Kapolda Sulteng Tindak Tegas Tambang Ilegal dan BBM Ilegal, Copot Kapolsek hingga Kanit

Nov 21, 2026 - 16:10
 0  1
Kapolda Sulteng Tindak Tegas Tambang Ilegal dan BBM Ilegal, Copot Kapolsek hingga Kanit

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Rizal Irawan menegaskan komitmennya memberantas pertambangan tanpa izin (PETI), peredaran narkoba, dan penyalahgunaan BBM ilegal. Ia juga mencopot seorang Kapolsek dan Kanit yang diduga terlibat pelanggaran sebagai bukti penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Ad
Ad

"PETI sudah beberapa kali kami lakukan upaya represif. Bukan hanya PETI, narkoba juga termasuk BBM ilegal sudah beberapa dilakukan penindakan," kata Rizal di Palu, Sabtu (21/11/2026), seperti dikutip ANTARA News Sulteng.

Penindakan Hukum Tak Pandang Bulu

Rizal menegaskan penindakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran maupun terlibat tindak pidana juga akan ditindak.

Sebagai bentuk keseriusan institusi, Polda Sulteng telah mengambil tindakan terhadap sejumlah personel yang diduga terlibat pelanggaran. Tindakan itu termasuk mencopot seorang kepala kepolisian sektor (Kapolsek) dan seorang kepala unit (Kanit) untuk selanjutnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Kapolda, langkah tersebut merupakan bukti bahwa kepolisian tidak memberikan ruang ataupun perlindungan kepada personel yang terlibat dalam praktik ilegal, baik pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan narkoba maupun penyimpangan distribusi BBM.

"Ini salah satu bentuk komitmen kami bahwa kami tidak main-main dengan narkoba, PETI maupun BBM," ujarnya.

Komitmen dan Efek Jera

Rizal mengatakan upaya pemberantasan berbagai aktivitas ilegal tersebut membutuhkan konsistensi penegakan hukum. Konsistensi itu diperlukan agar dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah munculnya kembali praktik serupa di tengah masyarakat.

Ia juga menegaskan setiap tindakan kepolisian harus ditunjukkan melalui hasil kerja dan bukti penegakan hukum, bukan sekadar pernyataan atau imbauan kepada masyarakat.

"Saya tidak mau banyak bicara, saya bicara dengan bukti," ujarnya.

Ia memastikan Polda Sulteng tetap berkomitmen menindak setiap praktik ilegal yang ditemukan di wilayah hukumnya, termasuk apabila melibatkan oknum anggota kepolisian sendiri, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Latar Belakang: Maraknya PETI dan BBM Ilegal di Sulteng

Praktik pertambangan tanpa izin (PETI) dan penyalahgunaan BBM ilegal bukan hal baru di Sulawesi Tengah. Kedua aktivitas ini kerap dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta potensi konflik sosial di daerah.

PETI umumnya beroperasi di kawasan hutan dan sekitar area tambang resmi. Aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga sering melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Sementara itu, BBM ilegal sering muncul karena disparitas harga dan kelangkaan pasokan di wilayah terpencil.

Polda Sulteng sebelumnya telah beberapa kali melakukan penindakan terhadap PETI dan BBM ilegal. Namun, praktik ini cenderung berulang karena tingginya permintaan dan keterbatasan pengawasan di lapangan.

Dalam konteks inilah pernyataan Kapolda menjadi penting. Penegakan hukum yang konsisten, termasuk terhadap oknum internal, menjadi kunci untuk memutus rantai praktik ilegal.

Dampak dan Reaksi

Langkah pencopotan Kapolsek dan Kanit menunjukkan adanya upaya pembersihan internal di tubuh Polda Sulteng. Meski tidak disebutkan secara rinci identitas dan lokasi penugasan keduanya, sinyal yang dikirim jelas: tidak ada toleransi bagi personel yang bermain di area ilegal.

Pengamat kepolisian menilai langkah ini dapat memperkuat kepercayaan publik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada proses hukum yang transparan dan tidak berhenti di pencopotan jabatan.

Masyarakat di sekitar area tambang dan jalur distribusi BBM berharap penindakan tidak bersifat sementara. Mereka menginginkan solusi yang juga menyentuh akar masalah, seperti penguatan pengawasan dan penyediaan alternatif ekonomi.

Di sisi lain, aparat desa dan tokoh masyarakat di beberapa wilayah Sulteng mengaku sering melaporkan aktivitas PETI dan BBM ilegal, tetapi respons di lapangan dinilai belum merata. Pernyataan Kapolda diharapkan menjadi momentum perbaikan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Langkah Selanjutnya

Polda Sulteng memastikan akan terus melakukan penindakan terhadap setiap praktik ilegal yang ditemukan. Fokus utamanya adalah PETI, narkoba, dan BBM ilegal, dengan penekanan pada konsistensi dan efek jera.

Proses hukum terhadap Kapolsek dan Kanit yang dicopot akan menjadi ujian pertama. Publik akan mencermati apakah kasus tersebut ditangani secara terbuka dan adil, atau justru berhenti di tengah jalan.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi seperti Dinas ESDM serta Pertamina perlu diperkuat. Tanpa sinergi, penindakan hukum hanya akan menjadi langkah parsial yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Kapolda menegaskan komitmennya untuk tidak banyak berbicara. "Saya tidak mau banyak bicara, saya bicara dengan bukti," ujarnya. Kini publik menunggu bukti-bukti lanjutan dari janji tersebut.

Analisis Redaksi

Pernyataan Kapolda Sulteng patut diapresiasi karena berani menyentuh internal institusi. Pencopotan Kapolsek dan Kanit adalah sinyal yang jarang muncul ke permukaan. Namun, gestur ini baru bermakna jika diikuti proses hukum yang serius dan transparan. Tanpa itu, publik akan membaca langkah ini sebagai upaya menyelamatkan citra semata.

Persoalan PETI dan BBM ilegal di Sulawesi Tengah bukan sekadar soal penegakan hukum. Ada dimensi ekonomi dan tata kelola yang harus dibenahi. Selama masyarakat di sekitar tambang dan wilayah terpencil tidak memiliki alternatif penghidupan yang layak, praktik ilegal akan terus menemukan celah. Kepolisian tidak bisa bekerja sendirian.

Yang juga krusial adalah konsistensi. Penindakan terhadap oknum internal harus menjadi awal, bukan akhir. Jika kasus Kapolsek dan Kanit ini menguap tanpa kejelasan, kepercayaan publik yang mulai dibangun akan runtuh kembali. Bukti yang dijanjikan Kapolda harus terlihat di ruang sidang, bukan hanya di panggung konferensi pers.

Sumber: polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad