Duta Palma Tolak Bayar Kerugian Negara Dua Kali: Rp81,8 Triliun Disebut Duplikasi Vonis Surya Darmadi

Nov 22, 2026 - 10:40
 0  2
Duta Palma Tolak Bayar Kerugian Negara Dua Kali: Rp81,8 Triliun Disebut Duplikasi Vonis Surya Darmadi

Kuasa hukum PT Duta Palma Group menolak tuntutan pembebanan kerugian negara Rp73,9 triliun dan total denda Rp81,8 triliun dalam perkara korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korporasi. Menurut mereka, tuntutan itu menduplikasi putusan kasus Surya Darmadi yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Ad
Ad

Penolakan itu disampaikan melalui hak jawab yang dikirim ke redaksi AFU.ID pada 22 November 2026. Surat tersebut merespons berita berjudul "Duta Palma Terancam Dibubarkan, Jaksa Tuntut Denda Rp700 Miliar dan Uang Pengganti Rp81,1 Triliun dari Kasus Sawit Ilegal" yang tayang 19 November 2026.

Kuasa hukum Duta Palma Group, Rinto Maha, menyebut angka tuntutan jaksa tidak rasional secara yuridis. Ia menilai jaksa mengulang pembebanan atas objek perkara yang sudah diputus Mahkamah Agung.

Kronologi Tuntutan dan Vonis yang Sudah Berkekuatan Hukum

Perkara ini berakar pada kegiatan perkebunan Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004–2022. Objek yang sama sebelumnya sudah diperiksa dalam perkara pidana Surya Darmadi pada 2022.

Perkara itu berakhir melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023. Dalam putusan kasasi tersebut, MA menetapkan uang pengganti sebesar Rp2,2 triliun.

Yang paling disorot kuasa hukum adalah penghapusan pembebanan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,7 triliun. Angka itu sebelumnya dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, lalu dibatalkan di tingkat kasasi.

Namun dalam penuntutan terhadap korporasi, jaksa kembali mengajukan pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,9 triliun. Total tuntutan denda dan uang pengganti mencapai Rp81,8 triliun.

Rinto Maha menegaskan perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi sebagai perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang terhadap kerugian yang sama.

"Negara hukum tidak dibangun di atas besarnya angka tuntutan, melainkan di atas legitimasi kewenangan, konsistensi putusan, objektivitas pembuktian, dan penghormatan terhadap keadilan substantif," kata Rinto Maha dalam surat hak jawabnya.

Empat Dalil Hukum yang Diajukan Kuasa Hukum Duta Palma

Hak jawab Duta Palma Group tidak hanya mempersoalkan besaran angka. Tim kuasa hukum menyusun empat dalil hukum yang saling terkait.

  • Larangan pemulihan ganda (double recovery). Penuntut umum dinilai wajib membuktikan tuntutan korporasi tidak menduplikasi objek kerugian, keuntungan hasil tindak pidana, maupun aset yang sudah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya.
  • Standar kerugian aktual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga kerugian negara harus nyata, bukan potensi.
  • Legitimasi kewenangan BPK. Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dinilai menegaskan BPK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa keuangan negara, sehingga hasil BPKP maupun kajian ekonomi UGM tidak otomatis setara.
  • Pelanggaran administratif bukan korupsi. Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja serta Pasal 613 ayat (3) KUHP dinilai mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif.

Dalil kedua menyangkut metodologi. Menurut kuasa hukum, estimasi dampak ekonomi, proyeksi kehilangan manfaat, dan kalkulasi keuntungan hipotetis tidak bisa dipersamakan dengan kerugian negara yang nyata dan pasti.

Mereka juga merujuk Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang membatasi uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Soal Pasal 603 KUHP dan Kewenangan Audit Keuangan Negara

Salah satu bagian paling teknis dalam hak jawab itu adalah soal Pasal 603 KUHP. Jaksa mendakwa Duta Palma dengan pasal tersebut, yang memuat frasa "lembaga negara audit keuangan".

Dalam penjelasan pasal itu, frasa tersebut merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Karena itu, kuasa hukum menilai penuntutan yang memakai hasil penghitungan lembaga selain BPK bertentangan dengan norma penjelasan pasal tersebut.

Mereka menyebutnya juga bertentangan dengan asas legalitas dalam KUHP. Penghitungan BPKP dan kajian ekonomi UGM, menurut mereka, tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan penetapan kerugian negara oleh BPK.

Dasar kewenangan, metodologi, legalitas penugasan, dan kekuatan pembuktian dinilai harus mengacu pada mandat undang-undang. Rinto Maha merujuk Pasal 23E UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Di sisi lain, jaksa sebelumnya menekankan bahwa perkara ini menyangkut korporasi, bukan individu. Perbedaan subjek hukum itulah yang menjadi dasar penuntutan ulang dalam perkara terpisah.

Latar Belakang: Legalitas Izin dan Asas Perampasan Aset

Duta Palma Group bukan perusahaan baru. Kuasa hukum menyebut korporasi ini sudah memiliki izin IUP dan HGU sejak tahun 1980-an dan telah membayar pajak triliunan rupiah kepada pemerintah.

Mereka juga menegaskan bahwa perseroan terbatas tersebut dikuasai oleh warga negara Indonesia. Status itu dipakai untuk membantah anggapan bahwa perkara ini menyangkut aset asing atau investasi gelap.

Dalam hak jawabnya, tim kuasa hukum menyinggung asas illicit enrichment pada Pasal 20 UNCAC. Asas itu diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Menurut mereka, perampasan harta yang sah karena ketidakmampuan menjelaskan asal-usul kekayaan hanya berlaku bagi pejabat atau penyuap pejabat. Asas itu tidak dirancang untuk sektor industri atau investasi.

Kuasa hukum lalu merujuk Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pasal itu menjamin hak setiap orang atas hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Dalil ini menempatkan perkara Duta Palma bukan sekadar sengketa angka kerugian negara. Ia menyentuh batas antara penegakan hukum pidana dan kepastian berusaha di sektor perkebunan sawit.

Dampak Tuntutan Rp81,8 Triliun bagi Korporasi dan Sektor Sawit

Angka Rp81,8 triliun bukan jumlah kecil. Tuntutan itu mencakup denda Rp700 miliar, uang pengganti, dan pembebanan kerugian perekonomian negara yang seluruhnya dibebankan kepada korporasi.

Jika dikabulkan, tuntutan itu berpotensi memengaruhi kelangsungan operasi perusahaan di Indragiri Hulu. Dalam berita sebelumnya, jaksa bahkan menyinggung ancaman pembubaran korporasi.

Bagi pelaku usaha lain, perkara ini menjadi uji batas antara sanksi administratif dan pidana. Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja disebut menyediakan mekanisme penyelesaian administratif bagi kategori kegiatan usaha tertentu di kawasan hutan.

Kuasa hukum menilai penerapan pidana tanpa memperhatikan mekanisme itu berisiko menciptakan ketidakpastian. Perizinan yang bermasalah, menurut mereka, tidak otomatis memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, dan kerugian negara.

Perdebatan tentang metode penghitungan kerugian juga berdampak lebih luas. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah standar dari potensi kerugian menjadi kerugian aktual, dan perubahan itu berlaku untuk semua perkara korupsi.

Karena itu, perkara Duta Palma bisa menjadi rujukan bagaimana jaksa menghitung kerugian perekonomian negara di sektor sumber daya alam. Termasuk soal apakah proyeksi ekonomi layak dijadikan dasar tuntutan.

Langkah Selanjutnya di Persidangan Korporasi

Hak jawab ini menjadi bagian dari pembelaan Duta Palma Group di persidangan. Tim kuasa hukum meminta majelis mempertimbangkan finalitas putusan dan larangan pemulihan ganda.

Mereka juga mendesak agar penuntut umum membuktikan secara objektif bahwa tuntutan korporasi tidak menduplikasi objek kerugian yang sudah diputus. Beban pembuktian itu, menurut mereka, ada di tangan jaksa.

Jika pengulangan terbukti, konstruksi tuntutan dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan res judicata. Dua prinsip itu menjadi dasar utama penolakan mereka.

Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kejaksaan Agung atas hak jawab tersebut. AFU.ID telah memuat hak jawab ini sebagai bagian dari kewajiban pemberitaan berimbang.

Yang jelas, persidangan akan menentukan apakah tuntutan Rp81,8 triliun berdiri di atas dasar hukum yang sah. Atau, seperti dalil kuasa hukum, hanya pengulangan angka yang sudah pernah dibatalkan Mahkamah Agung.

Analisis Redaksi

Perkara Duta Palma memperlihatkan persoalan lama penegakan hukum korupsi di Indonesia: besaran angka tuntutan sering dipakai sebagai ukuran keberhasilan, padahal yang menentukan adalah sahnya dasar pembuktian. Ketika jaksa menuntut Rp73,9 triliun kerugian perekonomian negara, pertanyaan pertama seharusnya bukan soal besarnya, melainkan soal bagaimana angka itu dihitung dan siapa yang berwenang menghitungnya.

Dalil kuasa hukum soal Pasal 603 KUHP layak diuji serius di persidangan. Jika frasa "lembaga negara audit keuangan" memang merujuk pada BPK, maka pemakaian hasil penghitungan lembaga lain sebagai dasar dakwaan menyisakan celah yang bisa dibongkar di pengadilan. Ini bukan soal teknis semata, melainkan soal asas legalitas yang menjadi fondasi pemidanaan.

Namun, argumen duplikasi juga tidak bisa diterima begitu saja. Memisahkan tanggung jawab individu dan korporasi adalah praktik yang lazim dalam hukum pidana. Yang harus dibuktikan jaksa adalah bahwa objek kerugian yang dituntut kepada korporasi memang berbeda dari yang sudah dihitung dalam perkara Surya Darmadi.

Ada satu hal yang perlu diingat dari vonis kasasi 2023. Mahkamah Agung sudah menghapus pembebanan kerugian perekonomian negara Rp39,7 triliun. Keputusan itu sinyal bahwa penghitungan berbasis proyeksi ekonomi tidak serta-merta diterima. Jika jaksa mengulang pola serupa dengan angka lebih besar, majelis hakim punya alasan kuat untuk memeriksa metodologinya lebih ketat.

Ujung dari perkara ini bukan sekadar nasib satu korporasi sawit di Riau. Ia akan menentukan sejauh mana kejaksaan boleh mengonstruksi kerugian negara dari asumsi ekonomi, dan sejauh mana pengadilan menghormati finalitas putusannya sendiri.

Sumber: mahkamahagung.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad