PSI Tegaskan Cakra Adi Negara Dipecat Sejak 2020, Bukan Anggota Saat Ditangkap

Nov 21, 2026 - 18:10
 0  1
PSI Tegaskan Cakra Adi Negara Dipecat Sejak 2020, Bukan Anggota Saat Ditangkap

DPD PSI Kota Bekasi menegaskan Cakra Adi Negara, pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara (Chakz), bukan lagi anggota partai sejak September 2020. Penegasan itu muncul menyusul penangkapan dirinya oleh Ditressiber Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Ad
Ad

Kronologi Penangkapan Cakra Adi Negara oleh Polda Metro Jaya

Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial CAN, yang dikonfirmasi sebagai Cakra Adi Negara, terkait laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan oleh Dani Eko Wiyono, Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyatakan penyidik menindaklanjuti laporan yang masuk sejak awal November 2026.

"Benar, Ditressiber Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang berinisial CAN terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah," ujar Budi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (20/11).

Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan awal, penyidik memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Cakra Adi Negara. Sebagai gantinya, penyidik mengenakan wajib lapor secara berkala. Cakra Adi Negara dipulangkan pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 02.10 WIB setelah pemeriksaan awal dan administrasi penyidikan selesai. Proses penyidikan tetap berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Alasan Laporan: Tudingan Dana AMPB Tidak Disalurkan

Laporan terhadap Cakra Adi Negara bermula dari unggahan akun miliknya yang menuduh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menerima sejumlah uang melalui perantara Dani Eko Wiyono, namun dana itu disebut tidak disalurkan. Dani sendiri dikenal sebagai koordinator ARPI yang kerap mendampingi pergerakan AMPB.

Tudingan dalam unggahan tersebut berbuntut panjang. Dani Eko Wiyono kemudian melaporkan Cakra Adi Negara ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah. Laporan itu teregistrasi pada awal November 2026 dan langsung ditindaklanjuti oleh penyidik Ditressiber.

Kasus ini menarik perhatian karena menyangkut nama sebuah organisasi masyarakat yang sedang menyuarakan aspirasinya. Namun, penyidik menegaskan proses hukum berjalan berdasarkan laporan korban dan alat bukti yang dikumpulkan, bukan karena tekanan pihak tertentu.

PSI Bantah Cakra Adi Negara Masih Anggota Partai

Di tengah proses hukum yang berjalan, DPD PSI Kota Bekasi angkat bicara. Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, menegaskan bahwa Cakra Adi Negara sudah bukan anggota partai sejak September 2020. Penegasan ini penting untuk meluruskan anggapan bahwa partai turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan.

Tanti menjelaskan, Cakra Adi Negara memang sempat menerima mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPC PSI Bekasi Selatan pada periode 2019-2020. Namun, penugasan tersebut hanya berjalan selama enam bulan.

"Mandat berlangsung enam bulan karena yang bersangkutan tidak lagi sejalan dengan sikap dan garis perjuangan partai. Bersamaan dengan itu, ada keputusan mengeluarkannya dari keanggotaan PSI," kata Tanti Herawati dalam keterangan yang dikutip detikcom, Sabtu (21/11).

Ia menambahkan, terhitung sejak keputusan pemberhentian pada September 2020, segala pernyataan maupun tindakan yang dilakukan Cakra Adi Negara tidak lagi berkaitan dengan institusi partai dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi.

Latar Belakang Konflik dan Posisi Hukum Para Pihak

Kasus ini bermula dari perselisihan yang melibatkan AMPB dan ARPI. Dani Eko Wiyono, selaku koordinator ARPI, merasa nama baiknya dicemarkan oleh unggahan Cakra Adi Negara yang menuduh adanya penerimaan dana yang tidak disalurkan. Tudingan itu dinilai tidak berdasar dan merugikan reputasi Dani maupun AMPB.

Dari sisi hukum, penyidik menjerat Cakra Adi Negara dengan dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Meski tidak ditahan, statusnya sebagai tersangka tetap berjalan dan ia wajib melapor secara berkala ke penyidik.

Pengamat hukum menilai langkah penyidik yang tidak melakukan penahanan merupakan hal wajar dalam kasus pencemaran nama baik, selama tersangka kooperatif dan tidak berpotensi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Proses penyidikan akan terus berlanjut untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.

Di sisi lain, PSI berupaya menjaga citra partai dengan menegaskan bahwa Cakra Adi Negara sudah lama bukan kader. Partai tidak ingin kasus pribadi mantan kadernya mencoreng nama PSI, terlebih menjelang agenda politik mendatang.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penangkapan Cakra Adi Negara menimbulkan reaksi beragam. Sebagian pihak menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam bermedia sosial, terutama saat menyampaikan tuduhan yang menyangkut nama baik orang lain atau organisasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa unggahan di media sosial dapat berujung pada proses hukum.

Bagi PSI, pernyataan tegas dari DPD Kota Bekasi menjadi upaya untuk memisahkan diri dari persoalan hukum mantan kadernya. Partai ingin memastikan publik tidak mengaitkan tindakan Cakra Adi Negara dengan kebijakan atau sikap resmi PSI.

Sementara itu, penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya akan terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi. Cakra Adi Negara dijadwalkan menjalani wajib lapor secara berkala. Belum ada keterangan resmi mengenai kapan berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.

Dani Eko Wiyono melalui kuasa hukumnya belum memberikan pernyataan tambahan terkait perkembangan kasus ini. Namun, laporan yang ia ajukan menunjukkan keseriusannya untuk membersihkan nama baiknya dan organisasi yang ia dampingi.

Analisis Redaksi

Kasus Cakra Adi Negara menjadi cermin betapa cepatnya sebuah unggahan di media sosial berubah menjadi perkara hukum. Tudingan yang dilontarkan tanpa bukti kuat tidak hanya berisiko pidana, tetapi juga merusak reputasi pihak yang dituduh. Di sinilah pentingnya literasi digital dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, terutama yang menyangkut nama baik orang lain.

Langkah PSI yang buru-buru menegaskan bahwa Cakra Adi Negara sudah dipecat sejak 2020 patut dicermati. Di satu sisi, partai berhak melindungi citranya. Namun, pernyataan itu juga bisa dibaca sebagai upaya menghindari tanggung jawab moral. Sebagai partai yang mengusung nilai solidaritas, PSI semestinya juga mendorong penyelesaian kasus ini secara transparan, bukan sekadar melepas tanggung jawab.

Yang paling krusial adalah bagaimana proses hukum berjalan. Penyidik harus bekerja profesional dan tidak terpengaruh tekanan politik. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, baik bagi pelapor maupun terlapor. Kasus ini sejatinya bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Sumber: cnnindonesia.com, news.detik.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad