Wamensos Agus Jabo Dorong TKSK Aktif Dampingi Warga Miskin dan Rentan

Nov 21, 2026 - 19:20
 0  1
Wamensos Agus Jabo Dorong TKSK Aktif Dampingi Warga Miskin dan Rentan

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) turun langsung mendampingi warga miskin dan kelompok rentan. Permintaan itu disampaikan di Kopeng, Kabupaten Semarang, saat angka kemiskinan nasional masih 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa.

Ad
Ad

Agus menegaskan TKSK bukan sekadar pelaksana tugas administratif. Mereka diminta menjangkau, mendampingi, dan memastikan warga yang membutuhkan mendapat intervensi yang tepat.

"Kita sebagai ujung tombak dari negara harus memahami betul apa yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu harus kita sambut dan kita laksanakan, khususnya bagi saudara-saudara saya yang ada di TKSK," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

HUT ke-17 TKSK di Kopeng Jadi Ajang Konsolidasi

Pesan itu disampaikan Agus dalam kegiatan Bakti Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka HUT ke-17 TKSK bersama TKSK se-Provinsi Jawa Tengah. Acara berlangsung di Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Sabtu (21/11).

Agenda tersebut mempertemukan pendamping sosial dari berbagai kecamatan dengan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Selain pidato arahan, kegiatan diisi penyerahan bantuan secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat.

Menurut Agus, ada dua prioritas utama yang harus menjadi perhatian TKSK: pengentasan kemiskinan dan penyelesaian persoalan masyarakat rentan. Dua isu itu disebutnya saling terkait karena kelompok rentan paling mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan ketika persoalan sosial tidak ditangani.

Data yang dipaparkan dalam kegiatan itu menempatkan angka kemiskinan Indonesia pada level 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa. Angka tersebut menjadi dasar mengapa pendampingan di tingkat kecamatan dinilai menentukan.

Tiga Mandat Presiden yang Harus Dijalankan TKSK

Agus menjelaskan ada tiga mandat Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ketiganya menjadi kerangka kerja yang harus dipahami pendamping lapangan.

  • Data akurat: memastikan ketersediaan data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
  • Bansos tepat sasaran: memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
  • Sekolah Rakyat: menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.

Dari tiga mandat itu, TKSK disebut punya posisi strategis dalam membantu pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Saat ini Kemensos tengah menggalakkan registrasi ulang penerima bansos melalui Gerakan Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Dalam gerakan tersebut, warga melengkapi dan memperbarui data sosial ekonominya. Agen Perlinsos membantu proses registrasi, memastikan informasi yang disampaikan sesuai kondisi sebenarnya, serta mendukung verifikasi agar data penerima bantuan semakin akurat.

Agus menargetkan pembenahan data itu berjalan penuh pada 2027. "Tahun 2027 nanti diharapkan data sudah by system, menggunakan Identitas Kependudukan Digital yang NIK-nya terhubung dengan instansi lain, sehingga bisa terlacak bagaimana status sebuah keluarga," kata Agus.

Bukan Sekadar Data, TKSK Diminta Menjenguk Warga

Menurut Agus, tugas TKSK tidak berhenti pada pembaruan data. Kehadiran langsung di tengah masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan negara mampu memberikan perlindungan dan penanganan yang sesuai.

"Jadi kita harus aktif menjenguk, menghampiri, mendampingi saudara-saudara kita yang miskin secara ekonomi dan saudara-saudara kita yang rentan karena masalah sosial," tegas Agus.

Ia menambahkan keterlibatan TKSK diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Dengan begitu, warga yang membutuhkan pertolongan dapat memperoleh solusi dan intervensi yang tepat, baik melalui bantuan sosial, rehabilitasi sosial, maupun program pemberdayaan.

Pola kerja semacam ini menuntut pendamping mengenal kondisi rumah tangga di wilayahnya, bukan hanya menerima laporan di atas meja. Persoalan sosial yang muncul di tingkat desa dan kelurahan, mulai dari lansia terlantar hingga keluarga dengan anggota disabilitas, disebut lebih mudah ditangani bila terdeteksi lebih awal.

Bantuan Rp 1,7 Miliar Lebih Diserahkan di Kopeng

Dalam kesempatan itu, Agus menyerahkan bantuan Kemensos secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat. Bantuan meliputi 189 paket nutrisi, sembilan unit kursi roda, dan sembilan paket bantuan kewirausahaan dengan total nilai Rp 210.125.000.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa 200 paket sembako, bantuan Kartu Jawa Tengah kepada 130 penerima manfaat, serta bantuan langsung tunai prioritas daerah bagi 19 penerima manfaat. Total bantuan Pemprov Jateng mencapai Rp 353.400.000.

Pemerintah Kabupaten Semarang menyalurkan bantuan permakanan SERASI KASIH senilai Rp 1.390.650.999 dan bantuan alat bantu disabilitas senilai Rp 1.020.070.000.

Dukungan dunia usaha turut melengkapi kegiatan tersebut. BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VI memberikan 15 unit kursi roda, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang memberikan 10 unit kursi roda, sedangkan PT BPR BKK memberikan 20 unit chopper untuk mendukung pemberdayaan sosial ekonomi.

Dari unsur TKSK, turut disalurkan bantuan pemberdayaan sosial ekonomi bagi PPSK senilai Rp 20 juta serta santunan purna tugas kepada 16 TKSK yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya dengan total nilai Rp 200 juta.

Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Dunia Usaha Jadi Kunci

Melalui peringatan HUT ke-17 ini, TKSK diharapkan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat. Dengan kerja aktif dan pendampingan berkelanjutan, TKSK diharapkan mampu memastikan program perlindungan dan pemberdayaan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Rangkaian bantuan yang diserahkan menunjukkan pola kerja yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya Kemensos. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPJS Kesehatan, hingga bank daerah masuk dalam skema yang sama.

Bagi TKSK, beban kerja bertambah karena mereka menjadi titik temu antara data, bantuan, dan kondisi nyata di lapangan. Registrasi ulang lewat Gerakan Perlinsos menuntut ketelitian, sementara pendampingan warga rentan menuntut kehadiran fisik yang tidak bisa digantikan laporan tertulis.

Informasi lebih lanjut soal program perlindungan sosial dapat dilihat melalui kanal resmi pemberitaan detikNews dan laman Kementerian Sosial.

Analisis Redaksi

Pidato Agus Jabo di Kopeng sebenarnya meletakkan ujian berat di pundak TKSK. Angka kemiskinan 8,07% atau 22,93 juta jiwa bukan soal kecil, dan sebagian besar dari mereka berada di wilayah kerja kecamatan yang diawasi pendamping sosial. Ketika data masih harus dirapikan lewat DTSEN dan registrasi ulang Perlinsos, TKSK berada di garis depan antara akurasi administratif dan kebutuhan warga yang mendesak.

Yang menarik, mandat yang dibawa bukan hanya soal bansos. Sekolah Rakyat disebut sebagai jalan memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Ini mengakui satu hal: bantuan tunai dan sembako menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi tidak otomatis mengangkat keluarga dari kemiskinan struktural. Namun tanpa data yang benar, sekolah mana pun tidak akan menjangkau anak yang tepat.

Karena itu, target data by system pada 2027 lewat Identitas Kependudukan Digital patut diawasi. Selama basis data belum rapi, risiko salah sasaran tetap ada, dan TKSK yang paling dulu disalahkan di lapangan. Peran "menjenguk dan menghampiri" yang ditegaskan Agus hanya bisa berjalan bila pendamping punya waktu, kapasitas, dan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa itu, imbauan aktif mendampingi berhenti sebagai slogan di atas panggung.

Sumber: kemensos.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad