Sri Endah Menang Sengketa Rumah Rp3 Miliar, Sebut Dukungan Lia Istifhama Jadi Kekuatan
Sri Endah akhirnya bisa bernapas lega. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gugatan sengketa rumah senilai sekitar Rp3 miliar yang diajukan The Tomy tidak dapat diterima (NO). Ia menyebut dukungan Senator DPD RI Lia Istifhama sebagai kekuatan selama proses hukum.
Putusan dibacakan pada Kamis (19/11/2026) dalam perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby. Majelis hakim menerima eksepsi pihak tergugat, sehingga gugatan penggugat dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard. Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara Rp1.610.000.
Kronologi Sengketa Rumah Rp3 Miliar
Perkara ini bermula dari persoalan utang-piutang yang kemudian berkembang menjadi sengketa kepemilikan rumah. Nilai aset yang disengketakan disebut mencapai sekitar Rp3 miliar, jauh lebih besar dibanding nilai transaksi awal.
The Tomy mengajukan gugatan perdata wanprestasi ke PN Surabaya. Namun, majelis hakim menilai gugatan tersebut memiliki cacat formil sehingga tidak dapat diterima. Putusan ini tertuang dalam sistem e-Court PN Surabaya.
Dalam amar putusan, hakim menerima eksepsi yang diajukan pihak tergugat. Konsekuensinya, pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Penggugat pun dibebani biaya perkara sebesar Rp1.610.000.
Sri Endah menyambut putusan itu dengan syukur. "Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Saya merasa gembira, lega, dan bersyukur atas hasil putusan ini. Bagi kami, putusan tersebut menjadi angin segar dalam menghadapi perkara perdata wanprestasi ini," katanya.
Ia berharap putusan ini menjadi titik akhir dari tekanan yang selama ini dirasakannya. Meski demikian, Sri Endah tetap menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku.
Peran Lia Istifhama dalam Proses Hukum
Sri Endah secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Menurutnya, dukungan moral Ning Lia—sapaan akrab Lia—sangat berarti selama persidangan berlangsung.
"Tanpa dukungan beliau, mungkin saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi proses persidangan di PN Surabaya. Berkat dorongan Ning Lia, saya mendapatkan kekuatan untuk terus memperjuangkan perkara ini," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kuasa hukumnya, Nurul Hidayat, yang terus memberikan semangat. Tak lupa, Sri Endah berterima kasih kepada rekan-rekan media yang dinilainya memberikan perhatian luar biasa.
"Saat kegiatan di Kantor DPD RI pada 11 September 2026, saya tidak menyangka begitu banyak awak media yang hadir dan memberikan perhatian terhadap persoalan yang saya alami," ungkapnya.
Lia Istifhama sendiri menilai perkara yang menyangkut hak kepemilikan rumah masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Terlebih ketika nilai aset yang disengketakan jauh lebih besar dibanding nilai transaksi utang-piutang yang menjadi awal persoalan.
"Putusan pengadilan harus kita hormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai seseorang yang awalnya hanya membutuhkan bantuan keuangan justru harus menghadapi ancaman kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar," ujar Ning Lia.
Latar Belakang Kasus dan Konteks Hukum
Kasus ini menyoroti kerentanan masyarakat dalam transaksi utang-piutang yang menjaminkan aset bernilai tinggi. Seringkali, peminjam tidak menyadari risiko kehilangan rumah karena dokumen yang ditandatangani.
Dalam hukum perdata Indonesia, gugatan wanprestasi harus memenuhi syarat formil. Jika ada eksepsi yang diterima, gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Artinya, penggugat masih memiliki peluang mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki cacat formil.
Namun, putusan NO bukanlah putusan akhir atas pokok perkara. Secara hukum, penggugat dapat mengajukan banding atau mengulang gugatan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi apakah The Tomy akan menempuh upaya hukum lanjutan.
Lia Istifhama, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur, menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi warga kecil. Menurutnya, penegakan hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas.
"Setiap pihak harus berani menyatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah, karena setiap amanah dan tanggung jawab akan dipertanggungjawabkan, termasuk di hadapan Allah SWT," kata Sri Endah menambahkan.
Kasus ini juga menjadi cermin bagi legislator dan pembuat kebijakan. Perlu ada penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam jebakan utang yang merugikan.
Dampak Putusan bagi Sri Endah dan Masyarakat
Bagi Sri Endah, putusan ini membawa kelegaan setelah melalui proses panjang. Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil pelajaran agar tidak kembali terjadi tindakan yang merugikan orang lain.
"Sebagai warga negara, saya berharap penegakan hukum berjalan secara adil dan objektif, dengan menempatkan kebenaran sebagai landasan utama," ujarnya.
Putusan ini juga menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa hak kepemilikan rumah perlu dilindungi. Dukungan dari tokoh publik seperti Lia Istifhama dinilai memberikan tekanan moral agar proses hukum berjalan transparan.
Namun, kasus serupa masih sering terjadi di berbagai daerah. Banyak warga yang akhirnya kehilangan rumah karena tidak memahami seluk-beluk perjanjian utang-piutang. Peran pendampingan hukum menjadi krusial.
Ke depan, Sri Endah berharap ada perhatian lebih dari pemerintah dan DPR terhadap perlindungan aset masyarakat kecil. Ia meyakini kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya.
Langkah Selanjutnya dan Reaksi Publik
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak The Tomy terkait putusan tersebut. Upaya hukum banding masih terbuka, meski putusan NO umumnya tidak memeriksa pokok perkara.
Lia Istifhama menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus-kasus serupa. Sebagai senator, ia mendorong penguatan regulasi perlindungan konsumen di sektor keuangan informal.
"Kami akan terus menyuarakan agar hukum benar-benar melindungi masyarakat, bukan sebaliknya," ujar Ning Lia dalam kesempatan terpisah.
Publik pun memberi respons beragam. Banyak yang mengapresiasi keberanian Sri Endah memperjuangkan haknya. Tak sedikit pula yang menyoroti perlunya edukasi hukum bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keadilan tidak datang begitu saja. Diperlukan keberanian, dukungan, dan proses hukum yang berintegritas untuk mewujudkannya.
Analisis Redaksi
Putusan PN Surabaya yang menyatakan gugatan The Tomy tidak dapat diterima memang melegakan Sri Endah. Namun, publik perlu mencermati bahwa putusan NO bukanlah kemenangan final atas pokok perkara. Penggugat masih memiliki ruang untuk mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki eksepsi. Karena itu, kewaspadaan Sri Endah dan pendamping hukumnya mesti tetap terjaga.
Yang menarik adalah peran Lia Istifhama. Sebagai senator, dukungannya bukan sekadar moral support, tetapi juga bentuk kehadiran negara di tengah warga yang merasa terpojok. Sayangnya, masih banyak kasus serupa yang tidak mendapat sorotan. Peran tokoh publik seperti Ning Lia seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.
Kasus ini juga membuka mata soal kerentanan masyarakat dalam transaksi utang-piutang. Nilai aset yang jauh lebih besar dari utang pokok seharusnya menjadi alarm bagi pembuat kebijakan. Perlindungan hukum bagi peminjam kecil perlu diperkuat, termasuk pengawasan terhadap praktik jaminan yang tidak proporsional. Tanpa itu, kisah Sri Endah hanya akan menjadi cerita yang berulang.
Sumber: malanginspirasi.com, pn-surabaya.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0