Gubernur Lemhannas: Kesejahteraan Sosial Fondasi Utama Ketahanan Nasional

Nov 21, 2026 - 18:00
 0  1
Gubernur Lemhannas: Kesejahteraan Sosial Fondasi Utama Ketahanan Nasional

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan salah satu fondasi utama ketahanan nasional. Menurutnya, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan hidup layak dan perlindungan dari berbagai risiko sosial.

Ad
Ad

Hal tersebut disampaikan Ace Hasan Syadzily dalam Simposium Nasional Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diselenggarakan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Kesejahteraan Sosial dan Cita-cita Indonesia Emas 2045

Ace menilai cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan ketahanan sosial yang kuat. Kemajuan ekonomi tanpa pemerataan dan inklusi sosial berpotensi melahirkan kemiskinan, ketimpangan akses, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Bangsa yang tangguh bukan hanya bangsa yang mampu bertahan ketika krisis datang, melainkan bangsa yang memastikan tidak ada warga dibiarkan menghadapi krisis sendirian," ujar Ace.

Ia menjelaskan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius dalam membangun ketahanan sosial. Tantangan tersebut meliputi kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, perubahan demografi, krisis ekonomi dan iklim, disrupsi teknologi, hingga potensi konflik sosial.

Perubahan struktur demografi, misalnya, harus diantisipasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila penduduk usia produktif tidak memiliki kesempatan untuk berkembang.

Ace menekankan, ketahanan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer. Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi kerentanan, menjaga kepercayaan, dan pulih dari guncangan juga menjadi bagian penting dari kekuatan bangsa.

Peran Strategis Lembaga Kesejahteraan Sosial

Dalam konteks tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus jembatan pelayanan antara negara dan masyarakat.

LKS dapat berperan dalam menjangkau kelompok rentan, memberikan pendampingan, melakukan rehabilitasi sosial, memperkuat keluarga, serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar.

Namun, Ace mengingatkan bahwa penguatan LKS harus disertai profesionalisme, akreditasi, transparansi keuangan, perlindungan penerima manfaat, dan evaluasi kinerja.

Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menetapkan standar, menjamin hak masyarakat, menyediakan pendanaan, dan melakukan pengawasan. Sementara itu, LKS berperan memperluas jangkauan pelayanan dan menghadirkan inovasi sosial.

Ace juga mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga filantropi melalui pendekatan pentahelix. Transformasi tata kelola dan digitalisasi pelayanan sosial perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap menjamin keamanan data serta akses pelayanan bagi masyarakat yang belum terjangkau teknologi.

"Kesejahteraan sosial merupakan investasi pada martabat manusia, persatuan, dan masa depan Indonesia," kata Ace.

Melalui penguatan LKS dan kolaborasi lintas sektor, pembangunan kesejahteraan sosial diharapkan tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Usulan DNIKS: Kesejahteraan Sosial Masuk Kurikulum Lemhannas

Di tempat yang sama, Ketua Umum DNIKS, A. Effendy Choirie, mendorong agar kesejahteraan sosial (kesos) menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan Lemhannas.

Menurut Effendy, LKS merupakan garda terdepan dalam memperkuat ketahanan nasional. Karena itu, materi kesejahteraan sosial perlu diajarkan kepada peserta didik Lemhannas, melengkapi materi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Ipoleksosbudhankamrata).

Gus Choi—sapaan akrabnya—menilai ketahanan nasional tidak cukup hanya dibangun melalui aspek politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi fondasi penting bagi kekuatan bangsa.

Gus Choi juga menyambut baik tawaran kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Lemhannas dan DNIKS. Terlebih, dalam penyelenggaraan Lemhannas terdapat keterlibatan perwakilan LKS.

Dalam kesempatan tersebut, Effendy menyerahkan cinderamata berupa kaus DNIKS kepada Gubernur Lemhannas. Pemberian itu sekaligus menjadi bentuk perhatian DNIKS, karena mengetahui Gubernur Lemhannas memiliki hobi lari pagi.

Tantangan dan Langkah Selanjutnya

Simposium ini menyoroti perlunya penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. Ace dan Effendy sepakat bahwa kesejahteraan sosial bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi untuk martabat manusia dan persatuan bangsa.

Ke depan, diharapkan ada tindak lanjut konkret dari usulan DNIKS, termasuk kemungkinan penyusunan MoU antara Lemhannas dan DNIKS. Selain itu, digitalisasi pelayanan sosial harus diimbangi dengan jaminan keamanan data dan aksesibilitas bagi kelompok yang belum terhubung teknologi.

Pemerintah juga diingatkan untuk terus memperkuat perannya dalam menetapkan standar, menjamin hak masyarakat, menyediakan pendanaan, dan melakukan pengawasan terhadap LKS. Sementara LKS didorong untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi agar kepercayaan publik semakin kuat.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial akan menjadi pilar yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Gubernur Lemhannas bahwa kesejahteraan sosial adalah fondasi utama ketahanan nasional bukanlah retorika kosong. Di tengah ketimpangan yang masih melebar dan bonus demografi yang belum sepenuhnya termanfaatkan, fokus pada kesejahteraan sosial menjadi keniscayaan. Data menunjukkan bahwa kemiskinan struktural dan kesenjangan akses masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa pemerataan, pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati segelintir orang dan berpotensi memicu konflik sosial.

Usulan DNIKS agar kesejahteraan sosial masuk kurikulum Lemhannas patut diapresiasi. Selama ini, pendidikan ketahanan nasional cenderung didominasi aspek geopolitik dan militer. Padahal, ancaman nyata justru sering datang dari dalam, seperti ketidakadilan sosial dan kerentanan kelompok marjinal. Memasukkan kesos ke dalam kurikulum akan melengkapi pemahaman peserta didik Lemhannas bahwa ketahanan nasional bersifat multidimensional.

Namun, tantangan terbesar adalah implementasi. Penguatan LKS memerlukan regulasi yang jelas, pendanaan yang memadai, dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai semangat kolaborasi pentahelix hanya menjadi jargon tanpa aksi. Pemerintah harus memastikan bahwa LKS tidak hanya menjadi kepanjangan tangan birokrasi, tetapi benar-benar mampu memberdayakan masyarakat. Jika tidak, kesejahteraan sosial hanya akan menjadi komoditas politik musiman.

Sumber: balipuspanews.com, lemhannas.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad