Ombudsman Kalsel Dorong Penegakan Hukum Berintegritas dan Ramah Kelompok Rentan

Nov 21, 2026 - 19:30
 0  1
Ombudsman Kalsel Dorong Penegakan Hukum Berintegritas dan Ramah Kelompok Rentan

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyoroti pentingnya integritas, transparansi, dan pelayanan ramah kelompok rentan dalam penegakan hukum. Baginya, keadilan tidak cukup diukur dari tegaknya aturan, tetapi juga dari pengalaman masyarakat saat mengakses layanan.

Ad
Ad

Hal itu disampaikannya ketika tampil sebagai narasumber dalam acara Titik Temu di TVRI Kalimantan Selatan bertema "Wajah Baru Penegakan Hukum: Sudahkah Keadilan Menjadi Panglima?" pada Rabu, 18 November 2026. Dalam forum itu, Hadi memaparkan peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.

Peran Ombudsman dan Titik Rawan Maladministrasi

Hadi menjelaskan bahwa Ombudsman bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan maladministrasi. Menurutnya, maladministrasi di instansi pelayanan publik bisa muncul di hampir setiap tahap layanan, bukan hanya di ujung proses.

"Maladministrasi bisa terjadi pada saat awal masyarakat mengakses layanan, berjalannya proses layanan hingga di tahap akhir waktu produk selesai dibuat, kemudian diserahkan dan diterima oleh pengguna layanan," ujarnya dalam dialog tersebut.

Peta titik rawan itu penting karena menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik tidak tunggal. Ada fase penerimaan berkas, fase pemrosesan, dan fase penyerahan hasil. Di tiap fase, potensi penyimpangan bisa berbeda bentuknya.

Karena itu, Ombudsman menempatkan pencegahan sebagai bagian utama dari kerja pengawasan. Pencegahan dinilai lebih murah dan lebih cepat dibandingkan penindakan setelah masyarakat kehilangan waktu, biaya, dan kepercayaan terhadap institusi.

Dalam konteks penegakan hukum, Hadi menyebut setidaknya ada dua unsur yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Keduanya adalah integritas dan transparansi.

"Integritas dan transparansi. Dua hal ini kiranya sangat penting untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang menjadi catatan dan sorotan masyarakat," kata Hadi.

Integritas dan Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan Publik

Menurut Hadi, apabila integritas dan keterbukaan penegak hukum, termasuk kepolisian, sudah sesuai dengan standar pelayanan, kepercayaan publik akan meningkat. Pada gilirannya, hal itu mendorong akses masyarakat terhadap keadilan menjadi lebih baik.

Ombudsman memaknai keadilan lebih luas daripada sekadar tegaknya aturan hukum. Keadilan juga menyangkut bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi.

Pengalaman masyarakat saat mengakses pelayanan publik dinilai sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi negara, termasuk aparat penegak hukum. Bila prosesnya berbelit atau tidak jelas, kepercayaan itu cepat tergerus.

Sebaliknya, prosedur yang terbuka dan konsisten memberi kepastian. Masyarakat tahu apa yang harus disiapkan, berapa lama prosesnya, dan ke mana harus mengadu bila ada penyimpangan.

Dalam dialog itu, Hadi tidak memaparkan angka aduan atau data kuantitatif tertentu. Sorotannya lebih pada prinsip dan praktik pelayanan yang seharusnya dijalankan penyelenggara layanan publik, khususnya kepolisian sebagai institusi yang paling dekat dengan pengalaman hukum warga sehari-hari.

Pendekatan ini sejalan dengan fungsi Ombudsman sebagai pengawas eksternal. Lembaga itu tidak menggantikan peradilan, tetapi memastikan proses layanan di sekitarnya berjalan sesuai standar dan tidak merugikan pencari keadilan.

Polisi Mendengar hingga Layanan Khusus bagi Kelompok Rentan

Hadi menyoroti pentingnya kedekatan berkelanjutan antara kepolisian dan masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah program yang sudah berjalan, seperti Polisi Mendengar, Jumat Curhat, dan Subuh Keliling.

Menurutnya, program-program itu sebaiknya dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut. Alasannya, forum semacam itu membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan secara langsung.

"Misal, polisi peduli terhadap kelompok rentan dengan memberikan pelayanan khusus antara lain kepada kelompok disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta para lanjut usia. Dengan demikian akan terbina hubungan yang semakin dekat antara polisi dengan masyarakat," tambah Hadi.

Kelompok yang disebut Hadi mencakup tiga kategori utama:

  • Penyandang disabilitas yang membutuhkan akses dan pendampingan khusus.
  • Wanita hamil dan menyusui yang perlu kenyamanan serta fasilitas memadai.
  • Lanjut usia yang memerlukan perlakuan dan komunikasi yang sesuai.

Pelayanan dengan perlakuan khusus itu, kata Hadi, bukan sekadar kebaikan hati aparat. Itu kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik dan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ia meyakini, bila penyelenggara mampu memberi layanan berkualitas kepada kelompok rentan tanpa tambahan biaya, pelayanan prima bagi masyarakat secara keseluruhan akan lebih mudah terwujud. Logikanya, standar yang mampu melayani kelompok paling sulit diakses biasanya juga memperbaiki layanan bagi semua orang.

Mengapa Standar Pelayanan Menentukan Wajah Penegakan Hukum

Diskusi di TVRI Kalsel itu mengangkat tema "Wajah Baru Penegakan Hukum". Pertanyaannya, apakah keadilan sudah menjadi panglima. Bagi Ombudsman, jawabannya bergantung pada sejauh mana standar pelayanan dijalankan secara konsisten.

Standar pelayanan biasanya memuat prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan saluran pengaduan. Ketika komponen itu terbuka, ruang bagi pungutan liar atau penundaan yang tidak beralasan menjadi lebih sempit.

Integritas menyangkut perilaku aparat. Transparansi menyangkut keterbukaan informasi. Keduanya saling menopang. Aparat yang berintegritas tetapi bekerja dalam sistem tertutup tetap menyisakan celah bagi kecurigaan publik.

Hadi menempatkan pengalaman masyarakat sebagai ukuran. Bukan hanya putusan pengadilan yang dinilai, tetapi juga bagaimana seorang warga diperlakukan saat melapor, mengurus berkas, atau meminta perlindungan.

Di sinilah program kepolisian yang membuka ruang dialog menjadi relevan. Forum seperti Jumat Curhat dan Subuh Keliling memindahkan interaksi dari meja layanan yang formal ke ruang yang lebih cair. Warga bisa menyampaikan keluhan sebelum menjadi sengketa.

Untuk memperluas konteks, kerja pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman dapat ditelusuri melalui pemberitaan Rilis Kalimantan yang memuat pernyataan lengkap Hadi Rahman. Rujukan normatifnya ada pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur kewajiban penyelenggara layanan.

Langkah Lanjut: dari Dialog ke Praktik Harian

Dari paparan Hadi, ada beberapa hal yang tampak menjadi agenda lanjutan. Pertama, penguatan integritas dan transparansi di lingkungan penegak hukum, khususnya kepolisian, agar sesuai dengan standar pelayanan.

Kedua, keberlanjutan program kedekatan dengan masyarakat. Polisi Mendengar, Jumat Curhat, dan Subuh Keliling dinilai perlu dipertahankan, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial.

Ketiga, penerapan layanan khusus bagi kelompok rentan tanpa biaya tambahan. Ini menuntut kesiapan fasilitas, pelatihan petugas, dan prosedur yang jelas di lapangan.

Ombudsman memposisikan diri pada sisi pencegahan. Bila maladministrasi bisa dicegah di titik awal akses layanan, biaya sosial yang timbul dari sengketa berkepanjangan dapat ditekan.

Namun semua itu bergantung pada pelaksanaan. Dialog publik di TVRI Kalsel menjadi semacam pengingat bahwa keadilan tidak hanya dibicarakan di ruang sidang, tetapi juga diuji di loket layanan, di pos polisi, dan di ruang tunggu tempat warga menanti kepastian.

Analisis Redaksi

Yang disampaikan Hadi Rahman sebenarnya sederhana, tetapi sering terlewat: keadilan bagi warga dimulai jauh sebelum putusan hakim dibacakan. Ia dimulai ketika seseorang melapor dan diterima dengan jelas, ketika berkasnya diproses tanpa biaya tak resmi, dan ketika ia tahu ke mana harus mengadu.

Karena itu, menempatkan integritas dan transparansi sebagai dua unsur utama bukan pilihan gaya. Keduanya adalah syarat teknis. Tanpa keterbukaan prosedur, klaim penegakan hukum yang bersih sulit dibuktikan, sekalipun aparatnya bekerja benar. Tanpa integritas, prosedur sebaik apa pun bisa dilubangi di meja layanan.

Catatan kritisnya ada pada pelaksanaan di daerah. Program seperti Jumat Curhat dan Subuh Keliling mudah menjadi rutinitas tanpa tindak lanjut. Jika keluhan warga tidak tercatat dan tidak dijawab, forum dialog justru menumbuhkan sinisme. Ombudsman perlu memastikan ada mekanisme tindak lanjut yang terukur, bukan hanya dokumentasi kegiatan.

Begitu pula layanan bagi kelompok rentan. Kewajiban undang-undang sudah jelas, tetapi penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lanjut usia masih sering menghadapi hambatan fisik dan prosedural. Di titik itu, keadilan yang menjadi panglima hanya bisa dibuktikan lewat pengalaman nyata warga, bukan lewat tema diskusi di televisi.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad