Adela Kanasya Minta LLDIKTI Dampingi PTS Hadapi Persoalan Akreditasi
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, meminta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur mendampingi perguruan tinggi swasta (PTS) menghadapi persoalan akreditasi.
Permintaan itu disampaikan Adela dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat di Komisi X, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Persoalan akreditasi disebutnya perlu mendapat perhatian khusus karena menyangkut kelangsungan operasional dan mutu PTS di Jawa Timur.
LLDIKTI Wilayah VII menjadi sasaran permintaan tersebut karena lembaga inilah yang bertugas membina dan mengawasi perguruan tinggi swasta di wilayah Jawa Timur. Informasi lengkap mengenai pernyataan Adela dapat dibaca pada rilis resmi Fraksi Partai Golkar.
Permintaan Pendampingan untuk PTS di Jawa Timur
Dalam rilis tersebut, Adela menyoroti bahwa PTS di Jawa Timur menghadapi persoalan akreditasi yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena itu, ia meminta LLDIKTI Wilayah VII turun tangan mendampingi kampus-kampus swasta tersebut.
Permintaan ini masuk akal bila melihat posisi LLDIKTI. Lembaga yang dibentuk sebagai pengganti Kopertis ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di tingkat wilayah. Tugasnya mencakup pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi mutu perguruan tinggi swasta.
Adela tidak merinci jumlah PTS yang bermasalah atau kampus mana saja yang dimaksud. Namun arah permintaannya jelas: pendampingan mesti dilakukan agar PTS tidak berjalan sendiri saat menghadapi proses akreditasi.
Mengapa Akreditasi Menentukan Nasib PTS
Akreditasi bukan sekadar status administratif. Peringkat akreditasi menentukan apakah sebuah program studi boleh menerima mahasiswa baru, mengeluarkan ijazah yang diakui, dan mengakses berbagai skema bantuan pemerintah.
Bagi PTS, akreditasi juga berpengaruh langsung pada daya tarik di mata calon mahasiswa dan orang tua. Kampus dengan akreditasi rendah akan sulit bersaing, terutama ketika biaya kuliah menjadi pertimbangan utama keluarga.
Proses akreditasi sendiri melibatkan asesmen atas tata kelola, kualitas dosen, kurikulum, sarana prasarana, hingga luaran lulusan. Beban pemenuhan instrumen ini kerap lebih berat bagi PTS dengan sumber daya terbatas dibanding perguruan tinggi negeri.
Karena itu, pendampingan teknis dari LLDIKTI dinilai penting. Tanpa arahan yang jelas, PTS berisiko gagal memenuhi standar hanya karena tidak memahami prosedur, bukan karena mutunya buruk.
Posisi Komisi X DPR dan Konteks Pengawasan
Adela duduk di Komisi X DPR RI, mitra kerja kementerian yang menangani pendidikan. Melalui komisi ini, anggota legislatif memiliki kewenangan mengawasi kebijakan pendidikan tinggi, termasuk kinerja LLDIKTI di daerah.
Permintaan pendampingan ini bisa dibaca sebagai sinyal pengawasan. Adela seolah mengingatkan bahwa LLDIKTI tidak cukup hanya menilai dan memberi peringkat, tetapi juga harus membantu kampus yang kesulitan memenuhi standar.
Di sisi lain, pernyataan itu memperlihatkan adanya keluhan dari lapangan yang sampai ke DPR. Persoalan akreditasi PTS dianggap cukup mendesak untuk diangkat ke tingkat nasional, bukan sekadar diselesaikan di tingkat wilayah.
Dampak Bagi Mahasiswa dan Calon Mahasiswa
Jika pendampingan berjalan, dampak paling langsung dirasakan mahasiswa. Status akreditasi program studi menentukan pengakuan ijazah saat lulusan melamar kerja atau melanjutkan studi.
Bagi calon mahasiswa, kejelasan akreditasi menjadi informasi penting sebelum mendaftar. Kampus yang akreditasinya bermasalah berisiko kehilangan peminat, sementara kampus yang terbantu pendampingan bisa memperbaiki peringkatnya.
Ada pula implikasi pada dosen dan tenaga kependidikan. Perbaikan akreditasi biasanya menuntut pemenuhan kualifikasi dan beban kerja, yang berimbas pada tata kelola internal kampus.
- Mahasiswa berisiko terdampak bila status akreditasi program studi menurun.
- Calon mahasiswa membutuhkan kepastian status akreditasi sebelum memilih kampus.
- Dosen dan tenaga kependidikan menghadapi tuntutan pemenuhan standar mutu.
- PTS dengan sumber daya terbatas paling rentan terhadap beban prosedur akreditasi.
Langkah Selanjutnya yang Diharapkan
Yang diminta Adela cukup spesifik: LLDIKTI Wilayah VII mendampingi PTS menghadapi persoalan akreditasi. Bentuk pendampingan itu belum dirinci dalam rilis, apakah berupa bimbingan teknis, asistensi penyusunan dokumen, atau fasilitasi menghadapi asesor.
Publikasi resmi Fraksi Partai Golkar menjadi rujukan awal atas pernyataan ini. Untuk perkembangan lebih lanjut, pembaca dapat memantau kanal LLDIKTI Wilayah VII yang memuat informasi layanan dan pembinaan perguruan tinggi swasta di Jawa Timur.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari LLDIKTI Wilayah VII menanggapi permintaan tersebut. Belum diketahui pula apakah akan ada rapat kerja atau kunjungan pengawasan lanjutan dari Komisi X DPR RI terkait isu ini.
Analisis Redaksi
Permintaan Adela Kanasya menyentuh titik yang jarang dibahas terbuka: akreditasi sering diperlakukan sebagai ajang penilaian, bukan proses pembinaan. Padahal LLDIKTI punya mandat pendampingan yang semestinya berjalan sebelum kampus terpuruk peringkatnya.
Masalahnya, PTS di daerah kerap menghadapi keterbatasan sumber daya yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan. Tanpa asistensi teknis yang konkret, tuntutan pemenuhan standar berubah menjadi beban administratif yang menambah tekanan operasional kampus.
Karena itu, pernyataan ini layak diuji bukan dari retorikanya, melainkan dari tindak lanjutnya. Publik perlu melihat apakah pendampingan benar-benar berjalan, berapa kampus yang terbantu, dan apakah status akreditasinya membaik. Tanpa angka dan laporan terbuka, permintaan pendampingan hanya akan menjadi pernyataan politik yang lewat begitu saja.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0