UU Reforma Agraria 2026: Kesiapan BRAN Jadi Sorotan

Nov 21, 2026 - 19:30
 0  1
UU Reforma Agraria 2026: Kesiapan BRAN Jadi Sorotan

Kesiapan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi sorotan setelah UU 10/2026 tentang Reforma Agraria disahkan. Koordinasi lintas sektor dan kejelasan kewenangan disebut sebagai tantangan utama dalam menjalankan mandat undang-undang tersebut.

Ad
Ad

Dilansir dari Hukumonline, kesiapan BRAN mencakup tiga aspek krusial: kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan kejelasan kewenangan. Ketiganya menjadi penentu apakah reforma agraria dapat berjalan sesuai target atau justru tersendat di tahap implementasi.

Mandat UU 10/2026 dan Posisi BRAN

UU 10/2026 tentang Reforma Agraria memberikan mandat luas kepada BRAN untuk mewujudkan reforma agraria di Indonesia. Namun, mandat yang luas itu belum tentu diimbangi dengan kesiapan struktur kelembagaan yang memadai. Inilah yang menjadi sorotan utama.

Reforma agraria sendiri bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno, program ini sudah digagas melalui UU Pokok Agraria tahun 1960. Namun, implementasinya kerap terkendala oleh tumpang tindih regulasi, resistensi birokrasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. UU 10/2026 hadir sebagai upaya untuk memperbarui kerangka hukum tersebut.

BRAN didesain sebagai lembaga yang mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga pemerintah daerah. Tanpa kejelasan kewenangan, koordinasi ini berpotensi macet di lapangan.

Tiga Tantangan Utama: Kelembagaan, Koordinasi, Kewenangan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, setidaknya ada tiga tantangan yang harus segera dijawab BRAN. Pertama, kesiapan kelembagaan. BRAN perlu memastikan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai sebelum menjalankan program prioritas.

Kedua, koordinasi lintas sektor. Reforma agraria menyentuh banyak sektor: pertanahan, kehutanan, pertanian, hingga investasi. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, kebijakan di satu sektor bisa bertabrakan dengan sektor lain. Misalnya, pelepasan kawasan hutan untuk reforma agraria harus sejalan dengan kebijakan kehutanan yang ada.

Ketiga, kejelasan kewenangan. Siapa berwenang menetapkan objek tanah yang akan direformasi? Bagaimana pembagian tugas antara BRAN dan kementerian teknis? Pertanyaan-pertanyaan ini masih membutuhkan jawaban tegas dalam bentuk peraturan pelaksana.

  • Kesiapan kelembagaan: struktur, SDM, dan anggaran BRAN.
  • Koordinasi lintas sektor: sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
  • Kejelasan kewenangan: pembagian tugas dan batas tanggung jawab antar lembaga.

Latar Belakang: Mengapa Reforma Agraria Penting?

Reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Data historis menunjukkan bahwa sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir pihak, sementara banyak petani tidak memiliki lahan. Program ini diharapkan dapat memberikan akses tanah kepada masyarakat, terutama petani kecil dan masyarakat adat.

Selain itu, reforma agraria juga berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik agraria yang terus muncul di berbagai daerah. Konflik sering terjadi akibat tumpang tindih sertifikat, klaim tanah adat, dan ekspansi perkebunan atau tambang. Dengan payung hukum baru, diharapkan penyelesaian konflik dapat lebih terstruktur.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa implementasi reforma agraria selalu menghadapi hambatan. Mulai dari resistensi elite lokal, keterbatasan data, hingga lemahnya penegakan hukum. Karena itu, keberadaan BRAN sebagai lembaga koordinator menjadi kunci.

Dampak dan Reaksi

Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah atau BRAN terkait sorotan ini. Namun, pengamat kebijakan agraria menilai bahwa kesiapan BRAN akan menentukan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan reforma agraria. Jika BRAN tidak siap, UU 10/2026 hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata.

Di sisi lain, masyarakat sipil yang peduli pada isu agraria menyambut baik lahirnya undang-undang ini. Mereka berharap BRAN segera dibentuk dan bekerja, terutama untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama. Namun, mereka juga mengingatkan agar prosesnya transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dampak langsung yang diharapkan adalah percepatan redistribusi tanah dan penyelesaian sengketa. Sementara dampak jangka panjangnya adalah pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di pedesaan. Semua itu bergantung pada bagaimana BRAN menjalankan mandatnya.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa langkah perlu segera diambil. Pertama, pemerintah perlu mempercepat pembentukan struktur organisasi BRAN hingga tingkat daerah. Kedua, menyusun peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci kewenangan dan mekanisme koordinasi.

Ketiga, memastikan anggaran yang cukup untuk operasional BRAN dan program reforma agraria. Keempat, membangun sistem data agraria yang terintegrasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih informasi. Kelima, melibatkan masyarakat sipil dalam proses monitoring dan evaluasi.

Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, kekhawatiran tentang kesiapan BRAN akan terus menjadi sorotan. Publik akan menunggu apakah UU 10/2026 benar-benar mampu mewujudkan reforma agraria yang selama ini dinanti, atau hanya menjadi regulasi yang menambah daftar panjang janji tanpa realisasi.

Analisis Redaksi

Kesiapan BRAN adalah ujian pertama bagi efektivitas UU 10/2026. Undang-undang ini memberikan mandat besar, tetapi tanpa kelembagaan yang kuat, mandat itu hanya akan menjadi beban. Sorotan terhadap tiga tantangan utama—kelembagaan, koordinasi, dan kewenangan—bukanlah hal baru. Setiap rezim yang mencoba reforma agraria selalu menghadapi persoalan serupa. Bedanya, kini ada payung hukum yang lebih spesifik.

Namun, payung hukum saja tidak cukup. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen politik dengan segera mengisi struktur BRAN dan menerbitkan aturan pelaksana. Jangan sampai undang-undang ini bernasib sama seperti program-program sebelumnya yang kandas di tengah jalan karena tarik-menarik kepentingan. Koordinasi lintas sektor sering menjadi titik lemah karena masing-masing kementerian memiliki agenda sendiri. Di sinilah BRAN harus mampu menjadi orkestrator yang tegas, bukan sekadar lembaga formalitas.

Jika BRAN tidak mampu menjawab tantangan ini, publik berhak mempertanyakan urgensi keberadaannya. Sebaliknya, jika BRAN serius, UU 10/2026 bisa menjadi tonggak baru keadilan agraria di Indonesia. Waktu yang akan membuktikan, tetapi indikatornya sudah terlihat sejak awal: kesiapan kelembagaan dan kejelasan kewenangan. Tanpa itu, reforma agraria hanya akan menjadi wacana di atas kertas.

Sumber: atrbpn.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad