3 Polisi Terbukti Bersalah Ricuh Demo 10 November Yogyakarta, 21 Personel Masih Diperiksa
Bidpropam Polda DIY memeriksa 24 personel buntut kerusuhan aksi massa 10 November 2026 di Yogyakarta. Hasil gelar perkara menyimpulkan tiga anggota terbukti melanggar disiplin dan kode etik, lalu dijebloskan ke ruang penempatan khusus.
Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menyebut dua anggota melanggar disiplin karena gagal menjalankan kewajiban melindungi masyarakat saat kerusuhan pecah. Satu anggota lainnya dinilai menyalahgunakan wewenang di lapangan.
"Diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri terkait pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan prosedural," kata Novita di Sleman, Sabtu (21/11/2026), seperti dikutip dari laporan AFU.ID.
Nasib 21 personel terperiksa lainnya tidak dirinci. Bidpropam menyebut pemeriksaan lanjutan masih berjalan, sementara Komnas HAM bergerak sendiri mengusut dugaan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat.
Kronologi Kerusuhan 10 November dan Tiga Temuan Pelanggaran
Kerusuhan terjadi dalam aksi massa pada 10 November 2026. Polisi sebelumnya menyebut massa aksi bertindak anarkis, menyerang Gedung DPRD dengan molotov dan petasan. Sebanyak 106 orang ditangkap dalam peristiwa itu.
Dari sisi internal, Bidpropam menelusuri kinerja personel yang diterjunkan. Pemeriksaan menyasar 24 anggota. Hasilnya, tiga orang dinilai cukup bukti melanggar.
Rinciannya:
- Dua anggota melanggar disiplin karena gagal menjalankan kewajiban melindungi masyarakat saat kerusuhan pecah.
- Satu anggota menyalahgunakan wewenang di lapangan sehingga dijerat pelanggaran berbeda, yakni kode etik terkait pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak bertanggung jawab.
- 21 anggota lainnya belum diumumkan statusnya, dengan alasan pemeriksaan lanjutan masih berjalan.
Ketiganya ditempatkan di ruang penempatan khusus (Patsus). Istilah itu merujuk pada ruang khusus di lingkungan kepolisian bagi anggota yang menjalani pemeriksaan atau sanksi internal. Novita tidak menyebut nama, pangkat, maupun kesatuan asal ketiga personel tersebut.
Yang juga tidak dijelaskan adalah bentuk sanksi final. Dalam sistem disiplin Polri, pelanggaran kode etik bisa berujung pada sanksi administratif hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat, tergantung hasil sidang kode etik.
Bukti CCTV UGM dan Penelusuran Komnas HAM
Jalur pengusutan tidak hanya berjalan di internal kepolisian. Komnas HAM mengantongi bukti awal dugaan represi aparat. Rekaman kamera pengawas (CCTV) Universitas Gadjah Mada sejak pukul 10.00 WIB hingga dini hari memperlihatkan tembakan gas air mata masuk ke area kampus.
Bukti visual itu diperoleh Komnas HAM dari pertemuan dengan pimpinan UGM pada Jumat (13/11/2026). Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menilai rekaman tersebut sebagai petunjuk krusial.
"Tentu ini sangat penting bagi Komnas karena ada dugaan awal terjadi excessive use of force atau penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat," ujar Anis.
Komnas HAM juga memeriksa lokasi kerusuhan di Bundaran UGM, Gedung DPRD, dan Titik Nol Yogyakarta. Tim memantau enam korban luka di RS Sardjito dan RS Panti Rapih, termasuk seorang korban yang dioperasi akibat terkena selongsong gas air mata.
Rangkaian temuan itu menjelaskan mengapa kasus ini bergerak di dua rel sekaligus: disiplin internal Polri dan penyelidikan hak asasi manusia. Keduanya belum tentu bertemu pada kesimpulan yang sama.
Respons UGM: Serahkan CCTV dan Siapkan Tim Pencari Fakta
Rektor UGM Ova Emilia memastikan kampus telah menyerahkan seluruh rekaman CCTV kepada Komnas HAM. UGM juga berencana membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menelusuri peristiwa yang menyentuh area kampus.
Langkah lain, UGM memberikan pendampingan hukum bagi seorang mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2025 yang ditahan di Polda DIY pascakericuhan. Pendampingan itu menandakan kampus mengambil posisi sebagai pelindung mahasiswa, bukan sekadar pihak yang menyerahkan rekaman.
Penyerahan CCTV menjadi kunci. Tanpa rekaman itu, dugaan gas air mata masuk ke kampus hanya bersandar pada kesaksian. Rekaman memberi Komnas HAM dasar visual untuk menguji apakah tindakan aparat proporsional atau tidak.
Bagi Polda DIY, temuan Komnas HAM menjadi tekanan tersendiri. Sebab, klaim bahwa massa aksi anarkis tidak otomatis menjawab pertanyaan apakah respons aparat sesuai prosedur. Dua hal itu bisa berdiri bersama, dan di situlah Bidpropam harus bekerja.
Dampak bagi Publik dan Kepercayaan pada Proses Hukum
Angka 24 personel diperiksa versus tiga yang dinyatakan melanggar akan menjadi sorotan. Publik biasanya menuntut transparansi atas 21 nama yang belum diumumkan statusnya. Ketiadaan rincian itu membuka ruang spekulasi.
Di sisi lain, pengakuan adanya pelanggaran disiplin dan kode etik merupakan langkah yang jarang terjadi secara terbuka. Dua kategori pelanggaran yang disebut Novita menyentuh dua hal berbeda: kelalaian melindungi warga dan penyalahgunaan wewenang.
Dampak paling langsung dirasakan warga dan mahasiswa. Enam korban luka masih menjalani perawatan, satu di antaranya dioperasi. Proses hukum terhadap 106 orang yang ditangkap juga berjalan paralel dengan pemeriksaan internal polisi.
Ketegangan muncul bila proses hukum terhadap massa aksi bergerak lebih cepat daripada penanganan terhadap aparat yang diduga melanggar. Ketidakseimbangan itu kerap menjadi pemicu kritik terhadap institusi kepolisian.
Langkah Selanjutnya: Sidang Kode Etik dan Penyelidikan Komnas HAM
Bidpropam menyatakan pemeriksaan lanjutan masih berjalan. Artinya, status 21 personel lain belum final. Mereka bisa saja dipulangkan tanpa sanksi, atau justru menyusul tiga rekannya ke Patsus bila bukti baru ditemukan.
Tiga anggota yang terbukti melanggar kini menunggu proses berikutnya, yakni sidang kode etik atau penegakan disiplin sesuai tingkat pelanggarannya. Di tahap itu, sanksi akan ditetapkan dan biasanya diumumkan ke publik.
Sementara itu, Komnas HAM masih menelusuri dugaan excessive use of force. Fokusnya pada rekaman CCTV, keterangan korban, dan pemeriksaan lokasi di Bundaran UGM, Gedung DPRD, serta Titik Nol Yogyakarta.
UGM menambah satu jalur lagi lewat TPF yang sedang disiapkan. Bila tim itu terbentuk, akan ada tiga pihak yang berbicara soal peristiwa 10 November: kepolisian, Komnas HAM, dan kampus. Publik tinggal menunggu mana yang lebih dulu merampungkan temuannya. Informasi resmi Polda DIY dapat ditelusuri melalui kanal Polri.
Analisis Redaksi
Angka tiga dari 24 adalah pesan ganda. Di satu sisi, Polda DIY mengakui ada anggota yang gagal menjalankan kewajiban melindungi masyarakat. Pengakuan itu penting karena mematahkan asumsi bahwa seluruh kesalahan berada di pihak massa aksi. Di sisi lain, rasio 3:24 memunculkan pertanyaan tentang standar pembuktian yang dipakai Bidpropam.
Yang paling mencolok justru ketiadaan rincian. Novita tidak menyebut nama, pangkat, kesatuan, atau bentuk sanksi. Untuk kasus yang melibatkan enam korban luka dan seorang mahasiswa ditahan, kerahasiaan identitas personel bisa dipahami sebagai perlindungan proses, tetapi tanpa tenggat yang jelas, transparansi sulit diukur.
Kasus ini juga menguji apakah penyelidikan Komnas HAM dan pemeriksaan Bidpropam akan bertemu atau berjalan sendiri-sendiri. Bila hasil keduanya berbeda jauh, publik akan menilai salah satunya tidak serius. Rekaman CCTV UGM sudah diserahkan. Kini yang dibutuhkan bukan lagi janji pemeriksaan lanjutan, melainkan tanggal dan hasil.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0