD Surabaya. Ia menilai janggal bila hanya manajemen dan satu anggota Badan Pengawas yang dibidik pidana.
"Sangat tidak adil apabila jajaran manajemen dan satu anggota bawas langsung dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara pihak-pihak di luar perusahaan maupun oknum anggota dewan yang diduga turut menikmati dan menerima aliran dana kas KBS belum diperiksa secara terbuka dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya," kata Masbuhin, Minggu (22/11/2026).
Pernyataan itu muncul tiga hari setelah Kejati Jatim menetapkan empat tersangka dalam perkara pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026. Nilai kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp 3,2 miliar.
Kronologi Penetapan Empat Tersangka Korupsi PDTS KBS
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengumumkan penetapan tersangka pada Kamis (19/11/2026) dalam jumpa pers di kantornya. Kepala Kejati Jatim, Punia, menyebut angka kerugian berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
"Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp 3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP Jawa Timur," ungkap Punia.
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku Anggota Badan Pengawas, dan MM selaku advokat dari kantor Ma'ruf Syah. Penetapan ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri ke mana saja aliran dana kas perusahaan daerah itu bergerak.
Dalam perkara ini, pos anggaran bantuan hukum dan honorarium narasumber menjadi dua hal yang disorot. Keduanya disebut melibatkan pihak di luar struktur manajemen PDTS KBS, termasuk oknum anggota dewan dan advokat.
Baca juga pemberitaan sebelumnya soal desakan pengusutan aliran dana KBS ke DPRD yang menjadi dasar laporan ini.
Masbuhin Soroti Honorarium Narasumber dan Peran Komisi B
Masbuhin tidak dapat memastikan siapa saja anggota dewan yang menerima aliran dana tersebut. Menurutnya, pendalaman itu menjadi ranah penyidik. Namun ia menduga penerima berada di lingkungan Komisi B DPRD Surabaya.
"Diduga anggota Komisi B. Saya belum bisa memastikan seluruh anggota Komisi B atau beberapa. Tetapi dari data yang telah beredar diduga ada beberapa sih ya," ungkapnya.
Ia menegaskan, pihak di luar perusahaan yang diduga turut menikmati dana kas KBS semestinya diperiksa secara terbuka. Sebab, pertanggungjawaban pidana tidak bisa hanya dibebankan kepada orang-orang di internal PDTS KBS.
Selain soal honorarium, Masbuhin mempertanyakan mengapa hanya EES yang ditetapkan sebagai tersangka dari unsur Badan Pengawas. Padahal, menurut dia, badan pengawas adalah satu kesatuan organ pengawasan yang bekerja secara kolektif.
Ia juga menyinggung persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) mengenai pos anggaran bantuan hukum yang menjadi salah satu persoalan dalam perkara ini. Bagi Masbuhin, kebijakan yang dibahas dan disetujui dalam lingkup pengawasan tidak pantas dipertanggungjawabkan secara pidana oleh satu individu saja.
"Ketika sebuah kebijakan diketahui, dibahas dan disetujui dalam lingkup pengawasan, maka pertanggungjawaban hukumnya tidak patut dibebankan hanya kepada satu individu saja," tandasnya.
Latar Belakang Kasus: Pos Bantuan Hukum dan Honorarium di PDTS KBS
PDTS KBS adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Surabaya yang mengelola Kebun Binatang Surabaya. Sebagai badan usaha milik daerah, pengelolaan keuangannya terikat pada RKAP yang disusun manajemen dan diawasi Badan Pengawas.
Dalam struktur itu, Badan Pengawas berperan menyetujui rencana kerja dan anggaran, termasuk pos-pos pengeluaran seperti bantuan hukum dan honorarium narasumber. Persetujuan itulah yang kini menjadi salah satu titik sengketa dalam perkara.
Penyidik menilai ada pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Audit BPKP Jawa Timur menjadi dasar penghitungan angka Rp 3,2 miliar. Dari situ, penyidik menetapkan empat tersangka dengan peran berbeda: dua direksi, satu anggota Badan Pengawas, dan satu advokat.
Kasus ini bukan yang pertama menyentuh tubuh PDTS KBS. Sebelumnya, pemberitaan soal korupsi "gali lubang tutup lubang" oleh petinggi KBS sempat menyorot nama dewan. Publikasi itu memperkuat dugaan bahwa persoalan keuangan di perusahaan daerah tersebut melibatkan pihak di luar manajemen.
Pemkot Surabaya sendiri sudah bersuara. Pemerintah kota meminta Dewan Pengawas mengambil alih pengurusan KBS setelah direksi tersandung hukum. Langkah itu diambil agar operasional kebun binatang tetap berjalan.
Informasi lain soal dinamika pengawasan perusahaan daerah bisa ditelusuri melalui pemberitaan kanal hukum dan kriminal detikJatim.
Dampak Penetapan Tersangka bagi Manajemen dan Operasional KBS
Penetapan empat tersangka membuat posisi direksi PDTS KBS goyah. Dua direktur, yakni MN dan NW, kini berstatus tersangka. Pemerintah kota pun meminta Badan Pengawas mengambil alih pengurusan agar layanan kebun binatang tidak terganggu.
Bagi publik Surabaya, KBS adalah aset wisata dan konservasi yang dikelola dengan dana daerah. Setiap rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdampak langsung pada kualitas layanan, perawatan satwa, dan kepercayaan warga.
Dari sisi hukum, perkara ini berpotensi melebar. Sebab, penyidik belum menutup kemungkinan memeriksa pihak lain yang menerima aliran dana. Nama Komisi B DPRD Surabaya dan sejumlah advokat berada di lingkaran yang disebut Masbuhin.
Berikut poin-poin yang perlu dicermati dari perkara ini:
- Kerugian negara versi audit BPKP Jawa Timur: Rp 3.270.559.452 untuk tahun anggaran 2025-2026.
- Empat tersangka: MN (Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional dan Umum), EES (Anggota Badan Pengawas), dan MM (advokat kantor Ma'ruf Syah).
- Dugaan aliran dana ke oknum anggota dewan, menurut kuasa hukum, mengarah ke Komisi B DPRD Surabaya.
- Pos yang disorot: honorarium narasumber dan anggaran bantuan hukum dalam RKAP.
- Respons Pemkot Surabaya: meminta Dewas mengambil alih pengurusan KBS.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejati Jatim soal rencana pemeriksaan anggota dewan. Begitu pula dari DPRD Surabaya maupun Badan Pengawas PDTS KBS.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Kejati Jatim
Bola kini berada di tangan penyidik Kejati Jatim. Desakan Masbuhin menambah tekanan agar pengusutan tidak berhenti pada empat tersangka. Jika dugaan aliran dana ke dewan terbukti, perkara bisa berkembang ke ranah lain.
Penyidik perlu memeriksa dokumen RKAP, bukti persetujuan Badan Pengawas, serta daftar penerima honorarium narasumber. Dari situ bisa dipetakan siapa saja yang menerima dana dan atas dasar apa.
Masbuhin juga menuntut keadilan bagi kliennya. Menurutnya, jika kebijakan disetujui secara kolektif, pertanggungjawaban hukum semestinya tidak ditimpakan pada satu orang.
"Ketika sebuah kebijakan diketahui, dibahas dan disetujui dalam lingkup pengawasan, maka pertanggungjawaban hukumnya tidak patut dibebankan hanya kepada satu individu saja," tegasnya.
Yang jelas, perkara ini belum selesai. Publik menunggu apakah Kejati Jatim akan memanggil pihak-pihak di luar PDTS KBS, termasuk oknum anggota DPRD Surabaya yang disebut dalam dugaan aliran dana.
Analisis Redaksi
Desakan Masbuhin menyentuh titik paling sensitif dalam perkara ini: keadilan yang tidak boleh berhenti di pintu manajemen. Jika benar ada aliran dana ke oknum anggota dewan, maka penetapan empat tersangka baru merupakan bagian awal dari rantai pertanggungjawaban yang jauh lebih panjang.
Yang menarik, argumen kuasa hukum soal Badan Pengawas bukan tanpa dasar. Organ pengawasan bekerja kolektif, dan RKAP disetujui bersama. Menimpakan seluruh beban pidana pada satu anggota Badan Pengawas, sementara ketua dan anggota lain luput dari pemeriksaan, membuka pertanyaan soal selektivitas penegakan hukum.
Namun, desakan ini juga bisa dibaca sebagai strategi pembelaan. Menarik pihak lain ke dalam pusaran perkara adalah manuver lazim di ruang sidang. Karena itu, penyidik mesti bekerja berbasis bukti, bukan tekanan publik. Dokumen RKAP, bukti persetujuan, dan daftar penerima honorarium harus dibuka secara terukur.
Yang paling dirugikan dalam perkara ini adalah publik Surabaya. KBS adalah aset kota, dan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti layanan yang berkurang. Transparansi penyidikan, termasuk soal siapa saja yang menerima aliran dana, menjadi ujian bagi Kejati Jatim untuk menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0