Reses Ririk di Sungai Ulin: Infrastruktur dan Posyandu Jadi Aspirasi Warga RT 20
Infrastruktur masih mendominasi aspirasi warga RT 20 RW 005 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, dalam reses Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari R, Sabtu (21/11/2026). Warga juga menyampaikan kebutuhan kegiatan sosial, keagamaan, dan dukungan posyandu.
Reses tersebut merupakan hari kedua rangkaian penjaringan aspirasi yang dilakukan legislator dari daerah pemilihan Banjarbaru Utara itu. Pertemuan berlangsung di lingkungan permukiman warga, dengan suasana dialog langsung antara anggota dewan dan konstituen.
"Secara garis besar infrastruktur itu masih jadi aspirasi atau saran yang disampaikan dalam dua kali reses ini, khususnya reses yang hari kedua. Jadi secara aspirasi infrastruktur itu yang pasti menjadi fokus," ujar Ririk, dikutip dari Riliskalimantan.com.
Jalan, Drainase, dan PJU Jadi Prioritas Warga Sungai Ulin
Dari sejumlah usulan yang masuk, perbaikan jalan menempati urutan teratas. Warga menilai akses jalan yang layak menjadi kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi di kawasan tersebut.
Selain jalan, drainase dan penerangan jalan umum (PJU) turut masuk dalam daftar aspirasi. Ketiga jenis infrastruktur itu disebut sebagai kebutuhan yang paling terasa dampaknya bagi aktivitas harian warga.
Ketua RT 20, Jumadi, mengonfirmasi bahwa sejumlah usulan infrastruktur telah terealisasi melalui jalur aspirasi kepada Ririk. Menurutnya, peningkatan jalan dilakukan melalui pengaspalan maupun penanganan lain sesuai kondisi lapangan.
"Sebelum beliau menjadi anggota Dewan, kita susah sekali untuk bisa mendapatkan fasilitas umum seperti jalan, PJU. Itu sangat susah," kata Jumadi.
Ia menyebut penerangan jalan kini telah tersedia di sejumlah titik yang sebelumnya minim pencahayaan. Perubahan itu, menurut Jumadi, dirasakan langsung oleh warga pada malam hari.
"Semua usulan yang disampaikan kepada Bu Ririk alhamdulillah terealisasi," ujarnya.
Kegiatan Sosial dan Posyandu Terkendala Status Lahan
Di luar infrastruktur, warga RT 20 juga menyampaikan aspirasi soal kegiatan sosial dan keagamaan. Dukungan terhadap pelayanan posyandu menjadi salah satu poin yang dibahas dalam dialog tersebut.
Ririk menjelaskan, ada kendala teknis yang membuat sebagian kegiatan masyarakat tidak bisa difasilitasi lewat mekanisme anggaran yang tersedia. Persoalannya menyangkut kondisi lahan di lingkungan setempat.
"Jadi ini memang ada treatment khusus yang dikerjakan untuk di RT 20 ini. Sehingga memang biasanya yang untuk posyandu dan lain sebagainya itu dibantu oleh dana pribadi," ungkap Ririk.
Pernyataan itu memberi gambaran bahwa tidak semua kebutuhan warga bisa diselesaikan melalui jalur resmi. Untuk kegiatan tertentu, termasuk posyandu, bantuan kerap datang dari inisiatif pribadi anggota dewan.
Pola semacam ini lazim terjadi di daerah. Kegiatan sosial warga sering berjalan di atas lahan yang statusnya belum jelas, sehingga tidak memenuhi syarat administratif untuk dibiayai anggaran pemerintah.
Bantuan Tosa 2022 dan Perjuangan Warga Keluar dari Status Penonton
Jumadi juga mengapresiasi bantuan fasilitas pengangkutan sampah berupa tosa yang diterima pada 2022. Bantuan itu disebutnya sebagai hasil dari usulan yang terus diperjuangkan warga.
Sebelumnya, warga RT 20 merasa tersisih dari program layanan sampah karena lingkungan mereka dinilai bukan wilayah komplek. Alasan itu membuat mereka hanya bisa melihat lingkungan lain menerima fasilitas serupa.
"Dulu kami cuma jadi penonton dengan alasan bukan wilayah komplek, tapi kami coba terus usulkan dengan bantuan beliau (Ririk). Akhirnya ada punya juga," pungkas Jumadi.
Cerita Jumadi memperlihatkan satu hal: akses terhadap fasilitas publik tidak selalu datang sendiri. Warga harus mengusulkan berulang kali, dan hasilnya bergantung pada ada tidaknya saluran aspirasi yang responsif.
Dalam konteks reses, pertemuan seperti di RT 20 menjadi jalur formal bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan. Anggota dewan mencatat usulan, lalu mendorongnya masuk ke perencanaan anggaran daerah.
Proses Reses dan Jalur Aspirasi ke Anggaran Daerah
Reses adalah masa di luar sidang yang digunakan anggota DPRD untuk menemui konstituen di daerah pemilihan. Kegiatan ini menjadi bagian dari tugas pengawasan dan penjaringan aspirasi yang diatur dalam tata tertib dewan.
Usulan yang masuk dalam reses biasanya dikumpulkan, dikelompokkan, lalu disampaikan ke perangkat daerah terkait. Tidak semua usulan langsung dieksekusi, karena harus melewati tahapan perencanaan dan ketersediaan anggaran.
Karena itu, hasil reses sangat bergantung pada seberapa kuat usulan itu dibawa ke forum anggaran. Anggota dewan berperan menjembatani kebutuhan warga dengan program satuan kerja perangkat daerah.
Di Banjarbaru, pola ini terlihat dari pengalaman RT 20. Usulan jalan, drainase, PJU, hingga bantuan tosa tidak selesai dalam satu kali pertemuan, tetapi melalui proses yang berulang.
Bagi warga, kepastian waktu realisasi menjadi hal yang paling dinanti. Sebab, kebutuhan infrastruktur dasar menyangkut keselamatan, mobilitas, dan kualitas hidup sehari-hari.
Dampak bagi Warga dan Langkah Selanjutnya
- Peningkatan jalan memberi akses lebih baik bagi warga RT 20 menuju fasilitas umum dan pusat kegiatan.
- Drainase yang ditangani membantu mengurangi genangan saat hujan.
- PJU di titik yang sebelumnya gelap menambah rasa aman warga pada malam hari.
- Bantuan tosa 2022 memperbaiki layanan pengangkutan sampah di lingkungan tersebut.
- Dukungan posyandu tetap berjalan, sebagian melalui dana pribadi anggota dewan.
Ririk memastikan aspirasi infrastruktur akan tetap menjadi fokus pada reses berikutnya. Ia menyadari kebutuhan warga tidak berhenti pada satu atau dua kali pertemuan.
Sementara itu, warga RT 20 berharap usulan yang belum terealisasi bisa segera masuk dalam perencanaan anggaran. Terutama untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang selama ini terkendala status lahan.
Reses hari kedua itu menutup rangkaian penjaringan aspirasi di wilayah tersebut. Keputusan akhir tetap bergantung pada pembahasan anggaran dan koordinasi dengan perangkat daerah di Pemerintah Kota Banjarbaru.
Analisis Redaksi
Kasus RT 20 Sungai Ulin memperlihatkan sisi lain dari kerja legislatif yang jarang jadi sorotan. Di balik forum reses yang formal, ada persoalan administratif yang membuat warga sulit mengakses layanan dasar, mulai dari status lahan hingga penggolongan wilayah.
Yang menarik, sebagian kebutuhan warga justru ditutup lewat dana pribadi anggota dewan. Cara ini memang menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi menyimpan persoalan jangka panjang. Ketergantungan pada kedermawanan individu membuat layanan publik tidak berkelanjutan dan rawan berhenti ketika orangnya berganti.
Karena itu, persoalan status lahan dan penggolongan wilayah seharusnya diselesaikan secara administratif, bukan dilewati. Selama akar masalahnya dibiarkan, reses akan terus berulang dengan keluhan yang sama. Warga berhak mendapat layanan yang pasti, bukan bantuan yang bergantung pada niat baik seseorang.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0