Jully Tjindrawan Tawarkan Perlindungan Hukum Guru di Era Teknologi Cerdas
- Kronologi Pengukuhan dan Isi Disertasi Jully Tjindrawan
- Dua Jalur Perlindungan: Perpres untuk Guru Umum, UU untuk Guru KKA
- Beban Guru Koding dan Kecerdasan Artifisial Tanpa Kepastian Hukum
- Latar Belakang: Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja
- Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Profesi Guru
- Analisis Redaksi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila Dr. Jully Tjindrawan menawarkan kerangka perlindungan hukum baru bagi profesi guru yang kini dituntut mengajarkan koding dan kecerdasan artifisial. Ia menilai penambahan aturan saja tidak cukup tanpa kontrol atas kewenangan.
"Perlindungan hukum bagi guru tidak cukup diselesaikan dengan menambah aturan," kata Jully Tjindrawan usai dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila di Jakarta, Sabtu.
Gagasan itu ia tuangkan dalam disertasi berjudul "Arah Pembaharuan Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Pemanfaatan Teknologi Cerdas di Indonesia" di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Penelitian tersebut berangkat dari pengalaman panjangnya mendampingi sekolah dan guru.
Kronologi Pengukuhan dan Isi Disertasi Jully Tjindrawan
Jully dikukuhkan sebagai doktor ilmu hukum pada Sabtu melalui sidang terbuka di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Setelah proses pengukuhan, ia menyampaikan inti temuan disertasinya kepada wartawan, termasuk kepada pewarta ANTARA.
Disertasi itu tidak berhenti pada kritik terhadap regulasi yang ada. Jully merumuskan tiga kebaruan penelitian yang menjadi fondasi tawarannya.
Kebaruan pertama bersifat teoretik. Ia mengembangkan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang semula bertumpu pada asas, kaidah, lembaga, dan proses, dengan menambahkan unsur kontrol atas kewenangan. Hasilnya adalah Model Asas-Norma-Lembaga-Proses-Kontrol.
Kebaruan kedua bersifat konseptual. Jully memisahkan secara tegas antara perlindungan umum bagi semua guru pengguna teknologi, yang menyangkut risiko operasional, dan perlindungan khusus bagi guru Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), yang menyangkut kedudukan profesional.
Kebaruan ketiga bersifat normatif. Ia mengusulkan perubahan Pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas dengan menambahkan huruf j, yaitu "teknologi cerdas" sebagai muatan wajib kurikulum. Usulan itu disertai ayat (1a) dan (1b) tentang kualifikasi guru serta kewajiban negara menjamin pendidikan profesi, pelatihan, sarana, anggaran, dan perlindungan hukum.
Dua Jalur Perlindungan: Perpres untuk Guru Umum, UU untuk Guru KKA
Jully membedakan jalur penyelesaian sesuai jenis perlindungan yang dibutuhkan. Untuk perlindungan umum, ia menilai Peraturan Presiden memadai sebagai payung lintas sektor, dilengkapi Peraturan Menteri sebagai instrumen teknis.
Kedua instrumen itu, menurut dia, harus lengkap dengan mekanisme pencegahan, penindakan, dan kontrol atas kewenangan. Tanpa kontrol, aturan baru hanya menambah beban administratif tanpa menyelesaikan persoalan di lapangan.
Perlindungan khusus bagi guru KKA menuntut langkah lebih berat, yakni perubahan undang-undang. Alasannya, akar persoalan terletak pada status mata pelajaran koding dan kecerdasan artifisial yang belum tercantum dalam UU Sisdiknas.
"Kedua jalur itu menyatu menjadi satu sistem perlindungan hukum yang koheren, terkontrol, dan dapat dilaksanakan," kata Jully menjelaskan.
Dalam kerangka ini, perlindungan umum dan perlindungan khusus tidak berdiri sendiri-sendiri. Keduanya dirancang saling melengkapi agar tidak ada celah hukum yang membuat guru rentan ketika menghadapi persoalan terkait teknologi di ruang kelas.
Beban Guru Koding dan Kecerdasan Artifisial Tanpa Kepastian Hukum
Inti kegelisahan Jully terletak pada ketimpangan antara tuntutan dan pengakuan. Guru diminta mengajarkan koding dan kecerdasan artifisial, tetapi negara belum memberi mereka pengakuan dan perlindungan yang sepadan.
"Selama teknologi cerdas belum tercantum dalam Pasal 37 UU Sisdiknas, beban guru akan terus bertambah tanpa kepastian hukum," ujarnya.
Ia menegaskan tujuan disertasinya sederhana: agar guru dapat berinovasi dengan rasa aman. Rasa aman itu tidak muncul dari imbauan, melainkan dari kepastian status mata pelajaran, kualifikasi guru, dan jaminan negara atas pelatihan serta sarana.
Jully bukan sosok baru di bidang ini. Ia adalah CEO Robotic Explorer (PT Jully Tjindrawan Robotik), lembaga pendidikan robotika, koding, dan kecerdasan artifisial untuk jenjang TK hingga SMA. Pengalamannya mendampingi sekolah dan guru menjadi latar belakang penelitian doktoralnya.
Dari situ, ia melihat langsung bagaimana guru berhadapan dengan teknologi baru tanpa perangkat hukum yang memadai. Persoalannya bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan kedudukan profesional yang belum diakui secara normatif.
Latar Belakang: Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja
Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Dalam rumusan awalnya, teori ini bertumpu pada empat unsur: asas, kaidah, lembaga, dan proses.
Jully menambahkan unsur kelima, yaitu kontrol atas kewenangan. Penambahan itu bukan tanpa alasan. Ia menilai keempat unsur sebelumnya belum cukup menjawab persoalan ketika kewenangan di lapangan bergerak tanpa pengawasan yang jelas.
Dengan Model Asas-Norma-Lembaga-Proses-Kontrol, perlindungan hukum tidak berhenti pada lahirnya aturan. Ada mekanisme yang memastikan aturan dijalankan, diawasi, dan dikoreksi ketika menyimpang.
Kerangka ini relevan untuk sektor pendidikan yang melibatkan banyak pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, dan penyedia teknologi. Tanpa kontrol atas kewenangan, pembagian tanggung jawab di antara pihak-pihak itu mudah kabur.
Pendekatan tersebut juga menjawab kelemahan umum regulasi teknologi di Indonesia yang sering tertinggal dari praktik. Aturan lahir setelah persoalan terjadi, sementara guru sudah lebih dulu berhadapan dengan tuntutan di kelas.
Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Profesi Guru
Jika usulan Jully diterima, ada sejumlah perubahan yang akan menyentuh langsung profesi guru. Berikut poin-poin utamanya:
- Muatan wajib "teknologi cerdas" masuk ke Pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas melalui penambahan huruf j.
- Ayat (1a) dan (1b) mengatur kualifikasi guru serta kewajiban negara menjamin pendidikan profesi, pelatihan, sarana, anggaran, dan perlindungan hukum.
- Perpres menjadi payung lintas sektor untuk perlindungan umum, dengan Permen sebagai instrumen teknis.
- Mekanisme pencegahan, penindakan, dan kontrol atas kewenangan masuk ke dalam sistem perlindungan.
- Perlindungan khusus bagi guru KKA menuntut perubahan undang-undang, bukan sekadar aturan turunan.
Konsekuensinya, negara memikul kewajiban yang lebih tegas. Jaminan pelatihan dan sarana tidak lagi bisa diperlakukan sebagai program tambahan yang bergantung pada anggaran daerah.
Bagi sekolah, perubahan ini berarti ada rujukan hukum ketika menyelenggarakan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial. Bagi guru, status profesional mereka memperoleh dasar yang lebih kokoh.
Namun jalur legislasi bukan perkara cepat. Perubahan UU Sisdiknas harus melewati pembahasan di DPR bersama pemerintah, sementara Perpres dan Permen bisa disiapkan lebih dulu sebagai langkah antara.
Jully menempatkan disertasinya sebagai sumbangan pemikiran, bukan keputusan akhir. "Disertasi ini saya diruskan agar guru dapat berinovasi dengan rasa aman," katanya. Kajian serupa bisa dibaca pada pemberitaan ANTARA terkait perkembangan pendidikan dan teknologi.
Analisis Redaksi
Yang diajukan Jully Tjindrawan bukan sekadar tambahan pasal. Ia menyoroti cacat lama dalam cara Indonesia mengatur profesi guru: kewajiban terus ditambah, sementara hak dan perlindungan bergerak lambat. Koding dan kecerdasan artifisial sudah masuk ke ruang kelas, tetapi statusnya dalam UU Sisdiknas belum jelas. Di titik itu, guru menanggung risiko paling besar dengan jaminan paling tipis.
Pemisahan antara perlindungan umum dan perlindungan khusus adalah bagian paling tajam dari disertasi ini. Selama ini kebijakan pendidikan cenderung menyamaratakan semua guru dalam satu rezim aturan. Padahal guru yang mengajarkan koding menghadapi persoalan berbeda: kualifikasi, standar kompetensi, dan tanggung jawab profesional atas materi yang belum diakui negara. Menyamakan keduanya hanya menunda penyelesaian.
Usulan menempatkan kontrol atas kewenangan sebagai unsur kelima teori Mochtar Kusumaatmadja juga layak dibaca sebagai kritik terhadap praktik regulasi. Banyak aturan pendidikan lahir, tetapi pengawasan atas pelaksanaannya lemah. Tanpa kontrol, Perpres dan Permen hanya akan menjadi dokumen tambahan. Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada isi disertasi, melainkan pada kemauan politik untuk mengeksekusinya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0