Wapres Non-Partai Pilihan Aman Prabowo, Ini Alasan Bakir Ihsan

Nov 22, 2026 - 08:50
 0  1
Wapres Non-Partai Pilihan Aman Prabowo, Ini Alasan Bakir Ihsan

Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar tidak terjebak dalam pilihan sulit saat menentukan sosok Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A Bakir Ihsan, menilai wapres non-partai adalah pilihan paling aman untuk menjaga stabilitas koalisi.

Ad
Ad

Bakir menyampaikan hal itu di Jakarta, Sabtu 21 November 2026, sehari sebelum artikel ini tayang. Ia menyoroti risiko politik yang muncul jika Prabowo memaksakan calon dari partai politik tertentu, terutama partai kecil, untuk menduduki kursi wapres.

Menurut dia, langkah itu berpotensi besar memicu kecemburuan serta keretakan di internal koalisi. "Jika satu partai merasa diuntungkan, partai lain yang merasa dikalahkan bisa menarik dukungan dan mengganggu jalannya roda pemerintahan," ujar Prof. A Bakir.

Risiko Matahari Kembar dan Instabilitas Politik

Dinamika perselisihan di dalam koalisi, kata Bakir, berisiko membuka ruang bagi munculnya matahari kembar. Istilah itu merujuk pada dua pusat kekuasaan yang saling bersaing di dalam pemerintahan.

Jika hal itu terjadi, stabilitas politik nasional bisa terganggu. Bakir tidak merinci skenario spesifik, tetapi menegaskan bahwa persaingan antarpartai di kursi wapres akan berdampak langsung pada jalannya roda pemerintahan.

Ia menilai pilihan paling aman untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan adalah memilih figur non-partai dari kalangan teknokrat profesional. Figur seperti ini dinilai tidak terikat kepentingan partai sehingga bisa memastikan semua elemen koalisi merasa didengarkan.

"Kalau tidak terikat kepentingan partai, figur netral ini memastikan semua elemen koalisi merasa didengarkan," kata Bakir.

Selain kalangan teknokrat-profesional, ia menawarkan opsi lain yang dinilai strategis dan sangat aman, yakni keterwakilan daerah dari unsur pimpinan DPD RI.

Teknokrat dengan Komunikasi Lintas Kepentingan

Bakir menyoroti kebutuhan sosok teknokrat yang mampu berkomunikasi lintas kepentingan, khususnya di sektor ekonomi. Menurut dia, kemampuan itu dibutuhkan untuk memperkuat kondisi perekonomian nasional yang belum stabil.

Ia tidak menyebut nama atau kandidat tertentu. Namun, penekanan pada sektor ekonomi menunjukkan bahwa kriteria kompetensi menjadi pertimbangan utama dalam memilih pendamping Prabowo.

Dalam pandangannya, wapres mendatang harus sanggup mengelola persoalan nasional serta berkoordinasi lintas kementerian. Kompetensi ini menjadi syarat agar pemerintahan berjalan efektif, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi.

Bakir juga menegaskan bahwa pimpinan DPD RI berstatus non-partai. Mereka dinilai paham betul aspirasi daerah dan tidak memiliki celah atau peluang untuk menyaingi Prabowo pada Pilpres 2029.

"Pimpinan DPD RI berstatus non-partai, paham betul aspirasi daerah, dan tidak memiliki celah atau peluang untuk menyaingi Prabowo pada Pilpres 2029," jelasnya.

Tiga Kepentingan Politik yang Wajib Diperhitungkan

Dalam memilih sosok pendamping, Bakir menyebut ada tiga kepentingan politik utama yang wajib diperhitungkan oleh Presiden Prabowo. Pertama, loyalitas dan kepercayaan politik, yaitu hubungan kerja yang kuat demi menjaga kesinambungan agenda pemerintah.

Kedua, kapasitas dan kompetensi, yakni kemampuan mengelola persoalan nasional serta berkoordinasi lintas kementerian. Ketiga, keterwakilan yang tidak mengganggu kestabilan koalisi, seperti yang ia tekankan lewat opsi non-partai dan DPD RI.

Ketiga poin itu, menurut Bakir, saling terkait. Loyalitas tanpa kapasitas akan menyulitkan koordinasi, sementara kapasitas tanpa kepercayaan politik bisa memicu gesekan dengan partai pendukung.

Ia menilai sosok non-partai dari kalangan teknokrat atau pimpinan DPD RI paling mungkin memenuhi ketiga syarat tersebut. Figur seperti ini tidak memiliki ambisi elektoral jangka pendek yang bisa bentrok dengan agenda presiden.

Pernyataan Bakir muncul di tengah pembahasan publik mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama yang beredar belum dikonfirmasi resmi, dan artikel ini tidak menyebut kandidat di luar pernyataan narasumber.

Konteks Koalisi Gemuk dan Tantangan Ekonomi

Koalisi pendukung Prabowo terdiri dari banyak partai. Dalam struktur seperti itu, pembagian kursi kekuasaan selalu menjadi titik rawan gesekan.

Bakir menyadari betul risiko tersebut. Karena itu, ia menekankan pentingnya figur yang tidak menimbulkan kecemburuan di antara partai pendukung.

Di sisi lain, kondisi perekonomian nasional yang belum stabil menjadi alasan tambahan mengapa kompetensi ekonomi diperlukan. Wapres diharapkan bisa membantu presiden mengelola tekanan fiskal dan menjaga kepercayaan pasar.

Pernyataan Bakir sejalan dengan diskursus yang berkembang di ruang publik tentang wapres non-parpol sebagai solusi stabilitas politik dan representasi daerah. Wacana ini mencuat sebagai alternatif di tengah tarik-menarik kepentingan partai.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Ia memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan nama, yang kemudian melalui proses politik di lembaga terkait.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi Publik

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai nama calon wapres pengganti Gibran. Bakir hanya memberikan pandangan akademik, bukan mengklaim mewakili sikap partai atau pemerintah.

Publik menantikan sinyal dari Prabowo soal arah pilihannya. Apakah ia akan mengambil figur dari partai koalisi, teknokrat non-partai, atau pimpinan DPD RI, seperti yang disarankan Bakir.

Yang jelas, Bakir mengingatkan bahwa pilihan wapres bukan sekadar soal bagi-bagi kursi. Ada risiko nyata terhadap stabilitas pemerintahan jika salah langkah.

"Memaksakan calon dari partai tertentu atau partai kecil berpotensi besar memicu kecemburuan serta keretakan di internal koalisi," tegasnya.

Pernyataan itu menjadi pengingat bagi Prabowo bahwa koalisi gemuk membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Sosok pendamping yang netral dinilai lebih mampu menjaga keseimbangan di antara kepentingan partai.

Analisis Redaksi

Pandangan Bakir masuk akal secara politik. Koalisi besar selalu menghadapi dilema pembagian kekuasaan, dan kursi wapres adalah salah satu posisi paling sensitif. Jika satu partai merasa terlalu dominan, partai lain bisa mengurangi dukungan, bahkan di luar kabinet.

Namun, opsi non-partai bukan tanpa risiko. Figur teknokrat atau pimpinan DPD RI mungkin tidak memiliki basis massa yang kuat untuk membantu Prabowo menghadapi tekanan politik pada 2029. Ia juga perlu membangun hubungan kerja dengan partai-partai yang memiliki kepentingan elektoral sendiri.

Karena itu, kriteria yang disebut Bakir—loyalitas, kapasitas, dan keterwakilan yang tidak mengganggu koalisi—harus diterjemahkan menjadi sosok konkret. Prabowo perlu memastikan bahwa wapres pilihannya tidak hanya aman secara politik, tetapi juga efektif menjalankan tugas, terutama di sektor ekonomi yang belum stabil.

Yang paling penting, proses seleksi ini sebaiknya transparan dan komunikatif kepada publik. Stabilitas koalisi memang penting, tetapi kepercayaan publik terhadap proses politik sama pentingnya. Tanpa itu, wacana wapres non-partai hanya akan menjadi manuver elite yang tidak menyelesaikan persoalan.

Sumber: radarkaur.disway.id, uinjkt.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad