Buronan Penggelapan Dana KSU Artha Srikandi Rp6,5 Miliar Ditangkap di Maros
Pelarian Robby Sulistio Handoko alias RHS (48), terpidana penggelapan dana KSU Artha Srikandi Rp6,5 miliar, berakhir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Buronan Kejati Jawa Timur itu diringkus tim gabungan kejaksaan dan imigrasi pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 12.00 Wita setelah hampir enam tahun menghindari eksekusi.
Penangkapan berlangsung di Desa Pabentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Operasi melibatkan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Sulsel, Satgas SIRI Intelijen Kejaksaan Agung, Tim Intelijen Kejari Maros, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulsel.
Kronologi Penangkapan di Desa Pabentengang
Robby merupakan terpidana kasus penggelapan dalam jabatan saat menjabat Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Srikandi. Perkara ini bermula dari laporan pada 30 November 2018 terkait dugaan penyalahgunaan dana milik nasabah.
Proses hukum berjalan hingga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 919 K/PID/2020 tertanggal 16 September 2020. Dalam putusan itu, Robby dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP.
Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Namun, setelah perkara berkekuatan hukum tetap, Robby tidak kunjung menjalani eksekusi sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Jawa Timur.
Hampir enam tahun menjadi buronan, keberadaannya akhirnya terendus di wilayah Maros. Tim gabungan bergerak melakukan penangkapan tanpa perlawanan berarti. Operasi berlangsung lancar dan kondusif.
Peran Tim Gabungan dan Pernyataan Kejati Sulsel
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan terpidana bersikap kooperatif saat diamankan sehingga operasi berjalan lancar.
“Saat diamankan oleh tim gabungan, terpidana bersikap kooperatif sehingga seluruh proses pengamanan di lokasi berjalan lancar dan kondusif,” kata Soetarmi, Jumat (18/9/2026).
Usai ditangkap, Robby untuk sementara dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Negeri Makassar. Penahanan sementara itu dilakukan sambil menunggu kedatangan tim jaksa eksekutor dari Kejati Jawa Timur untuk melanjutkan proses eksekusi ke lembaga pemasyarakatan.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, turut memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi tersebut. Sinergi lintas institusi dinilai menjadi kunci keberhasilan menemukan dan mengamankan buronan yang telah bertahun-tahun masuk daftar pencarian aparat penegak hukum.
“Sinergi lintas institusi menjadi kunci keberhasilan,” ujar Syarifuddin dalam keterangan terpisah, Jumat (18/9/2026).
Latar Belakang Kasus Penggelapan Dana Koperasi
KSU Artha Srikandi adalah koperasi serba usaha yang menghimpun dana nasabah dalam bentuk deposito. Dana tersebut seharusnya dikelola dan dikembalikan kepada nasabah sesuai perjanjian. Namun, dana deposito yang menjadi hak nasabah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli properti.
Nilai dana yang digelapkan mencapai Rp6,5 miliar. Angka itu membuat kasus ini menjadi salah satu perkara penggelapan dana koperasi terbesar yang ditangani Kejati Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan awal masuk pada 30 November 2018. Penyidikan berjalan, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, hingga akhirnya Mahkamah Agung menguatkan putusan pada 16 September 2020. Sejak saat itu, Robby seharusnya menjalani hukuman. Namun ia menghilang.
Keberadaannya baru terendus di Maros pada September 2026. Lokasi penangkapan, Desa Pabentengang, Kecamatan Marusu, berjarak sekitar 30 kilometer dari Kota Makassar. Wilayah itu dikenal sebagai kawasan permukiman yang cukup ramai namun tidak terlalu padat.
Dampak dan Reaksi atas Penangkapan
Penangkapan Robby disambut positif oleh aparat penegak hukum. Kejati Sulsel menilai operasi ini membuktikan komitmen kejaksaan dalam mengeksekusi terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
Bagi nasabah KSU Artha Srikandi, penangkapan ini setidaknya memberikan kepastian bahwa pelaku penggelapan dana mereka tidak lagi bebas. Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai upaya pengembalian dana Rp6,5 miliar yang menjadi hak nasabah.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi pengurus koperasi lain agar tidak menyalahgunakan dana simpanan anggota. Koperasi, yang seharusnya menjadi lembaga keuangan mikro berbasis gotong royong, kerap menjadi celah bagi praktik penggelapan ketika pengawasannya lemah.
Proses hukum terhadap Robby masih berlanjut. Ia akan menjalani eksekusi di lembaga pemasyarakatan setelah tim jaksa eksekutor dari Kejati Jawa Timur tiba di Makassar.
Langkah Selanjutnya: Eksekusi Menanti
Robby saat ini dititipkan di Rutan Kejaksaan Negeri Makassar. Penahanan sementara itu dilakukan sambil menunggu kedatangan tim jaksa eksekutor dari Kejati Jawa Timur.
Setelah tim eksekutor tiba, Robby akan dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukuman dua tahun enam bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pasti pemindahan tersebut.
Kejati Sulsel memastikan koordinasi dengan Kejati Jawa Timur berjalan lancar. Penangkapan ini juga menjadi bukti bahwa Daftar Pencarian Orang (DPO) bukan sekadar daftar tanpa tindak lanjut.
“Terpidana bersikap kooperatif,” kata Soetarmi, menegaskan bahwa operasi berjalan tanpa hambatan berarti.
Bagi publik, kasus ini menunjukkan bahwa pelarian panjang tidak menjamin kebebasan. Teknologi dan kerja sama antarlembaga membuat jejak buronan semakin mudah dilacak.
Analisis Redaksi
Penangkapan Robby Sulistio Handoko setelah hampir enam tahun menjadi buronan patut diapresiasi. Namun, keberhasilan ini juga membuka pertanyaan mendasar: mengapa eksekusi terhadap terpidana kasus penggelapan dana koperasi bisa tertunda selama itu? Putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap sejak 2020, tetapi pelaksanaannya baru dimulai pada 2026.
Kasus ini memperlihatkan celah dalam sistem pengawasan terpidana yang tidak segera dieksekusi. Selama enam tahun, Robby bebas bergerak, bahkan diduga membeli properti dari dana yang digelapkan. Tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk mencegahnya melarikan diri sebelum eksekusi dijalankan.
Bagi nasabah KSU Artha Srikandi, penangkapan ini adalah titik terang, tetapi bukan akhir. Dana Rp6,5 miliar yang menjadi hak mereka belum tentu kembali. Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa aset terpidana ditelusuri dan dikembalikan kepada korban. Tanpa itu, keadilan bagi nasabah masih jauh dari harapan.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi koperasi di seluruh Indonesia. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar dana anggota tidak disalahgunakan. Koperasi yang sehat adalah koperasi yang transparan dan akuntabel.
Sumber: mediasulsel.com, kejaksaan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0