Pensiun Sosial Usia 70 Tahun: Kapan Bisa Dicairkan? Ini Penjelasan Resmi
Pemerintah Vietnam akan mengajukan usulan penurunan usia penerima pensiun sosial dari 75 menjadi 70 tahun kepada Komite Tetap Majelis Nasional. Anggota Komite Kebudayaan dan Urusan Sosial, Le Van Kham, menegaskan keputusan bergantung pada kondisi sosial-ekonomi dan kapasitas anggaran negara.
Pernyataan itu disampaikan Le Van Kham dalam konferensi pers di Hanoi, Jumat (21/11), seusai Sidang ke-2 Majelis Nasional ke-16. Ia menjawab pertanyaan wartawan soal nasib usulan sejumlah delegasi agar lansia berusia 70 tahun ke atas bisa menerima tunjangan pensiun sosial.
Kronologi Usulan dan Tanggapan Pemerintah
Isu ini mencuat saat sidang paripurna. Beberapa anggota Majelis Nasional menyuarakan aspirasi pemilih yang menilai batas usia 75 tahun terlalu tinggi. Mereka meminta agar usia 70 tahun ke atas berhak atas tunjangan, sementara rumah tangga miskin dan hampir miskin cukup 65 tahun.
Le Van Kham menjelaskan, kebijakan pensiun sosial dalam Undang-Undang Asuransi Sosial 2024 sebenarnya sudah menurunkan usia dari 80 menjadi 75 tahun. Kebijakan ini merupakan warisan dari undang-undang tentang lansia yang sebelumnya memberikan tunjangan bulanan.
"Kita semua memahami bahwa tunjangan pensiun sosial dimaksudkan untuk memberikan dukungan sebagian kepada para lansia yang tidak memiliki pensiun bulanan atau tunjangan sosial, menjamin keamanan sosial di usia tua dan dengan mempertimbangkan kesesuaian kondisi sosial-ekonomi Vietnam pada tahap saat ini," kata Kham.
Namun, undang-undang yang disahkan pada 21 November itu tidak mengubah batas usia. Regulasi hanya menugaskan Komite Tetap Majelis Nasional untuk memutuskan pengurangan bertahap berdasarkan usulan pemerintah.
"Berdasarkan kondisi perkembangan sosial-ekonomi dan kapasitas penyeimbangan anggaran negara pada setiap tahap dan periode, apabila kondisi memungkinkan, Pemerintah akan mengajukan kepada Komite Tetap Majelis Nasional untuk dipertimbangkan dan diputuskan untuk menurunkan usia penerimaan tunjangan pensiun sosial," ujar Kham.
Pihak yang Terlibat dan Peta Jalan Bertahap
Le Van Kham adalah anggota tetap Komite Kebudayaan dan Urusan Sosial Majelis Nasional. Ia menjadi juru bicara utama soal teknis kebijakan ini. Sementara itu, Kementerian Kesehatan ditunjuk sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam pengelolaan negara atas tunjangan pensiun sosial.
Dalam undang-undang baru, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab mengembangkan dan mengajukan kebijakan di bidang ini. Peran kementerian menjadi kunci karena menyangkut data lansia, kondisi kesehatan, dan kriteria penerima.
Peta jalan penurunan usia tidak tunggal. Undang-Undang Asuransi Sosial 2024 mengamanatkan Komite Tetap Majelis Nasional memutuskan secara bertahap. Artinya, penurunan bisa dilakukan dalam beberapa tahap, tidak sekaligus.
Menurut aturan yang berlaku, hanya warga berusia 75 tahun ke atas yang berhak menerima tunjangan pensiun sosial. Pengecualian diberikan kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin yang bisa menerima mulai usia 70 tahun.
Usulan penurunan dari 75 ke 70 tahun juga pernah dibahas dalam pertemuan dengan pimpinan pemerintah. Hitungan sementara menunjukkan tambahan biaya sekitar 11.680 miliar VND per tahun jika kebijakan itu diterapkan.
Latar Belakang: Harapan Hidup Naik, Anggaran Terbatas
Para delegasi menilai batas usia 75 tahun relatif terlambat. Angka harapan hidup rata-rata penduduk Vietnam meningkat, tetapi tidak semua lansia memiliki kondisi hidup dan kesehatan yang baik. Banyak yang sudah tidak produktif secara ekonomi sebelum usia 75 tahun.
Di sisi lain, kapasitas anggaran negara menjadi pertimbangan utama. Setiap penurunan usia berarti penambahan penerima manfaat dan beban fiskal. Karena itu, undang-undang memilih mekanisme bertahap yang dievaluasi per periode.
Kebijakan pensiun sosial berbeda dari pensiun yang berasal dari iuran asuransi sosial. Penerima pensiun sosial adalah mereka yang tidak memiliki pensiun bulanan atau tunjangan sosial lain. Instrumen ini berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir di usia tua.
Pemerintah juga telah menyampaikan laporan tentang penerimaan dan penjelasan atas masukan sebelum Majelis Nasional menyetujui undang-undang perubahan. Dalam laporan itu, isu usia pensiun sosial menjadi salah satu poin yang dibahas.
Dampak Fiskal dan Sosial jika Usia Diturunkan
Jika usia penerima diturunkan menjadi 70 tahun, dampak fiskal langsung adalah tambahan belanja sekitar 11.680 miliar VND per tahun. Angka ini berasal dari perhitungan awal pemerintah dan belum termasuk biaya administrasi serta pemutakhiran data.
Dampak sosialnya lebih luas. Lansia yang sebelumnya harus menunggu hingga 75 tahun bisa mendapatkan bantuan lebih cepat. Untuk rumah tangga miskin, usulan 65 tahun akan mempercepat perlindungan bagi kelompok paling rentan.
Namun, ada risiko moral hazard dan salah sasaran jika data penerima tidak akurat. Karena itu, peran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dalam verifikasi menjadi penting. Tanpa data yang rapi, penurunan usia bisa membebani anggaran tanpa hasil optimal.
Sejumlah anggota Majelis Nasional juga menyoroti kesenjangan antarwilayah. Di daerah dengan biaya hidup tinggi, tunjangan pensiun sosial dinilai belum cukup. Di daerah lain, bantuan itu menjadi penopang utama.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Usulan Resmi Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi soal penurunan usia. Undang-Undang Asuransi Sosial yang baru disahkan tetap mempertahankan batas 75 tahun, dengan pengecualian 70 tahun untuk rumah tangga miskin dan hampir miskin.
Keputusan ada di tangan Komite Tetap Majelis Nasional setelah pemerintah mengajukan usulan. Waktunya bergantung pada kondisi sosial-ekonomi dan ruang fiskal. Le Van Kham tidak menyebut tanggal pasti kapan usulan itu diajukan.
Yang jelas, arah kebijakan sudah terbuka. Undang-undang memberikan pintu bagi penurunan bertahap. Publik, terutama kelompok lansia dan organisasi masyarakat sipil, akan mengawal janji ini.
"Apabila kondisi memungkinkan, Pemerintah akan mengajukan kepada Komite Tetap Majelis Nasional untuk dipertimbangkan dan diputuskan," kata Kham menegaskan.
Analisis Redaksi
Janji penurunan usia pensiun sosial selalu mudah diucapkan, tetapi sulit dieksekusi. Undang-Undang Asuransi Sosial 2024 sebenarnya sudah memberi jalan, yakni mekanisme bertahap melalui Komite Tetap Majelis Nasional. Namun, tanpa jadwal dan target fiskal yang jelas, mekanisme itu bisa berhenti sebagai norma kosong.
Angka tambahan 11.680 miliar VND per tahun bukan kecil. Pemerintah perlu transparan soal asumsi hitungan, termasuk proyeksi jumlah lansia dan inflasi. Tanpa itu, publik hanya mendapat janji tanpa kepastian.
Di sisi lain, menunda penurunan usia berarti membiarkan sebagian lansia jatuh ke kemiskinan lebih dalam. Harapan hidup naik, tetapi kualitas hidup tidak merata. Kebijakan pensiun sosial seharusnya menjadi jaring pengaman, bukan hadiah yang datang terlambat.
Sumber: vietnam.vn, tienphong.vn
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0