Megawati Kritik Keras Institusi Penegak Hukum: Soroti Penyadapan dan KPK
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik keras terhadap kinerja institusi penegak hukum, terutama kepolisian, dalam orasi ilmiah di Jakarta, Kamis (19/11). Presiden ke-5 RI itu menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang berupa penyadapan hingga menyusutnya keberanian publik bersuara.
Kritik itu disampaikan di hadapan sivitas akademika dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN). Orasi berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" itu berubah menjadi panggung sindiran tajam terhadap aparat.
Megawati tidak hanya menyinggung kepolisian. Ia juga mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menilai iklim demokrasi kini membuat masyarakat takut bersikap tanpa komando.
Megawati Soroti Dugaan Penyadapan oleh Aparat
Dalam orasinya, Megawati mengingatkan kembali perannya dalam memisahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari institusi militer. Sejarah itu ia angkat justru untuk mempertanyakan adanya pihak di tubuh kepolisian yang dinilai menyalahgunakan wewenang melalui praktik penyadapan.
Menurut pemberitaan Lingkar.co, isu penyadapan terhadap presiden menjadi salah satu sorotan utama dalam kritik tersebut. Megawati menilai praktik semacam itu mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang mestinya tidak terjadi di institusi yang ia ikut lahirkan pemisahannya dari militer.
Polemik penyadapan memang bukan hal baru di ruang publik Indonesia. Isu ini berulang kali muncul dan menjadi perdebatan soal batas kewenangan aparat dalam mengumpulkan informasi. Megawati menempatkan persoalan itu sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar: merosotnya rasa aman warga dalam berpendapat.
Ia menilai aparat seharusnya menjadi pelindung hak konstitusional warga, bukan pihak yang membuat masyarakat ragu bersuara. Kritik itu disampaikan tanpa menyebut nama institusi secara rinci, tetapi arahnya jelas ke kepolisian dan lembaga penegak hukum lain.
KPK dan Iklim Demokrasi yang Dinilai Membeku
Selain kepolisian, Megawati mempertanyakan kondisi KPK saat ini. Lembaga antikorupsi itu ia singgung dalam konteks menyusutnya keberanian publik menyampaikan pendapat.
"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu, jadi seperti harus perlu komando terus. Ndak ada yang berani sekarang, semuanya begini," ujar Megawati dalam orasi ilmiah tersebut.
Pernyataan itu menggambarkan penilaian Megawati bahwa ruang demokrasi sedang menyempit. Warga, menurutnya, cenderung menunggu arahan sebelum bersikap, termasuk dalam urusan politik dan hukum. Ia membandingkan kondisi itu dengan semangat konstitusi yang menjamin kebebasan bersuara.
Megawati menegaskan hak setiap warga negara untuk bersuara telah dijamin secara tegas oleh konstitusi. Karena itu, ia mendorong masyarakat tidak gentar menyuarakan kritik maupun pendapat. Alasannya sederhana: aparat tidak mungkin menangkap seluruh rakyat yang berbicara.
"Memangnya polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah, terus mau nangkap saya? Saya enggak takut," kata Megawati.
Pengalaman Dipanggil Polisi dan Kejaksaan
Megawati mengaku sudah pernah dipanggil pihak kepolisian sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali. Pengalaman itu ia jadikan contoh ketaatan warga negara terhadap hukum.
Menurut Megawati, kehadirannya memenuhi panggilan tersebut merupakan bentuk kepatuhan, bukan sikap pembangkangan. Ia memisahkan antara menghormati proses hukum dan menolak intimidasi terhadap hak bersuara.
Posisi itu menjelaskan sikap politiknya yang konsisten di luar pemerintahan. Megawati menyatakan menggugat jalannya pemerintahan dan menegaskan pilihannya tetap berada di luar kabinet.
"Secara subjektif, sebagai anaknya proklamator, saya menggugat yang namanya pemerintahan. Kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," ucapnya.
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan, saya bilang terima kasih. Saya di luar saja," imbuh Megawati.
Ia menegaskan sikap tersebut berlandaskan keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila yang harus dipahami konteks kelahirannya dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.
Latar Belakang: Sejarah Polri dan Bayang-Bayang Penyadapan
Kritik Megawati tidak berdiri di ruang kosong. Ia dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam pemisahan Polri dari institusi militer pada masa reformasi. Pemisahan itu menjadi tonggak penting dalam sejarah kelembagaan kepolisian di Indonesia.
Karena itu, ketika ia mempertanyakan praktik penyadapan, sindirannya menyentuh persoalan identitas institusi. Polri yang lahir dari reformasi diharapkan bekerja dengan prinsip perlindungan hak asasi, bukan pengawasan tanpa batas terhadap warga.
Isu penyadapan sendiri kerap memantik perdebatan soal legalitas dan proporsionalitas. Dalam banyak kasus, publik menuntut transparansi soal siapa yang berwenang menyadap, atas dasar apa, dan bagaimana pengawasannya. Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, kewenangan itu rawan disalahgunakan.
Megawati juga menyoroti KPK di tengah sorotan publik terhadap lembaga antikorupsi. Ia tidak merinci persoalan teknis, tetapi mempertanyakan kondisi lembaga itu sebagai bagian dari potret penegakan hukum yang ia nilai belum berpihak pada keadilan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Pernyataan Megawati berpotensi memperluas diskusi publik soal pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Sebagai ketua umum partai dengan kursi besar di parlemen, kritiknya punya bobot politik yang tidak kecil.
Pernyataan itu juga menegaskan posisi PDI Perjuangan di luar kabinet. Megawati secara terbuka menolak tawaran masuk pemerintahan dan memilih jalur pengawasan dari luar.
Beberapa hal yang menjadi sorotan dari orasi tersebut:
- Dugaan penyalahgunaan wewenang berupa penyadapan oleh aparat.
- Kondisi KPK yang dinilai perlu dipertanyakan.
- Menyusutnya keberanian publik bersuara tanpa komando.
- Jaminan konstitusi atas hak berpendapat yang dinilai belum dijalankan sepenuhnya.
- Sikap politik Megawati yang tetap di luar pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari kepolisian maupun KPK atas kritik tersebut. Publik menunggu apakah sindiran itu dijawab dengan klarifikasi atau langkah perbaikan. Informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui pemberitaan Polri dan kanal resmi pemerintah.
Analisis Redaksi
Kritik Megawati menyentuh titik paling sensitif dalam relasi negara dan warga: rasa aman untuk bersuara. Ketika seorang mantan presiden mengaku tidak takut dipanggil polisi, pesan yang muncul bukan sekadar keberanian pribadi, melainkan sindiran bahwa rasa takut itu nyata di kalangan masyarakat biasa. Di situlah persoalannya.
Soal penyadapan, publik sebenarnya menunggu kejelasan prosedur. Kewenangan menyadap bukan hal terlarang bila diatur ketat dan diawasi. Yang menjadi masalah adalah ketika praktik itu kabur batasnya dan sulit dipertanggungjawabkan. Kritik Megawati semestinya dibaca sebagai dorongan untuk memperjelas aturan, bukan sekadar serangan terhadap institusi.
Sorotan terhadap KPK memperlihatkan bahwa kepercayaan publik pada lembaga antikorupsi ikut dipertaruhkan. Jika lembaga yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi justru dinilai melemah, maka yang rugi bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh warga yang mengandalkan keadilan. Jawaban terbaik atas kritik ini bukan pembelaan retoris, melainkan bukti kerja yang bisa diperiksa publik.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0