Wamenaker Afriansyah Noor Dilaporkan ke Bareskrim, Diduga Hambat Eksekusi Silfester

Nov 21, 2026 - 17:50
 0  1
Wamenaker Afriansyah Noor Dilaporkan ke Bareskrim, Diduga Hambat Eksekusi Silfester

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh advokat Indonesia Bersih Korupsi (Indoberko) pada Kamis (19/11/2026). Ia diduga melakukan obstruction of justice karena tampil satu panggung dengan terpidana Silfester Matutina yang putusannya inkrah sejak 2019 tetapi belum dieksekusi.

Ad
Ad

Laporan itu bermula dari video viral yang memperlihatkan Afriansyah menghadiri peresmian restoran Neng Geulis di Bandung, Jawa Barat, pertengahan November 2026. Restoran tersebut disebut milik anak Silfester. Dalam video, Afriansyah tampak memberi sambutan dan menyebut nama Silfester di hadapan tamu undangan.

"Kami patut duga beliau melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 282, yaitu obstruction of justice," kata advokat Indoberko, Panri Situmorang, di Bareskrim Polri, Jakarta, seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Kronologi: Dari Video Viral hingga Laporan ke Bareskrim

Video peresmian restoran itu pertama kali disorot politikus PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli, melalui akun media sosialnya. Potongan video itu memperlihatkan Afriansyah menyampaikan sambutan, menyebut nama Silfester, dan mengaku hadir bersama jajaran Kementerian Ketenagakerjaan atas undangan Silfester.

Sehari sebelum laporan resmi masuk, Tim Advokasi Indoberko sudah menyuarakan desakan lewat siaran pers tertanggal 18 November 2026. Mereka meminta Kapolri melalui Kabareskrim mengusut perkara ini. Permintaan itu mencakup tiga hal:

  • Mengklarifikasi pihak-pihak yang hadir di peresmian restoran.
  • Berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan status eksekusi putusan Mahkamah Agung.
  • Menyelidiki secara profesional tanpa perlakuan istimewa.

Pada Kamis (19/11/2026), laporan resmi akhirnya diajukan. Indoberko menduga sikap Afriansyah merupakan upaya merintangi, melindungi, atau menyembunyikan keberadaan terpidana. Mereka meminta Bareskrim segera memanggil dan memeriksa Afriansyah, lalu menetapkannya sebagai tersangka.

Hingga berita ini diturunkan, afu.id masih berupaya meminta tanggapan dari Afriansyah Noor, Kementerian Ketenagakerjaan, Kejari Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Agung. Tidak ada bantahan resmi yang tercatat dari pihak-pihak tersebut.

Siapa Afriansyah Noor dan Posisinya di Pemerintahan

Afriansyah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenaker pada September 2025. Ia menggantikan Immanuel Ebenezer yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan yang sama pernah ia emban pada era Presiden Joko Widodo sejak 2022.

Statusnya sebagai pejabat negara menjadi inti keberatan Indoberko. Menurut Panri, Afriansyah seharusnya tahu bahwa Silfester berstatus terpidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, ia dinilai semestinya melapor ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku jaksa eksekutor.

"Tindakan ini sudah mengangkangi hukum. Seharusnya beliau tunduk dan patuh terhadap hukum," ujar Panri.

Silfester sendiri adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet). Ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 tertanggal 20 Mei 2019. Ia dinyatakan bersalah memfitnah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dalam orasinya di depan Mabes Polri pada Mei 2017.

Pasal 282 KUHP Baru dan Ancaman Pidananya

Dasar laporan Indoberko adalah Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal tersebut menjerat setiap orang yang menyembunyikan pelaku tindak pidana atau orang yang telah dijatuhi pidana, atau yang membantunya menghindari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan.

Ancamannya pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori III. Ancaman itu naik menjadi paling lama tiga tahun penjara atau denda kategori IV jika tindak pidana pokoknya diancam lima tahun penjara atau lebih.

Pasal ini menggantikan Pasal 221 KUHP lama. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang melindungi keluarga sedarah atau semenda dalam garis tertentu, suami atau istri, maupun mantan pasangan. Artinya, relasi antara Afriansyah dan Silfester tidak masuk pengecualian itu.

Penerapan pasal ini menuntut pembuktian niat. Penyidik harus menunjukkan bahwa kehadiran Afriansyah bukan sekadar kunjungan sosial, melainkan bentuk bantuan agar terpidana lolos dari pelaksanaan putusan. Di sinilah video sambutan itu menjadi barang bukti awal yang penting.

Publikasi soal dasar hukum ini juga bisa dibaca lebih luas di Hukumonline, yang rutin membahas pemberlakuan KUHP baru dan pasal-pasal turunannya.

Kejari Jakarta Selatan Ikut Diadukan ke Jamwas

Selain melaporkan Wamenaker, Indoberko mengadukan Kepala Kejari Jakarta Selatan Armen Wijaya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum), dan jaksa yang menangani perkara Silfester ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.

Mereka menilai para jaksa itu melalaikan tugas dan tidak profesional. Alasannya, putusan kasasi Silfester sudah inkrah tetapi belum dieksekusi, padahal videonya beredar luas dan lokasi restorannya jelas di Bandung.

Pengaduan serupa bukan yang pertama. Pada Agustus 2025, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis juga melaporkan Kejari Jakarta Selatan ke Jaksa Agung dan Jamwas karena eksekusi Silfester tak kunjung dilakukan.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, yang pernah menjabat Kajari Jakarta Selatan, pada Agustus 2025 menyebut eksekusi gagal dilakukan karena Silfester sempat menghilang, lalu terhambat pandemi Covid-19. Kejagung juga menegaskan eksekusi tetap berjalan meski Silfester mengklaim sudah berdamai dengan Jusuf Kalla.

Silfester sempat mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan itu karena ia tidak hadir dalam sidang perdana pada 27 Agustus 2025. Kuasa hukumnya kemudian berdalih bahwa eksekusi sudah kedaluwarsa. Kejagung membantah dalih tersebut.

Dampak Politik dan Desakan Evaluasi terhadap Wamenaker

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan telah meminta Kejari Jakarta Selatan mencari dan mengeksekusi Silfester. Pada Oktober 2025, Kejagung juga meminta kuasa hukum Silfester membantu menghadirkan kliennya, yang disebut berada di Jakarta. Meski begitu, Kejagung belum menetapkan Silfester dalam daftar pencarian orang (DPO). Memasuki 2026, tim Tangkap Buron (Tabur) Kejagung disebut ikut membantu Kejari Jakarta Selatan.

Selama belum dieksekusi, Silfester justru sempat menduduki kursi komisaris di BUMN, yakni di ID Food pada 2025. Ia kemudian dicopot dari jabatan Komisaris Pelindo pada September 2026.

Kemunculan Silfester bersama Wamenaker memicu gelombang kritik. Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni BEM Nusantara, Eko Saputra, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan mencopot Afriansyah dari jabatannya.

Tekanan itu menempatkan Istana pada posisi sulit. Di satu sisi, Afriansyah baru setahun menjabat dan mengisi kekosongan setelah Immanuel Ebenezer tersandung kasus KPK. Di sisi lain, membiarkan seorang wamen tampil bersama terpidana buron memberi sinyal lemahnya penegakan hukum terhadap elite.

Langkah Selanjutnya: Panggilan Bareskrim dan Eksekusi Silfester

Bola kini di tangan Bareskrim Polri. Indoberko meminta penyidik segera memanggil Afriansyah dan menetapkannya sebagai tersangka. Jika laporan diterima, penyidik akan meminta keterangan saksi pelapor, mengumpulkan video dan dokumentasi acara, lalu mengklarifikasi pihak-pihak yang hadir.

Jalur kedua ada di Kejaksaan. Jamwas harus memutuskan apakah pengaduan terhadap jaksa penanganan perkara Silfester beralasan. Sementara itu, Kejari Jakarta Selatan tetap dituntut menuntaskan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah berumur tujuh tahun.

Yang paling dinanti publik adalah apakah Silfester akhirnya dieksekusi. Selama putusan itu hanya jadi kertas, laporan terhadap Afriansyah akan terus dibaca sebagai cermin lemahnya pelaksanaan putusan pidana di Indonesia.

Analisis Redaksi

Kasus ini bukan soal satu foto atau satu panggung. Persoalannya lebih mendasar: seorang pejabat negara hadir di acara publik seorang terpidana yang putusannya inkrah sejak 2019, dan tidak seorang pun di ruangan itu tampak terganggu. Jika benar Afriansyah tahu status Silfester, kehadirannya bukan kelalaian kecil. Ia mengirim pesan bahwa putusan pengadilan bisa diabaikan selama pelakunya punya akses.

Pasal 282 KUHP baru memberi alat yang lebih tegas kepada penyidik. Namun pasal itu hanya bermakna jika Bareskrim berani memanggil dan memeriksa, bukan sekadar menerima laporan lalu menyimpannya. Pembuktian unsur "menyembunyikan" atau "membantu menghindari pelaksanaan putusan" memang tidak sederhana. Tapi video sambutan yang menyebut nama terpidana secara terbuka adalah titik awal yang sulit dibantah.

Kritik yang lebih tajam sebenarnya diarahkan ke Kejaksaan. Tujuh tahun berlalu, terpidana sempat duduk di kursi komisaris dua BUMN, restorannya diresmikan terbuka, dan Kejagung belum juga menetapkannya sebagai buron. Selama eksekusi tidak jalan, laporan terhadap Afriansyah hanya menambah daftar panjang pelanggaran yang tidak pernah tuntas. Menegakkan putusan terhadap Silfester adalah ujian paling nyata bagi penegakan hukum di pemerintahan ini.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad