Aturan Baru Rumah Sosial Vietnam: Tak Bisa Dijual Sembarangan, Ini Syaratnya

Nov 21, 2026 - 17:20
 0  1
Aturan Baru Rumah Sosial Vietnam: Tak Bisa Dijual Sembarangan, Ini Syaratnya

Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Perumahan 2026 pada 21 November. Aturan baru menegaskan rumah sosial tidak bisa diperjualbelikan secara bebas: setelah lima tahun pun, pembeli hanya boleh menjualnya kepada orang yang memenuhi syarat membeli rumah sosial.

Ad
Ad

Latar Belakang: Undang-Undang Perumahan 2026 Disahkan

Pada pagi hari tanggal 21 November, Majelis Nasional Vietnam memberikan suara untuk mengesahkan Undang-Undang Perumahan 2026. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab dan 129 pasal, dan akan berlaku mulai 1 Juli 2027. Regulasi ini menggantikan undang-undang sebelumnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap sektor perumahan.

Undang-undang baru bertujuan mengembangkan perumahan dengan memastikan setiap orang memiliki tempat tinggal. Caranya dengan mempromosikan pengembangan berbagai jenis dan segmen perumahan untuk dijual, sewa-beli, dan disewakan, sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat.

Selain perumahan untuk dijual, negara memprioritaskan pengembangan perumahan sewa dan perumahan bersubsidi. Pemerintah juga memiliki kebijakan untuk mendukung perumahan bagi pejabat tinggi Partai dan Negara. Langkah ini diambil untuk merespons kebutuhan hunian yang terjangkau di tengah kenaikan harga properti.

Dalam undang-undang tersebut, perumahan sosial didefinisikan sebagai jenis perumahan kebijakan yang diinvestasikan dan dibangun sesuai dengan proyek untuk dijual, dibeli-sewa, atau disewakan kepada individu yang memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh undang-undang. Definisi ini menegaskan bahwa rumah sosial bukan komoditas pasar bebas, melainkan instrumen kebijakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Siapa yang Berhak Membeli Rumah Sosial?

Undang-undang menetapkan syarat ketat bagi mereka yang ingin membeli atau menyewa dengan opsi kepemilikan rumah sosial. Syarat utama: mereka tidak boleh memiliki rumah apa pun di provinsi atau kota tempat proyek perumahan sosial tersebut berada.

Selain itu, individu yang rumahnya berada di bawah luas minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah juga berhak membeli atau menyewa dengan opsi kepemilikan. Begitu pula mereka yang rumahnya terletak jauh dari tempat kerja sebagaimana didefinisikan oleh Komite Rakyat Provinsi.

Pemerintah akan merinci persyaratan perumahan dan pendapatan, serta prosedur untuk memverifikasi kelayakan mendapatkan dukungan perumahan sosial. Verifikasi ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Pada prinsipnya, dukungan untuk perumahan sosial harus menjamin transparansi dan keterbukaan, dengan inspeksi dan pengawasan ketat oleh lembaga negara yang berwenang, masyarakat setempat, dan Front Persatuan Nasional Vietnam. Pengawasan melibatkan masyarakat sipil untuk meminimalkan praktik curang.

Bantuan akan diprioritaskan bagi mereka yang telah berjasa bagi revolusi, keluarga para martir, penyandang disabilitas, orang yang memiliki dua anak atau lebih yang lahir setelah 1 Juli 2026, dan orang lajang yang membesarkan anak-anak kecil. Prioritas ini mencerminkan orientasi sosial undang-undang yang berpihak pada kelompok rentan.

Aturan Jual Beli Rumah Sosial: Lima Tahun dan Seterusnya

Bagian paling krusial dari undang-undang ini adalah aturan mengenai penjualan, sewa-beli, dan penyewaan perumahan sosial. Dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pembeli atau penyewa-pembeli perumahan sosial telah membayar harga pembelian atau sewa-beli penuh dan ingin menjual perumahan tersebut, mereka hanya dapat menjualnya kembali kepada investor proyek pembangunan perumahan sosial atau kepada pembeli perumahan sosial yang memenuhi syarat.

Harga jual maksimum sama dengan harga jual unit perumahan sosial ini sebagaimana tercantum dalam kontrak penjualan dengan investor proyek pembangunan perumahan sosial tersebut. Ketentuan ini mencegah spekulasi harga selama periode lima tahun pertama.

Setelah lima tahun sejak tanggal pembayaran penuh untuk pembelian atau sewa-beli perumahan sosial, pembeli atau penyewa-pembeli dapat menjual kembali perumahan tersebut kepada individu yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dengan syarat mereka telah memiliki Sertifikat Kepemilikan. Dengan demikian, rumah sosial tetap tidak boleh dijual kepada pihak yang tidak berhak, meskipun masa lima tahun telah berlalu.

Penyewa atau pembeli perumahan sosial dengan skema sewa-beli hanya diperbolehkan menggunakan perumahan tersebut untuk tempat tinggal mereka sendiri dan anggota keluarga mereka selama masa sewa atau sewa-beli. Jika mereka tidak lagi membutuhkan perumahan sosial untuk disewa atau dibeli, mereka harus mengakhiri kontrak dan mengembalikan perumahan tersebut.

Dalam kasus di mana penjualan atau sewa-beli perumahan sosial melanggar ketentuan undang-undang ini mengenai pembeli yang memenuhi syarat atau syarat untuk membeli atau menyewa perumahan sosial, kontrak penjualan atau sewa-beli tersebut akan batal demi hukum. Pembeli atau penyewa harus mengembalikan perumahan tersebut kepada investor proyek perumahan sosial atau unit pengelola perumahan sosial.

Undang-undang juga menetapkan bahwa jika rumah tersebut tidak diserahkan, Komite Rakyat provinsi tempat rumah itu berada akan mengorganisir penegakan hukum untuk merebut kembali rumah tersebut. Sanksi ini memberikan efek jera bagi pelanggar.

Penjelasan Menteri Konstruksi Tran Hong Minh

Menteri Konstruksi Tran Hong Minh menegaskan bahwa rancangan undang-undang telah ditinjau mengenai penjualan kembali perumahan sosial untuk memastikan bahwa tindakan eksploitasi kebijakan perumahan sosial diminimalkan. Pernyataan ini disampaikan saat menjelaskan penjualan kembali perumahan sosial setelah lima tahun.

Terkait studi tentang mekanisme yang memungkinkan penjualan kembali perumahan sosial (sebelum atau setelah lima tahun) kepada Dana Perumahan jika diperlukan, Pemerintah menjelaskan bahwa menurut rancangan undang-undang, Dana Perumahan dibentuk untuk berinvestasi dan menciptakan dana perumahan sewa yang termasuk dalam aset publik.

Mengizinkan penjualan kembali perumahan sosial kepada Dana Perumahan akan menyebabkan penyebaran aset perumahan publik yang tersebar di berbagai proyek, baik milik swasta maupun negara. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengelola dan mengoperasikan dana perumahan publik serta meningkatkan biaya pengelolaan perumahan tersebut.

"Oleh karena itu, terkait masalah ini, Pemerintah mengusulkan agar penjualan kembali hanya diberikan kepada individu yang memenuhi syarat dan berhak atas kebijakan dukungan perumahan sosial," tegas Menteri Tran Hong Minh.

Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah bahwa rumah sosial harus tetap berada dalam lingkaran penerima manfaat yang sah, bukan menjadi objek investasi bagi lembaga atau individu yang tidak membutuhkan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Dengan disahkannya undang-undang ini, Vietnam mengambil langkah tegas untuk mencegah spekulasi dan penyalahgunaan rumah sosial. Aturan lima tahun dan pembatasan pembeli menjadi instrumen utama untuk menjaga tujuan sosial perumahan.

Pemerintah akan menyusun peraturan turunan untuk merinci persyaratan perumahan dan pendapatan, serta prosedur verifikasi kelayakan. Sosialisasi kepada masyarakat dan pengembang juga akan dilakukan sebelum undang-undang berlaku pada 1 Juli 2027.

Pengawasan pelaksanaan melibatkan lembaga negara, masyarakat setempat, dan Front Persatuan Nasional Vietnam. Pengembang perumahan sosial diwajibkan mematuhi ketentuan harga jual maksimum selama periode lima tahun.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, undang-undang ini memberikan kepastian akses hunian yang terjangkau. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada konsistensi penegakan aturan dan transparansi proses verifikasi di lapangan.

Analisis Redaksi

Kebijakan lima tahun sebelum rumah sosial boleh dijual kembali adalah kompromi yang masuk akal antara kebutuhan mobilitas hunian dan pencegahan spekulasi. Dengan membatasi pembeli hanya pada mereka yang memenuhi syarat, pemerintah Vietnam ingin memastikan bahwa subsidi perumahan tidak berubah menjadi keuntungan bagi segelintir orang.

Namun, aturan ini juga menimbulkan tantangan. Pembatasan pembeli dapat mempersempit pasar dan mempersulit pemilik yang ingin pindah karena alasan pekerjaan atau keluarga. Verifikasi kelayakan pembeli baru membutuhkan data yang akurat dan proses yang tidak berbelit. Tanpa itu, aturan bisa menjadi hambatan administratif yang merugikan warga.

Pernyataan Menteri Tran Hong Minh bahwa penjualan kembali hanya untuk individu yang memenuhi syarat menegaskan orientasi kebijakan. Namun, pengawasan ketat dan sanksi tegas harus dijalankan konsisten. Jika tidak, celah penyalahgunaan tetap terbuka, misalnya melalui perjanjian di bawah tangan atau penyewaan ilegal. Keberhasilan undang-undang ini akan diuji pada implementasinya, bukan hanya pada teksnya.

Sumber: vietnam.vn, tienphong.vn

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad