Yusril Soroti Kekayaan Alam Melimpah yang Belum Sejahterakan Rakyat

Nov 21, 2026 - 16:10
 0  1
Yusril Soroti Kekayaan Alam Melimpah yang Belum Sejahterakan Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai melimpahnya kekayaan alam Indonesia belum berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Persoalan tata kelola, penegakan hukum, hingga sistem demokrasi disebutnya masih menjadi tantangan besar yang perlu dibenahi.

Ad
Ad

Hal itu disampaikan Yusril dalam Pidato Kebangsaan pada Dialog Kebangsaan bersama Kaukus Alumni Universitas Indonesia (UI) di Ruang Apung UI, Depok, Sabtu (21/11). Acara mengangkat tema "Kriteria Wakil Presiden Ideal Periode 2026–2029" dan menghadirkan Novrizal serta Titi Anggraini, dosen Fakultas Hukum UI, sebagai panelis.

Pidato Kebangsaan di Ruang Apung UI

Dialog Kebangsaan itu menjadi panggung bagi Yusril untuk memaparkan pandangannya tentang arah bangsa. Ia tidak berbicara soal kekayaan alam semata, tetapi juga menyinggung demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum.

Menurut Yusril, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, iklim tropis, dan posisi geografis strategis. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kemakmuran bagi rakyat.

Ia menyoroti pemberian izin pertambangan kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola tambang, kemudian mengalihkan izin tersebut kepada investor. Praktik semacam ini, ditambah penyalahgunaan perizinan, pengemplangan pajak, dan pengalihan keuntungan ke luar negeri, dinilai merugikan negara.

Yusril mencontohkan Belitung, daerah asalnya, yang telah ratusan tahun menjadi wilayah pertambangan timah. Meski demikian, masyarakatnya belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alam tersebut.

"Demokrasi Indonesia perlu terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi tidak semestinya hanya bertumpu pada popularitas seseorang, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas, integritas, rekam jejak, serta pemahamannya terhadap persoalan bangsa," ujar Yusril.

Kritik Tata Kelola Tambang dan Perizinan

Dalam pidatonya, Yusril menyoroti praktik pemberian izin tambang yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, izin diberikan kepada pihak yang tidak punya kapasitas mengelola tambang, lalu dialihkan kepada investor.

Praktik itu, kata dia, diperparah dengan penyalahgunaan perizinan, pengemplangan pajak, dan pengalihan keuntungan ke luar negeri. Semua itu dinilai merugikan negara.

Ia mencontohkan Belitung, daerah asalnya, yang telah ratusan tahun menjadi wilayah pertambangan timah. Namun, masyarakatnya belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alam tersebut.

Kritik Yusril bukan tanpa dasar. Tata kelola sumber daya alam di Indonesia memang kerap menghadapi persoalan klasik: izin tumpang tindih, lemahnya pengawasan, dan minimnya nilai tambah bagi daerah penghasil.

Pemerintah saat ini tengah berupaya membenahi penguasaan lahan serta pertambangan bermasalah. Langkah itu disebut Yusril sebagai bagian dari penerapan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan perekonomian nasional.

Ia juga menegaskan pentingnya kepastian hukum dan konsistensi kebijakan untuk mendorong kemandirian industri nasional. Indonesia, menurutnya, tidak boleh terus bergantung pada negara lain atau hanya menjadi pemasok bahan mentah.

"Kita harus mampu mengembangkan industri bernilai tambah dan memperkuat daya saing nasional," ujarnya dalam pidato tersebut.

Demokrasi dan Kriteria Pemimpin Ideal

Yusril menilai demokrasi Indonesia perlu terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurutnya, demokrasi tidak semestinya hanya bertumpu pada popularitas seseorang. Kapasitas, integritas, rekam jejak, serta pemahaman terhadap persoalan bangsa juga harus menjadi pertimbangan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum yang secara khusus membahas kriteria wakil presiden ideal untuk periode 2026–2029. Tema tersebut relevan dengan situasi politik nasional yang terus berkembang.

Yusril juga memberikan pandangannya mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan pengalamannya mendampingi sejumlah presiden sejak era Orde Baru, ia menilai Prabowo memiliki arah kepemimpinan yang jelas, terutama dalam bidang pertahanan, politik luar negeri, dan pembangunan ekonomi.

Ia menyoroti upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi dan pangan, membenahi penguasaan lahan serta pertambangan bermasalah, dan menerapkan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan perekonomian nasional.

Penegakan Hukum dan Isu Penyadapan

Terkait persoalan hukum, Yusril menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus ditangani secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti. Hal ini juga berlaku dalam penanganan isu penyadapan dan dugaan keterkaitannya dengan tindak pidana makar.

"Presiden sudah mengatakan, buka saja semuanya, jangan ada yang ditutupi, agar ketahuan siapa aktor intelektualnya," kata Yusril.

Pernyataan itu menegaskan sikap pemerintah untuk tidak menutupi kasus penyadapan yang belakangan menjadi sorotan. Namun, Yusril tidak merinci lebih jauh soal aktor intelektual yang dimaksud.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepastian hukum dan konsistensi kebijakan untuk mendorong kemandirian industri nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada negara lain atau hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi harus mampu mengembangkan industri bernilai tambah dan memperkuat daya saing nasional.

Di akhir pidatonya, Yusril menjelaskan bahwa perannya saat ini adalah membantu Presiden Prabowo dalam pembenahan norma dan regulasi. Ia mengakui kewenangannya masih terbatas pada aspek tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pembagian kewenangan yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas pembenahan hukum nasional.

Kaukus Alumni UI dan Konsolidasi Gagasan

Perwakilan Kaukus Alumni UI, Chudry Sitompul, menyampaikan bahwa Dialog Kebangsaan menjadi wadah bagi alumni lintas generasi untuk bertukar gagasan dan membahas persoalan strategis bangsa.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat konsolidasi serta kontribusi alumni UI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan itu dihadiri oleh pengurus dan anggota Kaukus Alumni UI, para senior dan alumni UI, serta peserta dari berbagai kalangan.

Dialog Kebangsaan bersama Kaukus Alumni UI ini menjadi salah satu forum tempat para tokoh negara menyampaikan pandangan strategisnya. Kehadiran Yusril sebagai pembicara utama menambah bobot diskusi, terutama karena ia berbicara dari perspektif hukum dan tata kelola.

Analisis Redaksi: Antara Potensi dan Realitas

Pernyataan Yusril bahwa kekayaan alam Indonesia belum berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat bukan hal baru. Namun, kritik itu tetap relevan karena menyentuh akar persoalan: tata kelola sumber daya alam yang belum berpihak pada masyarakat.

Contoh Belitung yang disebut Yusril menjadi cermin. Ratusan tahun menjadi wilayah tambang timah, tetapi kesejahteraan masyarakatnya belum sepenuhnya terangkat. Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menjadi berkah jika pengelolaannya salah.

Persoalan izin tambang yang dialihkan kepada investor, pengemplangan pajak, dan pengalihan keuntungan ke luar negeri adalah bentuk kebocoran yang merugikan negara. Tanpa penegakan hukum yang tegas, potensi besar itu hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Yusril juga menyentuh soal demokrasi yang tidak semestinya hanya bertumpu pada popularitas. Dalam konteks pemilihan wakil presiden, gagasan itu relevan. Kapasitas, integritas, dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar elektabilitas.

Namun, kritik terhadap demokrasi perlu diimbangi dengan langkah konkret. Evaluasi sistem demokrasi tidak cukup berhenti pada pidato. Diperlukan perbaikan regulasi dan kelembagaan agar prinsip permusyawaratan dan perwakilan benar-benar terwujud.

Di sisi lain, pengakuan Yusril bahwa kewenangannya masih terbatas pada pembenahan norma dan regulasi menunjukkan adanya keterbatasan koordinasi. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pembenahan hukum nasional.

Isu penyadapan dan dugaan makar yang mencuat juga menjadi ujian bagi penegakan hukum. Pernyataan Presiden agar semuanya dibuka dan tidak ada yang ditutupi adalah sinyal positif. Namun, publik akan menilai dari tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

Pada akhirnya, pidato Yusril di hadapan alumni UI ini menjadi pengingat bahwa kekayaan alam hanyalah modal. Kesejahteraan rakyat baru akan terwujud jika ada kemauan politik untuk membenahi tata kelola, menegakkan hukum, dan memastikan demokrasi berjalan sesuai cita-cita pendiri bangsa.

Sumber: kumham-imipas.go.id, ui.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad