Saran Teguh Yuwono ke Prabowo soal Cawapres: Kalau Mau Aman Ambil dari Partai, Rasional Pilih Representasi

Nov 21, 2026 - 18:10
 0  1
Saran Teguh Yuwono ke Prabowo soal Cawapres: Kalau Mau Aman Ambil dari Partai, Rasional Pilih Representasi

Pengamat politik senior Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, angkat bicara soal bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai Prabowo Subianto sebaiknya memilih wapres dari partai jika ingin aman, tetapi pilihan rasional jatuh pada profesional nonpartai atau tokoh keterwakilan daerah.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Teguh melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 21 November 2026. Menurutnya, Presiden akan mengirimkan dua nama ke MPR RI pada 25 November 2026, dan keputusan itu sepenuhnya berada di tangan kepala negara.

"Itu hak prerogatif presiden, dalam menentukan 2 nama," kata Teguh, dikutip dari pemberitaan VIVA.

Dua Nama Dikirim ke MPR pada 25 November 2026

Teguh menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sudah diatur dalam konstitusi. Presiden mengusulkan dua nama untuk kemudian dipilih oleh MPR RI. Tenggat 25 November 2026 menjadi titik penting yang dinanti publik.

Menurutnya, ada tiga kluster sumber nama yang bisa dipilih Prabowo. Pertama, partai pengusung atau partai koalisi. Kedua, partai non koalisi. Ketiga, kalangan nonpartai yang bisa berasal dari unsur daerah DPD RI, gubernur, atau tokoh lain.

"Namun semua bilang, diserahkan ke presiden kan," ungkapnya.

Ia menegaskan, dasar hukum langkah tersebut adalah Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Pasal itu menyebut jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengusulkan dua nama untuk dipilih MPR.

"Menjadi hak prerogatif itu ada di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar, yang menyebut jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden maka presiden mengusulkan dua nama," jelas Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip itu.

Empat Pimpinan DPD RI Masuk Radar Keterwakilan Daerah

Dalam pemaparannya, Teguh menyebut unsur keterwakilan daerah yang dimaksud merujuk pada empat pimpinan DPD RI. Mereka adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, serta tiga Wakil Ketua: GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Empat tokoh itu dinilai mengakar di daerah, menguasai persoalan wilayah, dan tahu prioritas apa yang perlu disentuh saat ini. Kombinasi pengalaman legislatif dan kedekatan dengan konstituen menjadi nilai tambah tersendiri.

"Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan partai. Tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah," kata dia.

Namun Teguh juga mengingatkan pentingnya rasionalitas. Menurutnya, harus diukur apakah saat ini ada tokoh daerah yang benar-benar kuat untuk mewakili representasi kepentingan daerah di tingkat nasional.

"Kalau mau rasional, menurut Teguh memilih Wapres unsur daerah yang mampu menyelesaikan konflik dan hubungan pusat-daerah," tulisnya dalam keterangan yang sama.

Peringatan soal Resistensi Parpol Pendukung

Teguh tidak hanya membahas sisi ideal. Ia memetakan risiko politik dari setiap opsi. Jika Prabowo memilih figur dari partai non koalisi, ada potensi resistensi dan penolakan dari parpol pendukung di dalam koalisi.

Karena itu, ia menilai kombinasi unsur koalisi dan keterwakilan daerah relatif lebih aman jika pemerintahan ingin stabil sampai 2029. Stabilitas kabinet menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan dalam pengambilan keputusan sebesar ini.

"Kalau pengin aman sampai selesai 2029, unsur koalisi dan keterwakilan daerah lebih baik. Sebab kalau dari non koalisi resisten mendapat penolakan dari parpol pendukung di koalisi," paparnya.

Ia menambahkan, presiden jangan hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik dari partai koalisi atau non koalisi. Pertimbangan publik harus masuk dalam hitungan.

"Kalau mau nyaman dan aman, maka pilih wapres dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi," ujarnya.

Nama Pramono Anung dan Puan Maharani Disebut

Dalam keterangannya, Teguh sempat menyinggung opsi dari partai non koalisi. Ia menyebut nama Pramono Anung dan Puan Maharani dari PDIP sebagai contoh yang secara teknis bisa diusulkan.

Namun ia langsung menambahkan catatan penting. PDIP, menurut Teguh, sudah bersikap tetap berada di luar pemerintahan. Sikap partai itu membuat peluang tersebut secara politik tidak sederhana.

"Misalnya Pramono Anung dan Mbak Puan Maharani dari PDIP. Namun, PDIP sendiri sudah bersikap, tetap di luar pemerintahan," katanya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa bursa cawapres tidak hanya soal kualitas individu, tetapi juga soal kompatibilitas dengan konfigurasi koalisi yang sudah terbangun. Nama yang populer belum tentu mudah diterima partai pendukung.

Yang Ditunggu Publik: Figur yang Menaikkan Kepercayaan

Teguh menempatkan kepercayaan publik sebagai ukuran utama. Menurutnya, publik menunggu bagaimana presiden memilih figur yang mampu meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, bukan sekadar memenuhi kuota politik.

Ia mempertanyakan apakah mengambil figur dari partai pengusung cukup mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Pertanyaan itu ia lontarkan sebagai refleksi atas kondisi politik terkini.

"Kalau mau jujur, yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana presiden memilih figur yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itu bisa dari profesional ataupun dari tokoh-tokoh daerah. Kalau mengambil dari partai pengusung apa cukup mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo?" tanyanya.

Dengan tenggat 25 November 2026 yang makin dekat, dua nama yang dikirim ke MPR akan menjadi penanda arah politik Prabowo. Apakah ia memilih jalur aman koalisi, atau mengambil risiko dengan figur di luar partai.

Analisis Redaksi

Saran Teguh Yuwono sebenarnya bukan sekadar soal siapa nama yang layak duduk di kursi wapres. Ia sedang membuka peta risiko yang jarang dibicarakan terbuka: pilihan aman belum tentu pilihan populer, dan pilihan populer belum tentu bisa lolos di MPR.

Ada ketegangan nyata antara stabilitas kabinet dan kepercayaan publik. Mengambil figur dari partai koalisi memang mengurangi gejolak internal, tetapi publik bisa membaca langkah itu sebagai bagi-bagi kekuasaan. Sebaliknya, memilih profesional atau tokoh daerah memberi sinyal pembaruan, dengan konsekuensi resistensi dari parpol pendukung.

Yang paling perlu diawasi adalah bagaimana dua nama itu akhirnya dipilih. Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 memberi presiden ruang prerogatif, tetapi ruang itu tetap harus dipertanggungjawabkan secara politik. Publik berhak menilai apakah pilihan tersebut memperkuat pemerintahan atau justru memperlebar jarak antara istana dan rakyat.

Sumber: dpd.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad