Banjir Ancam Sidoarjo: Dedi Irwansa Dorong Bank Sampah dan Perbaikan Sekolah

Nov 21, 2026 - 19:30
 0  1
Banjir Ancam Sidoarjo: Dedi Irwansa Dorong Bank Sampah dan Perbaikan Sekolah

Ancaman banjir menjelang musim hujan di Sidoarjo menjadi keluhan utama warga dalam reses Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa di Desa Kletek, Kecamatan Taman. Selain drainase, buruknya pengelolaan sampah disebut memperparah genangan di hampir 70 persen wilayah Sidoarjo.

Ad
Ad

Agenda serap aspirasi itu mempertemukan legislator dengan warga desa. Persoalan yang muncul bukan hanya soal saluran air yang dangkal, tetapi juga kebiasaan membuang sampah yang membuat aliran tersumbat.

Dedi menilai, penanganan banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengerukan dan pembangunan infrastruktur. Perubahan perilaku warga di tingkat rumah tangga, katanya, justru menjadi kunci.

Kronologi Reses dan Temuan Warga di Desa Kletek

Reses digelar di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada November 2026. Warga menyampaikan keluhan soal ancaman banjir yang datang setiap musim hujan.

Dalam dialog itu, persoalan drainase tidak berdiri sendiri. Pengelolaan sampah yang buruk disebut sebagai salah satu pemicu utama genangan. Sampah rumah tangga yang menumpuk menyumbat saluran air.

Dedi menyebut persoalan lingkungan ini telah menyentuh hampir 70 persen wilayah Sidoarjo. Angka itu menjadi gambaran betapa luas dampak yang harus ditangani.

Karena itu, ia mendorong penguatan bank sampah dan gerakan sedekah sampah plastik sebagai langkah konkret mengurangi volume sampah rumah tangga. Program ini dinilai lebih menyentuh akar masalah dibanding sekadar mengeruk saluran.

“Kesadaran warga adalah fondasi utama, karena aturan dan anggaran tidak akan banyak bergerak tanpa kepedulian bersama,” ujar Dedi Irwansa.

Selain bank sampah, Dedi menyoroti perlunya pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Fasilitas itu diharapkan dikelola secara mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan begitu, persoalan lingkungan tidak berhenti pada pengurangan sampah. TPS3R yang dikelola BUMDes disebut bisa memberi nilai ekonomi bagi masyarakat desa.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Dedi Irwansa

Dedi Irwansa adalah Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur. Ia menjabat legislator untuk periode 2024–2029.

Ia mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Sidoarjo. Karena itu, reses di Desa Kletek menjadi ruang langsung bagi warga untuk menyampaikan keluhan.

Dalam reses tersebut, Dedi tidak hanya membahas banjir dan sampah. Ia juga meninjau sarana pendidikan dan menyoroti kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan.

Saat meninjau TK Dharma Wanita di Desa Masangan Wetan, ditemukan atap bangunan sekolah yang telah lapuk dan nyaris ambruk. Padahal sekitar 50 hingga 60 anak masih belajar di sekolah itu setiap hari.

Kondisi itu diperberat oleh honor tenaga pendidik yang hanya sekitar Rp400 ribu per bulan. Dedi memahami keterbatasan pemerintah desa dalam membantu lembaga pendidikan mandiri maupun swasta.

Keterbatasan itu muncul menyusul regulasi yang membatasi penggunaan dana desa untuk kepentingan tersebut sejak periode 2006–2008. Karena itu, ia berkomitmen memperjuangkan perbaikan gedung sekolah melalui jalur penganggaran pemerintah provinsi.

“Usulan perbaikan gedung sekolah akan kami dorong masuk melalui mekanisme SIPD agar bisa direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya,” kata Dedi.

Latar Belakang: Sampah, Data Kemiskinan, dan Anggaran Daerah

Persoalan sampah di Sidoarjo bukan perkara baru. Volume sampah rumah tangga yang terus bertambah membuat saluran air dan drainase cepat tersumbat, terutama saat hujan deras.

Dedi menilai penanganan sampah tidak cukup mengandalkan infrastruktur. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari lingkungan rumah tangga harus menjadi perhatian utama.

Selain lingkungan, dialog bersama masyarakat menyoroti akurasi data kemiskinan atau desil. Ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dan subsidi pendidikan dinilai kerap menimbulkan persoalan di tingkat desa.

Data yang tidak akurat berpotensi memunculkan prasangka terhadap perangkat desa ketika bantuan tidak diterima warga yang membutuhkan. Dedi mengingatkan pentingnya pembaruan data kependudukan dan sosial secara berkala agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal pemanfaatan anggaran daerah. Dua pos anggaran yang disebutnya adalah APBD Jawa Timur yang mencapai sekitar Rp27 triliun dan APBD Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp5,8 triliun.

Dalam reses itu, Dedi menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, sejumlah aspek teknis masih perlu dievaluasi, terutama keterlibatan masyarakat, potensi penggunaan dana desa, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi.

Dampak bagi Warga: Banjir, Sekolah, dan Ekonomi Desa

Jika tidak ditangani, ancaman banjir berdampak langsung pada aktivitas warga Sidoarjo. Genangan yang meluas bisa mengganggu permukiman, jalan, dan aktivitas ekonomi harian.

Di sektor pendidikan, kondisi atap TK Dharma Wanita yang nyaris ambruk menjadi risiko nyata bagi keselamatan puluhan anak. Sekitar 50 hingga 60 murid belajar di bawah atap yang sudah lapuk.

Honor tenaga pendidik yang hanya sekitar Rp400 ribu per bulan menambah beban pengelolaan sekolah. Perbaikan gedung lewat mekanisme SIPD diharapkan bisa masuk pada tahun anggaran berikutnya.

Di sisi ekonomi, Dedi mengapresiasi keberadaan Koperasi Wanita (Kopwan) di Desa Kletek yang dinilai aktif melibatkan kaum perempuan. Baginya, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan nyata perlu menjadi prioritas.

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya sekadar memperkenalkan program baru tanpa memastikan kesiapan teknis dan keterlibatan masyarakat. Kritik ini ia arahkan ke pelaksanaan KDMP.

“Secara teknis ada hal yang kurang pas, terutama karena tidak melibatkan masyarakat desa secara penuh,” tegas Dedi.

Langkah Selanjutnya: SIPD, Bank Sampah, dan Pengawasan Anggaran

Dari reses ini, ada sejumlah langkah yang akan didorong Dedi. Perbaikan gedung sekolah akan diusulkan melalui mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar masuk tahun anggaran berikutnya.

Untuk persoalan sampah dan banjir, ia mendorong penguatan bank sampah, gerakan sedekah sampah plastik, serta pembangunan TPS3R yang dikelola BUMDes. Program ini diharapkan mengurangi volume sampah rumah tangga sekaligus memberi nilai ekonomi.

Dedi juga meminta pembaruan data kependudukan dan sosial dilakukan berkala. Data yang akurat menjadi syarat agar bantuan sosial dan subsidi pendidikan tidak salah sasaran.

Pengawasan anggaran menjadi bagian lain yang ia tekankan. Warga diajak ikut mengawal pemanfaatan APBD Jawa Timur sekitar Rp27 triliun dan APBD Sidoarjo Rp5,8 triliun.

Melalui reses tersebut, Dedi berharap aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan. Ia ingin keluhan soal banjir, sampah, fasilitas pendidikan, hingga ekonomi desa ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penganggaran yang tepat.

Informasi lebih lanjut soal agenda reses dan kegiatan DPRD Jawa Timur dapat dilihat di laporan Kabar Jawa Timur. Rujukan kebijakan pengelolaan sampah dan TPS3R dapat dibaca pada situs Kementerian Lingkungan Hidup.

Analisis Redaksi

Keluhan warga Desa Kletek memperlihatkan satu hal yang jarang masuk pidato resmi: banjir di Sidoarjo bukan semata soal beton dan pengerukan. Ada persoalan perilaku, dan perilaku tidak bisa dianggarkan lewat proyek fisik semalam.

Dedi Irwansa membaca persoalan ini dengan menempatkan bank sampah dan sedekah sampah plastik di depan. Pilihan itu masuk akal secara ekologis, tetapi justru di situ ujiannya. Bank sampah di banyak daerah mati suri setelah semangat awal surut karena tidak ada pasar dan pendampingan. Gagasan TPS3R yang dikelola BUMDes bisa menutup celah itu, asalkan benar-benar berjalan sebagai unit usaha, bukan sekadar papan nama.

Yang juga patut dicatat adalah temuan di TK Dharma Wanita. Atap lapuk, puluhan anak belajar di bawahnya, dan guru digaji sekitar Rp400 ribu per bulan. Regulasi yang membatasi dana desa untuk lembaga pendidikan swasta memang nyata, tetapi justru karena itu jalur SIPD yang dijanjikan Dedi harus dikawal publik. Tanpa pengawasan, janji anggaran tahun berikutnya mudah menguap.

Kritik Dedi soal KDMP yang dinilai kurang melibatkan warga desa sejalan dengan keluhan serupa di banyak tempat. Program yang turun dari atas sering gagal karena lahan belum siap dan masyarakat baru diajak saat papan diresmikan. Reses seperti di Kletek seharusnya menjadi alat untuk membalik urutan itu: dengar dulu, baru rancang.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad