Irmawan: Infrastruktur Aceh Harus Dibangun dengan Memperhitungkan Risiko Bencana
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Irmawan, meminta pemerintah memastikan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di Aceh memperhitungkan risiko bencana. Menurutnya, jalan, jembatan, drainase, dan pengendalian sungai harus dirancang sesuai kondisi geografis serta potensi bencana di setiap wilayah.
Pernyataan itu disampaikan Irmawan menyusul tingginya kerawanan bencana di Aceh, terutama saat musim penghujan. Ia menilai infrastruktur di kawasan rawan banjir tidak cukup hanya berfungsi menunjang konektivitas dan aktivitas masyarakat, tetapi juga harus kuat menghadapi tekanan alam.
Kronologi dan Konteks Pernyataan Irmawan
Dalam keterangan yang dikutip dari fraksipkb.com, Irmawan menyoroti persoalan klasik di Aceh: infrastruktur yang baru dibangun kerap kembali rusak ketika banjir datang. Ia menilai kondisi itu tidak boleh terus berulang tanpa evaluasi standar pembangunan.
Politikus PKB ini menegaskan, bencana yang berulang di Aceh harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menetapkan standar pembangunan infrastruktur. Perencanaan mesti disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar infrastruktur tidak mudah rusak ketika bencana kembali terjadi.
"Jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun justru kembali rusak ketika banjir datang. Perencanaan harus benar-benar memperhitungkan kondisi geografis dan risiko bencana di setiap wilayah," tegasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap cuaca tidak menentu yang berpotensi menaikkan risiko banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh. Irmawan juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama memasuki musim penghujan.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Lengkap
Irmawan adalah Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Komisi V di DPR RI membidangi infrastruktur, transportasi, desa tertinggal, dan kawasan transmigrasi, sehingga pernyataannya berada dalam ranah pengawasan pembangunan infrastruktur.
Dalam pernyataannya, Irmawan menekankan pentingnya kualitas konstruksi di wilayah rawan bencana. "Pemerintah harus memastikan infrastruktur di wilayah rawan bencana memiliki kualitas konstruksi dan daya tahan yang memadai untuk menghadapi debit banjir. Apalagi, Aceh merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi," ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa mitigasi bencana harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, bukan hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi melalui pembangunan infrastruktur tangguh, pemeliharaan secara berkala, serta pemetaan kawasan rawan bencana.
Selain itu, Irmawan berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur di Aceh. Koordinasi dinilai penting agar infrastruktur tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga mampu meminimalkan dampak bencana serta melindungi keselamatan warga.
Latar Belakang: Aceh dan Kerawanan Bencana
Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia. Letaknya di ujung barat Sumatera, berhadapan langsung dengan zona subduksi, membuat wilayah ini akrab dengan gempa bumi dan tsunami. Selain itu, curah hujan tinggi dan kondisi topografi berbukit menambah potensi banjir serta tanah longsor.
Karena itu, Irmawan menilai pembangunan infrastruktur di Aceh tidak bisa mengikuti pola umum. Jalan, jembatan, drainase, dan bangunan pengendalian sungai harus dirancang dengan asumsi beban bencana yang lebih besar, termasuk kemampuan menahan debit air tinggi saat hujan deras berlangsung lama.
Ia menegaskan, infrastruktur di kawasan rawan banjir tidak cukup hanya berfungsi menunjang konektivitas. Konstruksinya juga harus kuat dan mampu menghadapi tekanan alam, termasuk tingginya debit air akibat hujan deras yang berlangsung dalam waktu lama.
Pandangan senada soal pentingnya standar konstruksi tahan bencana juga sering disorot dalam diskusi kebencanaan nasional. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin mengingatkan potensi cuaca ekstrem saat musim hujan, yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir dan longsor di berbagai daerah, termasuk Aceh.
Data, Dampak, dan Standar Konstruksi yang Diminta
Dalam pernyataannya, Irmawan tidak menyebut angka kerugian spesifik. Namun ia menegaskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar infrastruktur di Aceh lebih tahan bencana:
- Standar konstruksi yang memadai untuk menghadapi debit banjir.
- Perencanaan berbasis kondisi geografis dan peta risiko bencana tiap wilayah.
- Pemeliharaan infrastruktur secara berkala, bukan hanya pembangunan baru.
- Pemetaan kawasan rawan bencana sebagai dasar penentuan prioritas.
- Koordinasi pusat dan daerah dalam pembangunan serta rehabilitasi.
Menurut Irmawan, tanpa standar itu, infrastruktur yang dibangun berisiko rusak berulang. Dampaknya bukan hanya pada pemborosan anggaran, tetapi juga terganggunya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi saat bencana terjadi.
Ia menilai mitigasi bencana harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Fokus tidak boleh hanya pada penanganan pascabencana, tetapi juga pada langkah antisipasi melalui pembangunan infrastruktur tangguh, pemeliharaan berkala, serta pemetaan kawasan rawan bencana.
Dengan begitu, infrastruktur di Aceh diharapkan tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga mampu meminimalkan dampak bencana serta melindungi keselamatan warga.
Langkah Selanjutnya: Evaluasi Standar dan Koordinasi
Irmawan mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur di Aceh. Menurutnya, bencana yang berulang harus menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan standar pembangunan infrastruktur.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama memasuki musim penghujan. Cuaca yang tidak menentu berpotensi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana akan terus menjadi sorotan Komisi V DPR RI. Persoalannya, apakah evaluasi standar konstruksi akan berujung pada perubahan kebijakan, atau hanya menjadi imbauan musiman yang berulang setiap kali bencana datang.
Analisis Redaksi
Pernyataan Irmawan menyentuh titik lemah yang jarang dibahas tuntas: infrastruktur di Aceh sering dinilai dari kemampuan menghubungkan wilayah, bukan dari kemampuan bertahan saat bencana. Padahal, dua hal itu seharusnya menyatu dalam satu paket perencanaan. Ketika jalan atau jembatan baru rusak oleh banjir, pertanyaannya bukan sekadar soal cuaca, tetapi soal asumsi desain yang dipakai sejak awal.
Kritik yang diarahkan pada standar konstruksi sebenarnya bukan hal baru. Namun, pengulangan bencana di Aceh menunjukkan bahwa evaluasi belum menjadi praktik rutin. Pemetaan kawasan rawan bencana, pemeliharaan berkala, dan koordinasi pusat-daerah yang disebut Irmawan adalah langkah yang masuk akal. Persoalannya, langkah-langkah itu menuntut anggaran dan komitmen jangka panjang, bukan hanya pernyataan politik menjelang musim hujan.
Yang perlu diawasi berikutnya adalah apakah imbauan ini diterjemahkan menjadi perubahan teknis, misalnya penyesuaian standar drainase dan pengendalian sungai di wilayah dengan debit air tinggi. Tanpa itu, risiko infrastruktur rusak berulang akan tetap ada, dan warga Aceh yang paling menanggung dampaknya.
Sumber: bmkg.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0