Masinton Pasaribu Ungkap 4 Penyebab Tapteng Kerap Banjir Pasca Bencana 2025
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengungkap empat penyebab banjir yang kerap melanda wilayahnya pasca bencana hidrometeorologi 25 November 2025. Mulai dari longsoran di hulu perbukitan hingga muara sungai yang dangkal.
"Hulu perbukitan mengalami longsoran, kondisi saat ini kemiringan terbuka tanpa pohon yang mengikat tanah, setiap hujan material tanah di perbukitan terkikis air dan mengalir ke sungai," kata Masinton Pasaribu kepada detikSumut, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Masinton sehari setelah cuaca ekstrem kembali mengguyur sejumlah kecamatan di Tapteng. Banjir dilaporkan merendam pemukiman warga, meski tidak separah bencana akhir tahun lalu.
Kronologi Bencana dan Banjir Susulan
Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 25 November 2025 menjadi titik balik bagi Tapteng. Saat itu, hujan deras berjam-jam memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah titik. Ratusan nyawa melayang dan infrastruktur hingga fasilitas publik rusak parah.
Setahun kemudian, bayang-bayang bencana itu belum sepenuhnya hilang. Setiap hujan deras mengguyur, sejumlah wilayah kembali dilanda banjir. Warga di Kecamatan Tukka, misalnya, sempat mengungsi lagi pada awal November 2026 sebelum air surut.
Masinton menuturkan, banjir susulan ini bukan tanpa sebab. Ada empat faktor yang membuat Tapteng begitu rentan terhadap banjir pascabencana. Pertama, longsoran di hulu perbukitan yang membuat tanah terbuka dan kehilangan penahan alami.
Kedua, daerah aliran sungai (DAS) yang dipenuhi sedimen. Saat hujan, air dari hulu membawa material tanah dan pasir sehingga sungai tidak mampu menampung debit air. Ketiga, belum semua tanggul permanen dibangun di sepanjang DAS yang melintasi pemukiman warga.
Keempat, seluruh muara sungai di Tapteng mengalami pendangkalan dan penyempitan. Menurut Masinton, normalisasi muara menjadi keharusan agar alur sungai ke laut kembali lancar.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Masinton
Masinton Pasaribu, yang juga Ketua DPC PDIP Tapteng, menjadi narasumber utama dalam keterangan ini. Ia menjelaskan kondisi terkini di lapangan berdasarkan laporan dari dinas terkait dan pengamatan langsung.
"Belum terbangun tanggul permanen di daerah aliran sungai yang melintasi pemukiman warga, beberapa sedang proses pengerjaan berupa retaining wall dan bronjong," ungkapnya.
Ia menambahkan, proses pengerjaan tanggul dan normalisasi sungai masih berjalan. Pemerintah kabupaten, kata Masinton, terus berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
"Seluruh muara sungai di Tapanuli Tengah mengalami pendangkalan dan penyempitan, perlu normalisasi untuk memperlancar alur sungai ke laut," tuturnya.
Selain pemerintah kabupaten, sejumlah pihak lain turut terlibat dalam penanganan pascabencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah provinsi Sumatera Utara disebut berkoordinasi dalam proyek normalisasi dan pembangunan tanggul.
Latar Belakang: Mengapa Tapteng Rentan Banjir
Secara geografis, Tapteng berada di pesisir barat Sumatera Utara dengan topografi perbukitan di bagian timur dan dataran rendah di pesisir. Kondisi ini membuat wilayah tersebut secara alami rawan terhadap banjir dan longsor, terutama saat curah hujan tinggi.
Bencana 25 November 2025 memperparah kerentanan itu. Longsoran di hulu perbukitan tidak hanya merusak vegetasi, tetapi juga mengubah struktur tanah. Tanpa pohon yang mengikat, tanah menjadi mudah terkikis dan terbawa air hujan.
Material tanah dan pasir yang terbawa air mengendap di DAS, mengurangi kapasitas sungai. Akibatnya, debit air yang seharusnya mengalir ke laut malah meluap ke pemukiman. Kondisi ini diperparah oleh muara sungai yang dangkal akibat sedimentasi.
Data dari Pemkab Tapteng menunjukkan, sedikitnya 12 titik banjir langganan tersebar di beberapa kecamatan. Titik-titik itu sebagian besar berada di sepanjang DAS yang melintasi pemukiman padat penduduk.
Pemerintah kabupaten mengklaim telah menganggarkan dana untuk normalisasi sungai dan pembangunan tanggul. Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran dan kondisi medan.
Dampak Banjir Susulan bagi Warga
Banjir yang kerap terjadi pasca bencana menimbulkan dampak berlapis bagi warga Tapteng. Selain kerugian material, warga hidup dalam ketidakpastian setiap kali hujan deras turun.
Sejumlah sekolah terpaksa diliburkan saat banjir merendam akses jalan. Aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional juga terganggu. Warga yang rumahnya berada di bantaran sungai menjadi kelompok paling rentan.
"Kalau hujan malam, kami sudah siap-siap angkat barang. Takut air naik lagi," kata seorang warga Tukka, yang enggan disebut namanya, saat ditemui detikSumut.
Pemulihan pascabencana sebenarnya terus dilakukan. Namun, banjir yang masih sering terjadi membuat upaya pemulihan berjalan lambat. Infrastruktur yang baru diperbaiki bisa kembali rusak jika banjir datang lagi.
Selain itu, sedimentasi di muara sungai juga berdampak pada sektor perikanan. Nelayan kesulitan melaut saat air surut karena alur sungai dangkal. Pendapatan mereka pun menurun.
Langkah Selanjutnya: Normalisasi dan Pembangunan Tanggul
Pemkab Tapteng menargetkan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul permanen rampung dalam beberapa tahun ke depan. Namun, tenggat pasti belum diumumkan.
Masinton menyebut, saat ini beberapa titik sedang dikerjakan. Retaining wall dan bronjong dipasang di sepanjang DAS yang melintasi pemukiman. Pengerjaan dilakukan bertahap menyesuaikan anggaran.
"Beberapa sedang proses pengerjaan berupa retaining wall dan bronjong," ujarnya.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga berencana melakukan penghijauan kembali di hulu perbukitan. Penanaman pohon diharapkan mampu mengikat tanah dan mengurangi erosi.
Namun, upaya ini membutuhkan waktu lama. Warga diminta tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah saat cuaca ekstrem.
Bagi warga Tapteng, pernyataan Masinton setidaknya memberi kejelasan soal akar masalah. Namun, mereka menunggu bukti nyata di lapangan: banjir yang benar-benar surut dan tidak lagi datang setiap hujan.
Analisis Redaksi
Pernyataan Masinton Pasaribu patut diapresiasi karena membuka kartu soal penyebab banjir di Tapteng. Jarang ada kepala daerah yang mau mengakui secara terang-terangan bahwa infrastruktur pengendali banjir belum selesai. Pengakuan itu menjadi titik awal yang jujur untuk perbaikan.
Namun, pengakuan saja tidak cukup. Publik perlu melihat rencana konkret: berapa anggaran yang dialokasikan, kapan normalisasi muara dimulai, dan bagaimana pengawasan proyek agar tidak mangkrak. Selama ini, proyek penanggulangan banjir kerap menjadi komoditas politik menjelang pilkada.
Yang tak kalah penting, penanganan banjir Tapteng tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah kabupaten. Butuh sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, terutama untuk normalisasi muara yang skalanya besar. Jika tidak, banjir akan terus menjadi langganan setiap musim hujan, dan warga terus menanggung beban yang sama.
Sumber: detik.com, bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0