Bangkalan Perluas Layanan Hukum Lewat Posbakum, Ini Skema dan Sasaran Programnya
- Sinergi Tiga Pihak di Balik Pembentukan Posbakum Bangkalan
- Dua Fungsi Utama: Pendampingan Warga Miskin dan Pendidikan Hukum
- Peran Paralegal dan Penguatan SDM Jadi Sorotan Bupati
- Harapan Bupati: Warga Tidak Bingung Saat Hadapi Persoalan Hukum
- Jangkauan Layanan hingga Tingkat Bawah Jadi Target Berikutnya
- Analisis Redaksi: Posbakum Akan Diuji di Meja Layanan, Bukan di Panggung
Pemerintah Kabupaten Bangkalan memperluas pendidikan dan akses layanan hukum bagi warga lewat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), hasil sinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dan organisasi profesi advokat setempat.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyebut program ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. "Ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, memberikan kepastian hukum, serta memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan," kata Lukman dalam keterangan kepada media di Bangkalan, Sabtu.
Posbakum bukan sekadar kanal pengaduan. Menurut rencana yang dipaparkan pemerintah daerah, pos ini dirancang menjadi titik temu pertama antara warga dan sistem hukum, mulai dari informasi, konsultasi, hingga pendampingan awal.
Sinergi Tiga Pihak di Balik Pembentukan Posbakum Bangkalan
Pembentukan Posbakum di Bangkalan melibatkan tiga pihak utama. Pertama, Pemkab Bangkalan sebagai penyedia layanan dan penanggung jawab program. Kedua, Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur sebagai mitra teknis dan kelembagaan. Ketiga, organisasi profesi advokat di Kabupaten Bangkalan yang akan menjalankan fungsi pendampingan.
Lukman menjelaskan bahwa kerja sama dengan organisasi advokat itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pembentukan Posbakum. "Selain bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, pembentukan Posbakum ini juga berkat kerja sama dengan organisasi profesi advokat di Kabupaten Bangkalan," ujarnya.
Kolaborasi semacam ini penting karena bantuan hukum tidak bisa berjalan hanya dengan niat baik pemerintah daerah. Diperlukan tenaga hukum yang memahami prosedur, mulai dari advokat hingga paralegal di tingkat desa.
Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur berperan pada sisi pembinaan dan penyelarasan kebijakan, sementara organisasi advokat mengisi kebutuhan tenaga pendamping di lapangan. Pemkab Bangkalan berada di posisi yang menyiapkan kanal layanan agar warga bisa mengakses keduanya tanpa harus menempuh jalur panjang.
Pola kerja tiga pihak ini sejalan dengan skema bantuan hukum yang berjalan di banyak daerah, di mana pemerintah daerah menggandeng organisasi bantuan hukum untuk melayani masyarakat tidak mampu. Rujukan kebijakan nasionalnya dapat dilihat pada laman Kementerian Hukum.
Dua Fungsi Utama: Pendampingan Warga Miskin dan Pendidikan Hukum
Ada dua tugas yang dibebankan pada Posbakum Bangkalan. Pertama, memberikan fasilitasi kepada warga miskin dan kurang mampu yang berhadapan dengan masalah hukum. Kedua, memberikan wawasan dan informasi hukum melalui program pendidikan masyarakat melek hukum.
Lukman menegaskan, keberadaan Posbakum tidak boleh berhenti pada fungsi pertama. "Keberadaan Posbakum tersebut nantinya tidak boleh sebatas memberikan fasilitasi terhadap warga miskin dan kurang mampu yang memiliki masalah hukum, akan tetapi juga bertugas memberikan wawasan dan informasi tentang hukum melalui program pendidikan masyarakat melek hukum," katanya.
Dengan dua fungsi itu, Posbakum menempati posisi yang berbeda dari kantor advokat konvensional. Warga yang belum tahu apakah persoalannya masuk ranah pidana, perdata, atau administratif bisa datang lebih dulu untuk mendapatkan penjelasan.
Pendidikan hukum menjadi bagian yang kerap terlewat dalam program bantuan hukum. Padahal, banyak sengketa di tingkat desa—soal waris, batas tanah, hingga perjanjian utang—berakar pada ketidaktahuan warga soal hak dan prosedur.
Karena itu, Posbakum diarahkan menjadi ruang informasi, bukan sekadar tempat pengaduan. Warga bisa berkonsultasi sebelum masalah membesar, sehingga potensi sengketa panjang bisa ditekan sejak awal.
Peran Paralegal dan Penguatan SDM Jadi Sorotan Bupati
Lukman secara khusus menyoroti pentingnya penguatan paralegal. Menurutnya, penambahan peran itu harus diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Penguatan paralegal juga diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan perannya secara optimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Pernyataan itu menyiratkan satu hal: jumlah personel bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas pendampingan menentukan apakah warga benar-benar terbantu atau justru mendapat informasi keliru.
Paralegal biasanya bekerja di tingkat paling bawah, berhadapan langsung dengan warga. Mereka menjadi jembatan antara masyarakat dan advokat, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota kabupaten.
Bangkalan memiliki wilayah luas dengan banyak desa di kawasan pesisir dan pedalaman. Jarak dan biaya transportasi masih menjadi penghalang utama bagi warga untuk mencari bantuan hukum. Kehadiran paralegal di tingkat lokal bisa memangkas hambatan itu.
Karena itu, pelatihan berkala, pemahaman kode etik, serta pengawasan terhadap kinerja paralegal menjadi pekerjaan rumah yang harus disiapkan sejak awal, bukan setelah program berjalan.
Harapan Bupati: Warga Tidak Bingung Saat Hadapi Persoalan Hukum
Lukman berharap Posbakum menjadi ruang yang dekat dengan masyarakat. "Harapan kami, Posbakum dapat menjadi ruang pelayanan yang dekat dengan masyarakat, tempat mereka memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan awal ketika menghadapi persoalan hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa sendiri atau kebingungan saat berhadapan dengan persoalan hukum," katanya.
Harapan itu menyasar persoalan yang cukup nyata. Banyak warga memilih diam ketika tersangkut masalah hukum karena takut biaya, tidak tahu prosedur, atau merasa tidak punya kuasa.
Menurut Lukman, pemahaman hukum yang baik di tengah masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan harmonis, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga.
Dalam keterangan yang sama, ia menempatkan pendidikan hukum sebagai investasi jangka panjang. Warga yang tahu hak dan kewajibannya lebih kecil kemungkinannya terjerat masalah, baik sebagai pelaku maupun korban.
Pandangan itu sejalan dengan prinsip yang biasa dipakai dalam layanan bantuan hukum, bahwa pencegahan lebih murah daripada penyelesaian perkara. Rujukan soal akses keadilan bisa ditelusuri melalui ANTARA dan pemberitaan resmi pemerintah daerah.
Jangkauan Layanan hingga Tingkat Bawah Jadi Target Berikutnya
Melalui sinergi Pemkab Bangkalan dan Kanwil Kemenkum Jawa Timur, optimalisasi Posbakum diharapkan memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Ada beberapa hal yang perlu disiapkan agar target itu tercapai:
- Penetapan lokasi dan jam layanan Posbakum yang mudah dijangkau warga, termasuk di kecamatan jauh dari pusat kabupaten.
- Penyediaan tenaga pendamping, baik advokat maupun paralegal, dengan pembagian wilayah kerja yang jelas.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sosialisasi program ke desa dan kelurahan agar warga tahu ke mana harus mengadu.
- Pencatatan dan evaluasi berkala atas kasus yang masuk sebagai bahan perbaikan layanan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bangkalan menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, memberikan kepastian hukum, serta memastikan setiap warga punya kesempatan sama memperoleh akses terhadap keadilan.
Yang belum dijelaskan dalam keterangan itu adalah besaran anggaran, jumlah personel, dan tenggat waktu operasional Posbakum. Detail teknis semacam ini biasanya menentukan apakah sebuah program bertahan setelah seremoni peluncuran.
Analisis Redaksi: Posbakum Akan Diuji di Meja Layanan, Bukan di Panggung
Gagasan Posbakum di Bangkalan masuk kategori tepat sasaran. Kabupaten ini punya banyak persoalan hukum yang jarang naik ke permukaan, dari sengketa tanah di kawasan pesisir sampai perkara waris di tingkat desa. Selama ini warga menempuh jalur sendiri, sering kali tanpa pendamping yang memahami prosedur.
Namun, keberhasilan program bantuan hukum tidak diukur dari pembentukan lembaganya. Ukurannya sederhana: berapa warga yang datang, berapa yang mendapat pendampingan, dan berapa lama mereka menunggu. Tanpa data itu, Posbakum berisiko berhenti sebagai papan nama di kantor kecamatan.
Catatan kedua soal paralegal. Bupati sudah menyebut pentingnya peningkatan kapasitas SDM, dan itu tepat. Persoalannya, paralegal kerap bekerja dengan honor minim dan pengawasan longgar. Jika tidak dibenahi, kualitas layanan akan timpang antara satu wilayah dan wilayah lain.
Pemerintah daerah juga perlu membuka informasi soal anggaran dan alur layanan. Warga yang hendak meminta bantuan hukum harus tahu syarat apa yang dibawa, ke mana harus datang, dan siapa yang menangani. Transparansi itu bukan formalitas, melainkan syarat agar keadilan yang dijanjikan benar-benar bisa diakses warga Bangkalan.
Sumber: jatim.antaranews.com, kemenkum.go.id, antaranews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0