UU Perolehan Aset Vietnam Disahkan 100%, Kewenangan Tingkat Komune Diperjelas
Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang tentang Perolehan dan Pengambilalihan Aset (amandemen) pada 21 November dengan 484 dari 484 delegasi yang hadir memberikan suara mendukung, tingkat persetujuan 100%. UU ini mengatur ulang batas kewenangan pemerintah komune dalam menyita properti.
Rancangan undang-undang tersebut memiliki 4 bab dan 33 pasal, dan akan mulai berlaku pada 1 Maret 2027. Sebelum pemungutan suara, Menteri Keuangan Ngo Van Tuan menyampaikan laporan penerimaan, penjelasan, revisi, dan penyempurnaan rancangan UU, dengan fokus pada lima kelompok isi utama.
Kronologi Pengesahan dan Poin-Poin Perubahan
Pengesahan berlangsung pada sidang pagi 21 November. Seluruh delegasi yang hadir menyatakan dukungan, tanpa satu pun suara menolak atau abstain. Angka 484 dari 484 menjadi sinyal kuat bahwa kompromi politik di parlemen telah tercapai.
Dalam laporannya, Menteri Ngo Van Tuan menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan prinsip pengadaan dan penguasaan aset sebagai upaya terakhir. Artinya, langkah ini hanya diterapkan ketika cadangan nasional, aset publik, dan langkah mobilisasi lain gagal memenuhi kebutuhan.
Pengadaan aset harus berasal dari kebutuhan yang jelas: pertahanan nasional, keamanan, kepentingan nasional, situasi darurat, atau pencegahan dan pengendalian bencana. Pemerintah juga menegaskan bahwa isi yang langsung memengaruhi kepemilikan dan hak penggunaan properti harus diatur dalam UU, bukan diserahkan ke peraturan teknis.
Beberapa poin yang ditegaskan dalam UU antara lain:
- Kasus, kondisi, wewenang, jenis aset, dan prinsip penentuan nilai.
- Kompensasi, batas waktu, serta hak dan kewajiban pemilik properti.
- Kewenangan penegakan hukum dan mekanisme pemantauan.
- Transparansi dan akuntabilitas otoritas yang berwenang.
Hanya aspek teknis dengan variabilitas tinggi, seperti prosedur, formulir, dan metode penentuan nilai, yang diserahkan kepada pemerintah untuk diatur lebih rinci.
Kewenangan Tingkat Komune Dibatasi Secara Tegas
Salah satu isu paling sensitif adalah desentralisasi kewenangan hingga tingkat komune. Pemerintah mempertahankan ketentuan desentralisasi untuk memastikan proaktivitas, kelayakan, dan keselarasan dengan prinsip "empat di lokasi". Namun, kewenangan Ketua Komite Rakyat tingkat komune dibatasi oleh UU itu sendiri.
Mereka hanya diperbolehkan memutuskan pengadaan atau pengalokasian aset dalam yurisdiksi mereka untuk melayani langsung pekerjaan pencegahan dan pengendalian bencana, pengendalian penyakit, penyelamatan, dan bantuan di daerah tersebut.
Ketua Komite Rakyat tingkat kecamatan tidak berwenang menyita aset tertentu yang bersifat khusus dan bernilai tinggi, seperti infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur informasi, pekerjaan infrastruktur, infrastruktur digital, dan aset digital.
Jika properti yang akan disita atau diambil alih terletak di wilayah dua atau lebih unit administrasi setingkat komune, wewenang pengambilan keputusan berada di tingkat pusat atau provinsi. Draf tersebut juga menambahkan ketentuan bagi anggaran tingkat yang lebih tinggi untuk mendukung anggaran tingkat yang lebih rendah ketika anggaran tersebut tidak dapat memastikan keseimbangan dan mengamankan sumber daya untuk melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan.
Harmonisasi dengan UU Lain dan Perlindungan Pemilik Properti
Pemerintah merevisi Pasal 4 untuk memastikan bahwa ketentuan tentang pengadaan dan penguasaan harta benda diterapkan secara seragam berdasarkan UU ini. Namun, ada dua pengecualian: ketika undang-undang lain memberikan ketentuan tambahan tentang kasus dan orang yang berwenang untuk memutuskan pengadaan dan penguasaan, seperti UU Pertahanan Nasional, UU Keamanan Siber, dan UU Pemberantasan Terorisme; dan ketika ketentuan tentang pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tentang tanah.
UU ini juga menambahkan beberapa hak bagi pemilik properti dan mereka yang dikerahkan untuk mengoperasikan dan mengendalikan properti tersebut. Pemerintah merevisi peraturan tentang batas waktu penerbitan, metode pengiriman dan penerimaan keputusan, keputusan tentang pengembalian harta benda, dan keputusan tentang pencabutan keputusan pengadaan.
Selain itu, UU menyempurnakan regulasi tentang penentuan harga penyitaan, kompensasi atas kerusakan ketika terjadi penyitaan, dan batas waktu pembayaran uang penyitaan dan kompensasi. Tujuannya memastikan hak dan kepentingan sah pihak-pihak terkait.
Menteri Ngo Van Tuan menegaskan bahwa keputusan harus dikirim kepada pemilik harta benda. "Pemerintah telah merevisi peraturan tentang batas waktu penerbitan, metode pengiriman dan penerimaan keputusan," ujarnya dalam laporan yang dikutip dari baochinhphu.vn.
Persiapan Pelaksanaan dan Dampak ke Depan
Pemerintah menyatakan bahwa rancangan Keputusan yang merinci ketentuan tertentu dari UU disiapkan bersamaan dengan berkas proyek UU. Langkah ini untuk memastikan bahwa rancangan tersebut berlaku pada saat yang sama dengan UU pada 1 Maret 2027.
Kementerian Keuangan ditugaskan meninjau dan memasukkan pendapat sah dari anggota Majelis Nasional untuk menyelesaikan rancangan Keputusan. Tujuannya menjaga konsistensi dengan kebijakan dalam UU serta transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban entitas yang terlibat.
Bagi masyarakat, UU ini membawa konsekuensi langsung. Pemilik properti yang terdampak proyek pemerintah memiliki dasar hukum lebih jelas untuk menuntut kompensasi dan batas waktu pembayaran. Pemerintah komune tidak bisa lagi mengambil keputusan sepihak untuk aset bernilai tinggi.
Di sisi lain, pemerintah pusat dan provinsi memikul beban pengawasan lebih berat. Mekanisme pemantauan oleh lembaga, organisasi, dan individu menjadi bagian dari UU untuk memastikan transparansi dan pengendalian kekuasaan dalam proses desentralisasi dan pendelegasian wewenang.
UU ini juga menegaskan bahwa pengadaan tanah tetap mengacu pada UU tentang tanah. Artinya, tumpang tindih kewenangan antara sektor pertanahan dan perolehan aset negara diharapkan berkurang. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Báo Quảng Ninh.
Analisis Redaksi
Pengesahan bulat 484 suara bukan hal biasa di parlemen mana pun. Di Vietnam, angka itu menunjukkan bahwa partai dan pemerintah telah menutup celah perdebatan sebelum sidang. Namun, suara bulat juga menyisakan pertanyaan: seberapa keras uji publik terhadap pasal-pasal krusial, terutama yang menyangkut kewenangan komune?
Pembatasan kewenangan Ketua Komite Rakyat komune adalah kompromi yang masuk akal. Desentralisasi tanpa batas jelas berisiko menyalahgunakan kekuasaan, terutama untuk aset digital dan infrastruktur telekomunikasi yang nilainya tinggi. Tetapi, membatasi komune pada empat situasi darurat—bencana, penyakit, penyelamatan, dan bantuan—bisa memperlambat penanganan di lapangan jika birokrasi provinsi lambat.
Yang perlu diawasi justru implementasinya. UU baru berlaku 1 Maret 2027, dan rancangan Keputusan masih digodok di Kementerian Keuangan. Di sinilah risiko sebenarnya: aturan teknis bisa mengubah wajah UU. Jika metode penentuan nilai dan prosedur kompensasi tidak berpihak pada warga, perlindungan hukum yang dijanjikan di atas kertas tidak akan terasa di lapangan.
Sumber: vietnam.vn
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0