Banjir dan Pohon Tumbang Ancam Touna, Pemkab Siagakan Personel Lintas Sektor
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyiagakan personel gabungan lintas sektor untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi selama musim hujan 2026–2027. Tim terpadu memetakan titik rawan dan mempercepat mitigasi guna mencegah banjir, genangan air, serta pohon tumbang akibat cuaca ekstrem.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tojo Una-Una, Sigit Labolong, mengatakan pengerahan personel ini menindaklanjuti rapat koordinasi lintas instansi yang digelar pemerintah daerah. "Kami mematangkan kesiapan seluruh unsur di lapangan berdasarkan empat arahan strategis Bupati Tojo Una-Una, yakni kesiapan personel, pemantauan wilayah rawan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penanganan dini di titik rawan bencana," kata Sigit dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Kronologi dan Arahan Bupati
Rapat koordinasi lintas instansi menjadi titik awal pengerahan personel gabungan. Dari forum itu, Bupati Tojo Una-Una mengeluarkan empat arahan strategis yang menjadi dasar kerja BPBD dan instansi terkait di lapangan. Arahan pertama menyangkut kesiapan personel, mulai dari jumlah anggota yang disiagakan hingga pembagian tugas di setiap wilayah.
Arahan kedua adalah pemantauan wilayah rawan. BPBD diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif mendeteksi titik-titik yang berpotensi terdampak hujan lebat, seperti daerah aliran sungai, permukiman rendah, dan kawasan dengan pepohonan tua. Arahan ketiga memperkuat koordinasi lintas sektor, sementara arahan keempat menekankan penanganan dini di titik rawan bencana.
"Kami mematangkan kesiapan seluruh unsur di lapangan berdasarkan empat arahan strategis Bupati Tojo Una-Una," ujar Sigit. Pernyataan itu menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan respons spontan, melainkan bagian dari skema penanganan darurat yang terencana.
Dalam skema tersebut, Pemkab Touna menginstruksikan jajaran BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan agar menyiagakan penuh personel, logistik bantuan, peralatan evakuasi, hingga layanan medis darurat sewaktu-waktu dibutuhkan. Empat instansi itu menjadi tulang punggung respons cepat jika bencana benar-benar terjadi.
Personel Gabungan dan Tugas Masing-Masing Instansi
Pengerahan personel lintas sektor melibatkan setidaknya empat dinas dengan peran yang saling melengkapi. BPBD menjadi koordinator di lapangan, sementara Dinas Pemadam Kebakaran bersiap menangani evakuasi dan pembersihan material. Dinas Sosial menyiapkan logistik bantuan, dan Dinas Kesehatan menyiagakan layanan medis darurat.
Pembagian peran ini penting karena bencana hidrometeorologi sering menuntut penanganan simultan. Banjir bisa memutus akses jalan, pohon tumbang bisa menimpa rumah, dan korban luka membutuhkan pertolongan medis segera. Dengan personel yang sudah disiagakan, waktu respons diharapkan lebih singkat.
Selain menyiapkan tim respons cepat, pemerintah daerah menggerakkan aksi pencegahan fisik di lapangan. Normalisasi aliran sungai, pengerukan drainase, dan pembukaan jalur air yang tersumbat menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko genangan saat hujan deras turun.
Langkah ini sejalan dengan imbauan BPBD Touna agar masyarakat aktif menjaga kebersihan saluran air. Saluran yang tersumbat sampah kerap menjadi penyebab utama genangan di kawasan permukiman. Karena itu, pengerukan drainase tidak cukup dilakukan sekali; perawatan rutin menjadi kunci.
Peran Camat dan Kepala Desa di Titik Rawan
Pemkab Touna juga menginstruksikan para camat dan kepala desa agar menggandeng warga setempat dalam membersihkan saluran air lingkungan. Instruksi ini menyasar level paling dekat dengan permukiman, tempat genangan biasanya pertama kali muncul.
Selain membersihkan saluran, camat dan kepala desa diminta memangkas pepohonan tua yang rawan tumbang. Pohon tumbang menjadi ancaman nyata saat angin kencang dan hujan lebat melanda. Dampaknya bisa mengenai rumah warga, kendaraan, hingga fasilitas umum.
Pelibatan warga dalam kerja bakti lingkungan dinilai lebih efektif daripada mengandalkan petugas dinas semata. Warga mengetahui kondisi saluran dan pohon di sekitar rumah mereka. Dengan begitu, deteksi dini bisa dilakukan lebih cepat sebelum cuaca ekstrem datang.
BPBD Touna turut mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dini terhadap perubahan cuaca ekstrem di wilayah masing-masing. Imbauan ini menegaskan bahwa kesiapan pemerintah perlu dibarengi kesadaran warga.
Dampak yang Ingin Ditekan dan Wilayah Rawan
Melalui langkah antisipasi terpadu ini, pemerintah daerah menargetkan risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur dapat ditekan seminimal mungkin. Target itu masuk akal mengingat bencana hidrometeorologi sering menimbulkan kerugian besar jika tidak diantisipasi.
Banjir dapat merendam permukiman, merusak jalan, dan mengganggu aktivitas ekonomi warga. Pohon tumbang bisa memutus jaringan listrik dan menutup akses jalan. Sementara itu, genangan air yang dibiarkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
Meski demikian, pemerintah daerah belum merinci daftar desa atau kecamatan yang masuk kategori paling rawan. Yang ditekankan adalah pemantauan wilayah rawan secara umum, mencakup daerah aliran sungai, kawasan permukiman rendah, dan lokasi dengan pepohonan tua.
Musim hujan 2026–2027 menjadi momentum bagi Pemkab Touna untuk menguji kesiapan seluruh instansi. Koordinasi lintas sektor yang solid menjadi kunci agar upaya mitigasi tidak berhenti di rapat koordinasi.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Warga
Setelah rapat koordinasi, fokus beralih ke pelaksanaan di lapangan. Personel gabungan akan bersiaga penuh, sementara aksi pencegahan fisik seperti normalisasi sungai dan pengerukan drainase berjalan paralel.
Camat dan kepala desa menjadi ujung tombak di tingkat lokal. Mereka diharapkan segera menggerakkan warga untuk membersihkan saluran air dan memangkas pohon rawan tumbang. Partisipasi warga menjadi penentu apakah langkah antisipasi ini efektif.
BPBD Touna juga akan terus memantau perubahan cuaca. Imbauan kewaspadaan dini disampaikan agar warga tidak lengah ketika hujan deras datang tiba-tiba. Informasi dari pemerintah daerah menjadi panduan bagi warga untuk mengambil langkah aman.
Ke depan, keberhasilan skema ini akan terlihat dari seberapa kecil dampak bencana yang muncul. Jika banjir dan pohon tumbang bisa dicegah atau ditangani cepat, target menekan risiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur tercapai. Sebaliknya, jika koordinasi longgar, ancaman yang sama bisa berulang.
Pemkab Touna menempatkan pencegahan sebagai prioritas, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi. Pendekatan itu tercermin dari instruksi kepada camat dan kepala desa untuk melibatkan warga dalam pembersihan lingkungan sejak awal musim hujan.
Analisis Redaksi
Langkah Pemkab Tojo Una-Una menyiagakan personel lintas sektor patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim hujan. Namun, kesiapan personel saja tidak cukup. Persoalan utama bencana hidrometeorologi di daerah sering kali berakar pada drainase yang buruk, alih fungsi lahan, dan kebiasaan membuang sampah ke saluran air.
Normalisasi sungai dan pengerukan drainase adalah langkah tepat, tetapi harus berkelanjutan. Jika hanya dilakukan menjelang musim hujan, genangan akan kembali muncul. Pengawasan terhadap pembangunan di kawasan resapan air juga perlu diperketat agar air hujan tidak langsung mengalir ke permukiman.
Pelibatan camat, kepala desa, dan warga adalah titik krusial. Tanpa partisipasi warga, instruksi pemerintah hanya menjadi formalitas. Karena itu, sosialisasi dan edukasi tentang kebersihan saluran air harus berjalan terus-menerus. Kesiapan pemerintah dan kesadaran warga adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan.
Sumber: kabarselebes.id, bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0