Partai Politik Dituntut Kembali Perjuangkan Kepentingan Rakyat, Bukan Kekuasaan

Nov 21, 2026 - 20:50
 0  1
Partai Politik Dituntut Kembali Perjuangkan Kepentingan Rakyat, Bukan Kekuasaan

Partai politik kembali diingatkan bahwa politik bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama dalam kehidupan politik.

Ad
Ad

Peringatan itu muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap perilaku partai yang dinilai lebih sibuk mengurus elektoral ketimbang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Substansi perjuangan untuk kepentingan masyarakat dinilai mulai tergerus oleh pragmatisme politik.

Dalam laporan RRI Surabaya, politik tidak semestinya hanya menjadi arena perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Substansi perjuangan untuk kepentingan masyarakat harus kembali menjadi orientasi utama dalam kehidupan politik.

Kritik terhadap Pragmatisme Partai Politik

Kritik terhadap partai politik bukan hal baru. Sejak reformasi 1998, harapan besar diletakkan pada partai sebagai saluran aspirasi rakyat. Namun, dalam dua dekade terakhir, banyak partai dinilai lebih fokus pada strategi memenangkan pemilu dan membagi kekuasaan.

Pengamat politik menilai partai kerap terjebak pada politik transaksional. Kaderisasi ideologis melemah, sementara mesin partai lebih sering digunakan untuk kepentingan elite. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu berpihak pada rakyat kecil.

Data dari berbagai lembaga survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap partai politik cenderung rendah dibandingkan lembaga negara lain seperti TNI, Polri, atau KPK. Meski angka pastinya bervariasi, trennya konsisten: partai dianggap kurang responsif terhadap persoalan sehari-hari warga.

Fungsi Ideal Partai dalam Sistem Demokrasi

Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi utama yang diatur dalam undang-undang. Fungsi-fungsi ini seharusnya menjadi pedoman dalam setiap langkah partai.

  • Pendidikan politik bagi masyarakat.
  • Penyerapan dan agregasi aspirasi rakyat.
  • Rekrutmen dan kaderisasi pemimpin politik.
  • Penyusunan kebijakan yang berpihak pada publik.
  • Kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Namun, dalam praktiknya, fungsi-fungsi tersebut sering kali terpinggirkan. Partai lebih sibuk mengurus koalisi dan kursi menteri ketimbang memastikan aspirasi konstituen terwakili di parlemen.

Padahal, undang-undang telah mengamanatkan partai untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara serius. Misalnya, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai wajib memperjuangkan kepentingan rakyat.

Respons Publik dan Harapan Perubahan

Di tingkat akar rumput, harapan agar partai kembali berpihak pada rakyat masih kuat. Berbagai kelompok masyarakat sipil terus mendesak partai untuk membuka ruang partisipasi dan transparansi.

Forum warga dan organisasi nonpemerintah sering menggelar diskusi publik untuk mengawal kebijakan partai. Mereka menuntut agar partai tidak hanya muncul menjelang pemilu, tetapi hadir sepanjang waktu.

Beberapa partai mulai merespons dengan program-program berbasis komunitas. Namun, upaya ini masih dianggap seremonial dan belum menyentuh akar persoalan. Publik menunggu bukti konkret, bukan sekadar retorika.

Di sisi lain, media massa dan platform digital menjadi ruang bagi publik untuk mengawasi kinerja partai. Tekanan publik yang terus meningkat menjadi ujian bagi partai untuk membuktikan komitmennya.

Langkah ke Depan: Mengembalikan Orientasi Politik

Untuk mengembalikan orientasi politik pada kepentingan rakyat, diperlukan perubahan mendasar dalam tubuh partai. Pertama, kaderisasi harus diperkuat dengan pendidikan ideologi dan etika politik.

Kedua, partai perlu membangun mekanisme penyerapan aspirasi yang efektif, bukan hanya menjelang pemilu. Ketiga, transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan partai harus ditingkatkan.

Selain itu, sistem pemilu dan pembiayaan partai perlu dievaluasi agar tidak mendorong praktik transaksional. Dukungan negara terhadap partai seharusnya diimbangi dengan akuntabilitas yang ketat.

Yang tak kalah penting, partai harus berani mengambil posisi yang jelas dalam isu-isu strategis, seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa keberpihakan yang tegas, kepercayaan publik akan sulit dipulihkan.

Analisis Redaksi

Kritik bahwa partai politik lebih sibuk mengurus kekuasaan daripada kepentingan rakyat bukan tanpa dasar. Dalam banyak kasus, keputusan partai lebih mencerminkan kompromi elite daripada kebutuhan konstituen. Ini adalah persoalan serius bagi kualitas demokrasi.

Namun, menyalahkan partai semata tidak cukup. Publik juga perlu meningkatkan pengawasan dan partisipasi. Tanpa tekanan dari bawah, partai akan cenderung nyaman dengan pola lama. Pendidikan politik bagi warga menjadi kunci agar tuntutan perubahan tidak berhenti pada retorika.

Pada akhirnya, partai politik adalah alat, bukan tujuan. Jika partai lupa pada tujuan awalnya—memperjuangkan kepentingan rakyat—maka eksistensinya kehilangan makna. Sudah saatnya partai kembali merawat kepercayaan publik dengan kerja nyata, bukan janji manis.

Sumber: hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad