Warga Cluster Coatesville Tuntut Bongkar Gazebo, Ancam Jalur Hukum

Nov 21, 2026 - 22:50
 0  2
Warga Cluster Coatesville Tuntut Bongkar Gazebo, Ancam Jalur Hukum

Warga Cluster Coatesville, Perumahan Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menuntut pembongkaran gazebo di area fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau RW 44. LBH Pospera memberi tenggat 3x24 jam sebelum menempuh jalur hukum.

Ad
Ad

Kronologi Konflik Warga dan Panitia Gazebo RW 44

Polemik bermula dari renovasi gazebo yang dikerjakan di bawah kepengurusan RW 44 dan panitia pembangunan. Menurut kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera), Alofsen Marbun, S.H., proyek itu berjalan tanpa persetujuan warga terdampak maupun izin instansi berwenang, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Bangunan permanen perluasan gazebo disebut telah berdiri seluas kurang lebih 480 meter persegi di atas lahan fasos. Warga juga mempersoalkan pembongkaran wahana atau taman bermain anak serta penebangan 11 pohon besar yang selama ini berfungsi sebagai peneduh dan penyerap polusi.

Sebelum menempuh somasi, warga telah menempuh sejumlah langkah. Mulai dari pengaduan melalui kanal SPAN-LAPOR pada 20 Juni 2026, surat keberatan resmi dan mosi tidak percaya pada 22 September 2026, menyurati pengelola Kota Wisata, melayangkan somasi pertama pada 12 Oktober 2026, hingga mengadu ke DPRD Kabupaten Bogor.

Kedua belah pihak sempat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terkait penyelesaian pembangunan balai warga/gazebo RW 44 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bogor pada 11 November 2026. Namun, kesepakatan itu dinilai tidak dijalankan karena pembangunan disebut tetap berlanjut.

Pernyataan Kuasa Hukum Warga dan Tuntutan Pembongkaran

Alofsen Marbun menyatakan bahwa pembangunan perluasan gazebo telah merusak kenyamanan, estetika lingkungan, serta hak warga atas ruang terbuka yang selama ini dinikmati penghuni kawasan tersebut.

"Klien kami membeli hunian di lokasi tersebut termasuk memperhitungkan keberadaan ruang terbuka hijau dan view lingkungan. Selama ini tidak pernah ada persoalan seperti yang terjadi saat ini," ujar Alofsen dalam keterangan persnya, Sabtu (21/11/2026).

Melalui Alofsen, warga menuntut agar pembangunan dihentikan sementara hingga ada kesepakatan, bangunan yang diduga tidak berizin dibongkar atau dikembalikan ke ukuran dan tinggi semula, taman bermain anak dipulihkan, 11 pohon besar ditanam kembali, serta disampaikan permintaan maaf kepada warga terdampak.

LBH Pospera memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Ketua RW 44 dan panitia renovasi gazebo untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jika diabaikan, kuasa hukum menyatakan akan menempuh upaya hukum pidana maupun perdata.

"Ketua RW 44 dan panitia terus melanjutkan pembangunan dan mengabaikan keberatan warga serta hasil rapat dan kesepakatan di DPRD Kabupaten Bogor," kata Alofsen.

Dasar Hukum yang Dituduhkan dan Ancaman Pidana

Alofsen menilai rangkaian tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah aturan hukum. Di antaranya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 521, 522, dan 523) terkait perusakan barang milik orang lain atau fasilitas publik.

Selain itu, UU Penataan Ruang jo. UU Cipta Kerja terkait pemanfaatan atau pengalihfungsian RTH yang tidak sesuai rencana tata ruang, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 mengenai ketentuan bangunan gedung dan PBG.

Menurut LBH Pospera, pembangunan yang tidak mengantongi PBG dan mengubah peruntukan RTH berpotensi masuk ranah pidana. Warga berharap penegak hukum menelusuri dugaan pelanggaran tersebut.

Dampak Pembangunan Gazebo terhadap Lingkungan dan Warga

Penebangan 11 pohon besar disebut mengurangi fungsi peneduh dan penyerap polusi di lingkungan RW 44. Pembongkaran taman bermain anak juga menghilangkan ruang bermain yang selama ini digunakan penghuni cluster.

Warga menilai perluasan gazebo seluas 480 meter persegi mengubah tata ruang RTH yang semula menjadi nilai jual kawasan. Alofsen menegaskan kliennya membeli hunian dengan mempertimbangkan keberadaan ruang terbuka hijau dan view lingkungan.

Konflik ini menambah perhatian terhadap pengelolaan fasos dan RTH di kawasan Perumahan Kota Wisata. Warga meminta pengelola dan pemerintah daerah memastikan pembangunan sesuai rencana tata ruang.

Dugaan Intimidasi Jurnalis saat Rembuk Warga

Di tengah polemik, kegiatan rembuk warga pada Sabtu, 21 November 2026, diwarnai dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang tengah meliput. Seorang jurnalis Pikiran Rakyat Media Network (PRMN)/HALOYOUTH mengaku mengalami hardikan, upaya perebutan telepon genggam, hingga dugaan pemukulan yang berhasil ditangkis korban.

Jurnalis tersebut datang bersama puluhan jurnalis lainnya yang diundang warga untuk meliput persoalan lahan dan pembangunan gazebo. Ia mengaku telah memperkenalkan diri sebagai jurnalis sebelum situasi memanas.

Salah satu orang yang disebut dalam peristiwa tersebut bernama Devi, bersama sejumlah rekannya. Dugaan intimidasi itu terjadi ketika jurnalis sedang menjalankan tugas peliputan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Dugaan penghalangan kerja jurnalistik perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Langkah Selanjutnya dan Respons Pihak Terkait

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua RW 44 maupun panitia pembangunan mengenai tuntutan warga. Warga menunggu pemenuhan tuntutan dalam tenggat 3x24 jam yang diberikan LBH Pospera.

Jika tenggat berakhir tanpa penyelesaian, kuasa hukum akan menempuh upaya hukum pidana maupun perdata. Warga juga mendesak pengelola Kota Wisata dan DPRD Kabupaten Bogor mengawal hasil Nota Kesepakatan 11 November 2026.

Polemik ini menyoroti pentingnya transparansi pembangunan fasos dan RTH di kawasan hunian. Selain itu, dugaan intimidasi terhadap jurnalis menambah sorotan terhadap keamanan peliputan di lapangan.

Analisis Redaksi

Konflik di RW 44 Cluster Coatesville bukan sekadar soal gazebo. Ada persoalan tata kelola fasos dan RTH yang melibatkan kepengurusan RW, panitia pembangunan, pengelola kawasan, dan pemerintah daerah. Warga menempuh jalur berjenjang sejak Juni 2026, tetapi pembangunan disebut tetap berlanjut. Nota Kesepakatan 11 November 2026 di DPRD Kabupaten Bogor seharusnya menjadi titik terang, bukan dokumen yang diabaikan.

Dugaan ketiadaan PBG dan perubahan peruntukan RTH perlu diuji oleh instansi berwenang. Jika benar, penegakan aturan tidak boleh menunggu somasi. Sebaliknya, jika panitia memiliki izin, dokumen itu semestinya dibuka kepada warga. Transparansi adalah jalan tercepat meredam konflik.

Insiden dugaan intimidasi terhadap jurnalis menambah catatan kelam. Perlindungan kerja jurnalistik diatur Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Aparat perlu menelusuri peristiwa itu secara terbuka. Warga berhak atas ruang terbuka hijau, dan jurnalis berhak meliput tanpa tekanan.

Sumber: terasmedia.co, dprd.bogorkab.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad