Ranpergub Tata Kelola Dinas Sosial Malut Diharmonisasi, Pelayanan Sosial Bakal Menguat

Nov 21, 2026 - 16:00
 0  1
Ranpergub Tata Kelola Dinas Sosial Malut Diharmonisasi, Pelayanan Sosial Bakal Menguat

Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Sosial. Regulasi ini disiapkan untuk memperjelas struktur kelembagaan dan mengoptimalkan pelayanan sosial bagi masyarakat Malut.

Ad
Ad

Harmonisasi berlangsung di Ternate dan menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rancangan regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan bahwa regulasi ini akan memperkuat pelayanan sosial masyarakat sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sherly Tjoanda.

Kronologi Harmonisasi Ranpergub Dinas Sosial Malut

Proses harmonisasi Ranpergub tentang UPTD Dinas Sosial Maluku Utara dilakukan melalui pembahasan bersama tim perancang dari Kanwil Kemenkum Malut. Tim mengidentifikasi bahwa rancangan tersebut merupakan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal itu mengatur pembentukan UPTD pada dinas daerah provinsi melalui Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri. Dalam pembahasan, tim perancang mencermati aspek substansi maupun teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hasil pencermatan menemukan bahwa bagian konsiderans perlu disesuaikan dengan dasar hukum dan ketentuan pendelegasian yang tepat. Dari aspek teknik pembentukan, rancangan secara umum telah disusun dengan cukup baik, meski masih memerlukan beberapa penyempurnaan.

Harmonisasi ini juga memastikan pengaturan kelembagaan UPTD memiliki kejelasan kedudukan dan fungsi dalam mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial. Keberadaan UPTD diharapkan menunjang kegiatan teknis operasional maupun teknis penunjang tertentu sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pernyataan Kakanwil Kemenkum Malut Topan Sopuan

Topan Sopuan menegaskan bahwa harmonisasi merupakan bagian penting dalam memastikan setiap rancangan regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, Ranpergub ini akan memperkuat pelayanan sosial masyarakat sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sherly Tjoanda.

"Kanwil Kemenkum Malut mendukung upaya Ibu Gubernur dan jajaran Pemprov Malut dalam menghadirkan regulasi pelayanan sosial masyarakat. Harmonisasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap regulasi daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kejelasan pengaturan, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Kami berharap Ranpergub ini mampu memperkuat tata kelola kelembagaan Dinas Sosial sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sosial di Maluku Utara dapat berjalan lebih optimal," ujar Topan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan itu menegaskan posisi Kanwil Kemenkum sebagai pengawal kualitas produk hukum daerah. Topan melihat harmonisasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk memastikan regulasi benar-benar dapat dijalankan di lapangan.

Catatan Kadiv P3H Mia Kusuma Fitriana

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Malut, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa pembentukan Ranpergub harus memperhatikan kesesuaian antara dasar hukum, struktur kelembagaan, serta pembagian tugas dan fungsi UPTD. Tujuannya agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan.

Menurut Mia, harmonisasi tidak hanya berorientasi pada kesesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan substansi pengaturan dapat menjawab kebutuhan organisasi perangkat daerah.

"Melalui pembahasan ini, kami melakukan pencermatan terhadap aspek substansi maupun teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengaturan mengenai susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial memiliki kejelasan serta selaras dengan ketentuan yang menjadi dasar pembentukannya," ungkap Mia.

Catatan Mia menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan. Tanpa itu, UPTD berisiko menghadapi kebingungan dalam menjalankan tugas teknis di lapangan.

Dasar Hukum dan Aspek Teknis yang Dicermati

Ranpergub ini berpijak pada Pasal 19 ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Regulasi turunan itu mengatur bahwa pembentukan UPTD pada dinas daerah provinsi dilakukan melalui Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Tim perancang lantas memberikan catatan perbaikan terhadap bagian konsiderans agar disesuaikan dengan dasar hukum dan ketentuan pendelegasian yang tepat. Dari sisi teknik pembentukan, rancangan dinilai sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan beberapa penyempurnaan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam harmonisasi meliputi:

  • Kesesuaian dasar hukum dan konsiderans dengan ketentuan pendelegasian.
  • Kejelasan struktur organisasi UPTD di lingkungan Dinas Sosial.
  • Pembagian tugas pokok dan fungsi agar tidak tumpang tindih.
  • Kesesuaian substansi dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
  • Kepatuhan pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, menyampaikan bahwa rancangan tersebut secara umum telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Catatan hasil harmonisasi tetap harus ditindaklanjuti oleh pemrakarsa.

Dampak bagi Pelayanan Sosial dan Langkah Selanjutnya

Harmonisasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengaturan kelembagaan UPTD memiliki kejelasan kedudukan dan fungsi. Keberadaan UPTD diharapkan menunjang kegiatan teknis operasional maupun teknis penunjang tertentu sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagi masyarakat Maluku Utara, regulasi ini berdampak pada kepastian layanan sosial yang diberikan pemerintah provinsi. Struktur yang jelas memudahkan koordinasi antarunit dan mempercepat respons terhadap kebutuhan warga.

Kanwil Kemenkum Malut terus mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan sosial. Pemprov Malut diharapkan segera menindaklanjuti catatan harmonisasi agar Ranpergub dapat ditetapkan dan diimplementasikan.

Proses selanjutnya berada di tangan pemrakarsa, yakni Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Provinsi. Perbaikan konsiderans dan penyempurnaan teknis menjadi syarat sebelum rancangan diajukan untuk penetapan.

Analisis Redaksi

Harmonisasi Ranpergub UPTD Dinas Sosial Malut menunjukkan bahwa kualitas regulasi daerah mulai mendapat perhatian serius. Kanwil Kemenkum tidak sekadar menandatangani dokumen, tetapi mencermati konsiderans, dasar hukum, hingga pembagian tugas. Langkah ini penting karena banyak masalah pelayanan publik berakar pada regulasi yang ambigu.

Namun, harmonisasi hanyalah pintu masuk. Persoalan sesungguhnya muncul setelah regulasi ditetapkan: apakah UPTD benar-benar berfungsi, atau hanya menambah kotak dalam struktur organisasi. Catatan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan harus diuji di lapangan, bukan hanya di ruang rapat.

Publik Malut berhak menuntut hasil konkret. Regulasi yang rapi seharusnya berbanding lurus dengan kecepatan layanan sosial, terutama bagi warga rentan. Jika setelah Ranpergub ditetapkan pelayanan tetap lambat, maka harmonisasi hanya menjadi ritual administratif tanpa dampak.

Sumber: indosatunews.com, peraturan.bpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad