JK Ajak Politisi Jadi Negarawan: Berpikir Bangsa Ini Mau ke Mana
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla mengajak para politisi dan pemimpin bangsa berpikir sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan satu generasi, bukan sekadar kepentingan elektoral lima tahunan. Ajakan itu disampaikan JK saat berbicara dalam agenda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Sabtu (21/11).
Dalam pidatonya, JK menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu melihat tantangan bangsa secara menyeluruh serta merumuskan langkah strategis untuk kemajuan generasi mendatang. Ia membedakan cara berpikir birokrat, politisi, dan negarawan sebagai tiga lapis orientasi waktu yang berbeda.
"Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi," kata JK dikutip dari CNN Indonesia.
Ajakan JK kepada Kader dan Pemimpin Partai
JK tidak berbicara kepada satu partai saja. Ia menyapa seluruh kader dan pemimpin partai politik agar tidak berhenti pada hitungan suara dan kursi. Menurutnya, arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang harus ikut menjadi pertimbangan setiap keputusan politik.
"Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana," ujarnya.
Kalimat itu sederhana, tetapi memuat kritik yang tajam. JK seolah mengingatkan bahwa politik yang hanya berhenti pada siklus pemilu akan kehilangan kompas ketika bangsa menghadapi persoalan yang tidak selesai dalam satu periode pemerintahan.
Ia juga menyoroti bahwa setiap partai politik memiliki pandangan dan pendekatan berbeda. Namun, seluruh kekuatan politik pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
"Sebagai politisi tentu kita berbeda. Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan penting di tengah iklim politik yang kerap diwarnai ketegangan antarpartai. JK menempatkan perbedaan cara berpikir sebagai hal wajar, sementara tujuan bersama dijadikan titik temu.
Tiga Faktor yang Menekan Ekonomi dan Pembangunan
Dalam kesempatan itu, JK memaparkan sejumlah tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Ia menyebut perlambatan ekonomi, konflik geopolitik global, bencana alam, hingga persoalan tata kelola pemerintahan sebagai persoalan yang saling berkaitan.
Menurut JK, kondisi ekonomi dan pembangunan nasional dipengaruhi tiga faktor utama. Ia merinci ketiganya sebagai berikut:
- Situasi geopolitik dunia, termasuk konflik bersenjata di berbagai kawasan yang berdampak pada perdagangan internasional dan kegiatan ekspor.
- Bencana alam, seperti kekeringan dan perubahan iklim yang menekan sektor pertanian serta kegiatan ekonomi rakyat.
- Kebijakan pemerintah yang menentukan arah pembangunan dan tata kelola negara.
JK menekankan bahwa dua dari tiga faktor tersebut berada di luar kendali pemerintah. Karena itu, ia menilai tidak adil bila seluruh persoalan ekonomi dibebankan kepada penguasa.
"Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana," kata JK.
Pernyataan itu memberi konteks pada debat publik tentang kinerja pemerintah. JK tidak sedang membela siapa pun, tetapi meminta publik dan elite politik membaca persoalan dengan lebih jernih.
Kepemimpinan, Integritas, dan Penguasaan Teknologi
JK menegaskan masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, serta kemampuan bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketiga hal itu saling terkait. Kepemimpinan tanpa integritas akan kehilangan kepercayaan publik. Sebaliknya, integritas tanpa kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan sulit menjawab tantangan zaman.
Dalam kerangka itu, JK berharap seluruh kekuatan politik dapat berkontribusi membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Caranya dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik jangka pendek.
Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Partai politik memegang fungsi rekrutmen kepemimpinan nasional. Kualitas kader yang dilahirkan partai akan menentukan kualitas pemimpin di masa depan.
Mengapa Pesan Negarawan Relevan Sekarang
Seruan JK menyentuh persoalan mendasar dalam sistem demokrasi elektoral. Politisi yang dinilai setiap lima tahun cenderung memilih kebijakan berjangka pendek yang mudah dijual kepada pemilih. Padahal, banyak persoalan bangsa bersifat lintas generasi.
Pendidikan, kesehatan, transisi energi, dan pembangunan infrastruktur dasar adalah contoh kebijakan yang hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Kebijakan seperti ini jarang menghasilkan keuntungan elektoral cepat, sehingga mudah ditinggalkan ketika terjadi pergantian kekuasaan.
Dalam konteks itu, pembedaan JK antara birokrat, politisi, dan negarawan menjadi kerangka berpikir yang berguna. Birokrat bekerja dengan siklus anggaran tahunan. Politisi bekerja dengan siklus pemilu lima tahunan. Negarawan diminta bekerja dengan horizon satu generasi.
Pesan ini juga relevan bagi partai-partai yang sedang menyiapkan kader untuk kontestasi berikutnya. Rekrutmen politik yang hanya mengejar popularitas akan menghasilkan pemimpin yang pandai berkomunikasi, tetapi belum tentu mampu merancang arah pembangunan jangka panjang.
Langkah Selanjutnya dan Reaksi yang Ditunggu
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari partai politik lain mengenai ajakan JK tersebut. PKS sebagai tuan rumah acara menjadi pihak pertama yang mendengar langsung seruan itu.
Yang ditunggu publik bukan sekadar respons lisan. Ujian sesungguhnya adalah apakah partai-partai mampu menerjemahkan pesan negarawan ke dalam program kerja, kaderisasi, dan sikap politik sehari-hari.
JK sendiri telah menyampaikan kerangka berpikirnya secara terbuka. Ia tidak menunjuk pihak tertentu sebagai pihak yang gagal. Ia hanya mengingatkan bahwa arah bangsa harus dipikirkan melampaui satu periode kekuasaan.
Bagi pembaca yang ingin mengikuti dinamika politik nasional, pernyataan JK ini menjadi salah satu rujukan penting. Diskusi tentang kepemimpinan visioner dan integritas penyelenggara negara akan terus bergulir menjelang agenda politik berikutnya, sebagaimana diberitakan Antara.
Analisis Redaksi
Pesan JK terasa sederhana, tetapi justru di situ kekuatannya. Ia tidak menawarkan resep teknis atau janji program. Ia menawarkan cara berpikir. Dalam politik Indonesia yang kerap sibuk dengan elektabilitas dan koalisi jangka pendek, ajakan berpikir satu generasi terdengar seperti kemewahan.
Masalahnya, struktur insentif politik tidak otomatis mendukung pesan itu. Politisi yang memilih kebijakan tidak populer berisiko kehilangan suara. Sementara kebijakan populer berjangka pendek lebih mudah dipertahankan. Selama insentif ini tidak berubah, seruan menjadi negarawan akan tetap berhenti sebagai retorika di panggung acara partai.
Karena itu, ujian bagi partai politik bukan pada seberapa sering mereka mengutip pesan JK, melainkan pada keputusan konkret yang diambil. Apakah kaderisasi diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi? Apakah integritas dijadikan syarat utama pencalonan? Apakah program pembangunan dirancang lintas periode? Di titik itu, pembedaan antara politisi dan negarawan akan terlihat nyata, bukan hanya di atas kertas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0