Polda Jateng Ungkap 27 Laporan TPPO Sepekan, 29 Tersangka dan 56 Korban

Nov 21, 2026 - 21:50
 0  0
Polda Jateng Ungkap 27 Laporan TPPO Sepekan, 29 Tersangka dan 56 Korban

Polda Jawa Tengah mengungkap 27 laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama sepekan, 13–19 November 2026. Sebanyak 29 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 56 korban diselamatkan, dengan total kerugian materiil Rp893,6 juta.

Ad
Ad

Pengungkapan itu disampaikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng Kombes Pol Nunuk Setiyowati dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026). Turut hadir Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, BP3MI, dan Kantor Imigrasi.

Kronologi Pengungkapan: Dari KRYD hingga Konferensi Pers

Operasi berlangsung dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) selama sepekan. Periode 13–19 November 2026 menjadi momen bagi jajaran Polda Jateng untuk bergerak serentak di 35 kabupaten/kota.

Hasilnya: 27 laporan polisi, 56 korban diselamatkan, dan 29 tersangka ditahan. Angka kerugian materiil yang tercatat mencapai Rp893,6 juta—jumlah yang tidak kecil untuk ukuran perdagangan orang di tingkat provinsi.

Konferensi pers digelar sehari setelah periode operasi berakhir. Nunuk memaparkan berbagai modus yang terungkap, mulai dari penipuan penempatan kerja ke luar negeri hingga eksploitasi di dalam negeri.

“Keberhasilan sesungguhnya dari pemberantasan perdagangan orang bukan hanya seberapa banyak pelaku yang bisa ditangkap dan diproses hukum, tetapi bagaimana kita mampu mencegah masyarakat menjadi korban, memutus jaringan perdagangan orang, menyelamatkan mereka yang dieksploitasi, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan,” tegas Nunuk dalam keterangan pers.

Ia menekankan bahwa penindakan hukum bukan satu-satunya ukuran. Pencegahan dan perlindungan korban sama pentingnya.

Modus Penipuan Kerja ke Luar Negeri: Visa Tak Sesuai Peruntukan

Sebagian besar kasus yang menonjol adalah penempatan pekerja migran ke luar negeri. Pelaku menjanjikan gaji besar di Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Singapura.

Korban diminta menyerahkan biaya pengurusan visa, tiket, dan keberangkatan dengan nominal bervariasi, mulai Rp20 juta hingga Rp143 juta. Uang itu mengalir ke pelaku, sementara korban tidak kunjung berangkat.

Salah satu kasus melibatkan dua tersangka asal Pemalang berinisial SM dan RI. Keduanya diduga menawarkan pekerjaan di Selandia Baru menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya, lalu menerima sejumlah uang dari calon pekerja.

“Dari hasil penyidikan sementara, terdapat sembilan orang yang menjadi korban dalam perkara tersebut,” kata Nunuk. Kedua pelaku telah ditahan, dan penyidikan masih dikembangkan. Para korban belum diberangkatkan ke negara tujuan.

Modus lain yang ditemukan: pemberangkatan calon pekerja migran menggunakan visa wisata atau transit melalui Batam sebelum diberangkatkan dengan kapal laut ke Malaysia. Ada pula pembujukan calon pekerja migran yang sedang mengikuti pelatihan di lembaga resmi, pencatutan nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, serta penempatan pekerja migran secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan, termasuk untuk pekerjaan sebagai ABK kapal ikan Denmark.

Eksploitasi di Dalam Negeri: MiChat hingga Penjualan Bayi

TPPO tidak hanya terjadi lintas negara. Di dalam negeri, polisi menemukan prostitusi daring melalui aplikasi MiChat, eksploitasi seksual terhadap anak, serta perekrutan pekerja di tempat hiburan dan usaha lain dengan pengaturan tarif dan pemotongan honor untuk keuntungan pelaku.

Dua kasus menonjol: seorang suami yang mengeksploitasi istrinya dengan menawarkan melalui MiChat, dan seorang ibu kandung yang menjual bayinya melalui perantara dengan imbalan Rp6 juta.

“Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bisa terjadi di ruang terdekat, bahkan di dalam keluarga,” ujar Nunuk. Ia menegaskan bahwa pelaku akan dijerat dengan ketentuan pidana perdagangan orang yang berlaku.

Polisi juga mengungkap perekrutan pekerja di tempat hiburan dengan tarif tertentu, di mana sebagian honor korban dipotong untuk memperkaya pelaku. Modus ini menyasar kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Pencegahan: Program Rise and Speak dan Pengawasan di Bandara-Pelabuhan

Selain penindakan, Polda Jateng menjalankan langkah pencegahan. Selama periode yang sama, digelar 10 kegiatan sosialisasi dengan 275 peserta, termasuk di lingkungan lembaga pelatihan kerja dan sekolah.

Ada pula dua kegiatan pengecekan di bandara dan pelabuhan. Pada 14 November, petugas memeriksa Pelabuhan Tanjung Emas. Dari situ diperoleh informasi tentang penjemputan calon korban melalui Tanjung Emas untuk diberangkatkan ke Kalimantan sebelum direncanakan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Sehari kemudian, 15 November, pengecekan dilakukan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Petugas berkoordinasi dengan pihak bandara, imigrasi, dan kepolisian setempat.

Program Rise and Speak menjadi ujung tombak pencegahan berbasis masyarakat. Program ini digelar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk melalui edukasi di sekolah dan lingkungan masyarakat.

“Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat, sehingga apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa tindak pidana, tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang,” jelas Nunuk.

Ia juga mengingatkan agar keterbatasan ekonomi, minimnya pengetahuan, dan harapan mendapatkan pekerjaan tidak dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar. Jangan sampai harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang,” pungkasnya.

Sinergi Lembaga: BP3MI, Imigrasi, dan Dinas Sosial

Penanganan TPPO melibatkan sejumlah instansi. Perwakilan BP3MI Jawa Tengah, Resvi Harum Ardika, mengingatkan pentingnya memastikan seluruh persyaratan penempatan pekerja migran terpenuhi, mulai dari paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga pemeriksaan kesehatan.

“Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk mendapatkan informasi mengenai penempatan pekerja migran secara prosedural,” kata Resvi.

Dari Kantor Imigrasi, Putu Agus Eka Putra mengimbau masyarakat mengurus paspor dan proses keberangkatan sesuai prosedur serta ketentuan perundang-undangan. Hal itu penting untuk menghindari risiko dan dampak hukum akibat penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya.

Sementara itu, Ratna Mulya Sari dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen mendukung perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO. Pendampingan tidak hanya pada tahap awal, tetapi juga diarahkan pada pemulihan psikologis, sosial, hingga keberfungsian sosial.

“Fokus kami bukan hanya pada penanganan awal, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial,” ujarnya.

Sinergi ini penting karena TPPO bersifat lintas sektor. Penindakan pidana tanpa pemulihan korban hanya menyelesaikan sebagian persoalan.

Analisis Redaksi: Pencegahan Harus Sejalan dengan Penindakan

Angka 27 laporan dalam sepekan bukan prestasi yang bisa dibanggakan begitu saja. Sebaliknya, itu adalah cermin bahwa praktik perdagangan orang masih marak di Jawa Tengah. Modusnya beragam, dari penipuan visa kerja hingga eksploitasi seksual daring yang menyasar kelompok rentan.

Yang patut diapresiasi adalah penegasan Nunuk bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah tersangka. Pernyataan itu jarang terdengar dari pejabat kepolisian. Namun, tanpa pengawasan berkelanjutan, retorika semacam ini mudah menguap.

Program Rise and Speak di 35 kabupaten/kota perlu dievaluasi. Apakah masyarakat benar-benar berani melapor? Apakah laporan mereka ditindaklanjuti dengan cepat? Tanpa transparansi, program pencegahan hanya menjadi seremonial.

Kasus penjualan bayi oleh ibu kandung dan suami yang mengeksploitasi istri menunjukkan bahwa TPPO bisa terjadi di ruang paling privat. Pendekatan hukum pidana saja tidak cukup. Dibutuhkan intervensi sosial, pendidikan, dan penguatan ekonomi keluarga.

Ke depan, Polda Jateng perlu memastikan bahwa 56 korban yang diselamatkan mendapatkan pendampingan penuh, bukan sekadar dilepas kembali ke masyarakat tanpa pemulihan. Jika tidak, mereka berisiko kembali menjadi korban.

Sumber: voiceindonesia.co, bp3mi.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad