Negara-negara Sepakat 'Elaborasi' Aturan Robot Pembunuh AI pada 2028

Nov 21, 2026 - 21:40
 0  1
Negara-negara Sepakat 'Elaborasi' Aturan Robot Pembunuh AI pada 2028

Sebanyak 128 negara peserta Konferensi Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) di Jenewa sepakat mengelaborasi kemungkinan perjanjian regulasi senjata otonom mematikan, atau yang dikenal sebagai "robot pembunuh", dalam dua tahun ke depan. Kesepakatan itu lahir setelah hampir 100 negara mendorong aturan hukum yang mengikat, namun ditolak sejumlah negara produsen senjata utama.

Ad
Ad

Kronologi Perundingan yang Berjalan Hingga Dini Hari

Pengumuman pada Sabtu (21/11/2026) itu menutup rangkaian perundingan yang berlangsung alot di Jenewa, Swiss. Hampir 100 negara menyerukan adopsi cepat aturan hukum yang mengikat terhadap senjata yang mampu membunuh tanpa keputusan akhir dari manusia untuk menembak.

Negara-negara produsen senjata utama, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Israel, menentang dorongan tersebut. Keputusan dalam konvensi ini memerlukan persetujuan seluruh negara anggota, sehingga posisi ketiga negara itu menjadi penentu arah akhir kesepakatan.

Para diplomat menyebut keberatan Rusia terhadap prosedur membuat sejumlah sesi formal dibatalkan. Perundingan atas rumusan akhir kemudian berlangsung sepanjang malam hingga mencapai kesepakatan pada Sabtu.

Julien Thoeni, diplomat Swiss yang memimpin konferensi, mengungkap bahwa sejumlah negara menolak kata "bernegosiasi". Teks yang disepakati merujuk pada "elaborasi" sebuah instrumen, bukan negosiasi resmi menuju perjanjian yang mengikat.

Pilihan kata itu bukan sekadar soal semantik. Dalam praktik diplomasi perlucutan senjata, mandat negosiasi memberi dasar hukum yang lebih kuat untuk menghasilkan traktat, sementara mandat elaborasi lebih longgar dan membuka ruang bagi negara yang enggan terikat.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Thoeni menyebut lebih dari 10 tahun perundingan telah menghasilkan langkah signifikan bagi perlucutan senjata kemanusiaan. Ia menegaskan proses lanjutan harus menentukan senjata mana yang dapat dilarang menurut hukum humaniter internasional dan mana yang boleh digunakan namun diatur.

"Ini menunjukkan bahwa bahkan di dunia yang terpecah tajam saat ini, diplomasi multilateral masih dapat menghasilkan hasil konkret," kata Thoeni kepada wartawan saat rapat ditutup, dikutip dari pemberitaan Al Jazeera.

Dari sisi organisasi masyarakat sipil, koalisi Stop Killer Robots yang beranggotakan 300 organisasi menilai mandat tersebut "diencerkan". Koalisi itu menyebut hasil konferensi tidak menawarkan jalur jelas menuju aturan hukum yang mengikat.

Direktur eksekutif Stop Killer Robots, Nicole van Rooijen, mengatakan senjata otonom telah dikerahkan dalam pertempuran, termasuk sistem yang menggunakan kecerdasan artifisial untuk memilih sasaran.

"Menunda pembentukan instrumen hukum yang mengikat menempatkan warga sipil dan kemanusiaan pada risiko," ujarnya kepada kantor berita AFP.

Senada, Verity Coyle, wakil direktur bidang persenjataan di Human Rights Watch, menyebut hasil itu mengecewakan. "Ini tidak memberikan tindakan mendesak yang dibutuhkan untuk menyepakati aturan baru, tetapi teknologinya melaju pesat," kata Coyle kepada AFP.

Latar Belakang: Lebih dari Satu Dekade Perundingan CCW

CCW adalah kerangka hukum PBB yang mengatur kategori senjata konvensional tertentu, mulai dari ranjau darat hingga senjata yang memancarkan pecahan yang sulit dideteksi. Perundingan mengenai senjata otonom mematikan telah berlangsung lebih dari 10 tahun di bawah kerangka ini tanpa menghasilkan traktat yang mengikat.

Sejak 2017, koalisi Stop Killer Robots gencar mendorong perjanjian baru. Sejumlah organisasi internasional, termasuk PBB, sebelumnya memperingatkan bahwa sistem senjata yang memilih dan menyerang sasaran tanpa kendali manusia menimbulkan persoalan serius bagi hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil serta prinsip proporsionalitas.

Yang menjadi inti perdebatan bukan hanya keberadaan senjata itu, melainkan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Hukum humaniter internasional mensyaratkan adanya pertanggungjawaban atas setiap serangan, dan sistem yang bekerja sepenuhnya otomatis menyulitkan penelusuran rantai tanggung jawab tersebut.

Perdebatan juga menyentuh definisi. Tidak semua sistem otonom bersifat mematikan, dan tidak semua senjata berbasis kecerdasan artifisial mengambil keputusan menembak sendiri. Celah definisi inilah yang membuat perundingan bertahun-tahun berjalan lambat.

Dampak Kesepakatan terhadap Perlindungan Warga Sipil

Keputusan di Jenewa berarti tidak ada larangan atau pembatasan yang mengikat secara hukum dalam dua tahun ke depan, sementara pengembangan dan pengerahan sistem otonom terus berjalan. Bagi negara-negara yang mendorong aturan ketat, ini memperpanjang masa ketidakpastian hukum.

Bagi negara produsen senjata utama, mandat elaborasi memberi ruang untuk terus mengembangkan teknologi sambil tetap berada di meja perundingan. Keputusan berbasis konsensus membuat setiap langkah menuju aturan mengikat bergantung pada persetujuan negara yang paling enggan.

Beberapa implikasi yang muncul dari hasil konferensi:

  • Mandat yang disepakati menggunakan kata "elaborasi", bukan "negosiasi", sehingga tidak menjamin lahirnya traktat mengikat.
  • Keputusan CCW diambil berdasarkan konsensus, memberi hak veto efektif kepada negara penentang.
  • Proses lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam dua tahun ke depan, dengan fokus memetakan senjata yang dilarang dan yang diizinkan namun diatur.
  • Organisasi masyarakat sipil menilai hasil ini tidak sebanding dengan laju pengembangan teknologi.

Peta jalan dua tahun itu akan menjadi ujian bagi efektivitas CCW sebagai forum perlucutan senjata. Bila elaborasi tidak berujung pada instrumen yang jelas, tekanan akan kembali mengarah pada pembentukan kerangka di luar PBB, sebagaimana pernah terjadi pada kampanye pelarangan ranjau darat dan senjata nuklir.

Langkah Selanjutnya Menuju 2028

Dengan mandat yang telah disepakati, perhatian beralih ke cara negara-negara anggota mengisi kerangka elaborasi tersebut. Thoeni menyebut proses itu harus memilah senjata yang dapat dilarang menurut hukum humaniter internasional dan senjata yang dapat diizinkan dengan regulasi.

Pembahasan teknis diperkirakan mencakup definisi sistem otonom mematikan, tingkat kendali manusia yang wajib dipertahankan, mekanisme peninjauan penggunaan senjata baru, serta bentuk pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran.

Bagi koalisi Stop Killer Robots dan Human Rights Watch, dua tahun ke depan menjadi periode kritis. Keduanya menilai pengerahan senjata otonom di medan tempur telah berlangsung, dan penundaan aturan berarti risiko bagi warga sipil terus berlanjut tanpa payung hukum yang jelas.

Sementara itu, negara-negara yang menolak mandat mengikat belum menunjukkan perubahan posisi. Dengan aturan konsensus yang berlaku, laju perundingan hingga 2028 akan sangat ditentukan oleh negara-negara itu.

Analisis Redaksi

Hasil konferensi Jenewa memperlihatkan pola yang sudah lama dikenal dalam diplomasi perlucutan senjata: ketika teknologi bergerak lebih cepat daripada hukum, negara-negara pemilik teknologi memilih memperlambat, bukan mempercepat. Perubahan kata dari "negosiasi" menjadi "elaborasi" adalah bukti paling telanjang bahwa substansi telah dikorbankan demi kompromi prosedural.

Yang paling dirugikan bukan negara-negara di meja perundingan, melainkan warga sipil di wilayah konflik. Sistem otonom yang memilih sasaran tanpa keputusan manusia menciptakan celah pertanggungjawaban yang sulit ditutup oleh hukum humaniter internasional yang ada. Menunda aturan mengikat berarti membiarkan celah itu terbuka, sementara uji coba dan pengerahan terus berjalan.

Namun, menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total juga tidak akurat. Mandat elaborasi tetap menjaga isu ini hidup di bawah kerangka PBB dan memberi pijakan bagi pembahasan definisi serta batas kendali manusia. Pertanyaannya kini bukan apakah diplomasi multilateral masih berfungsi, melainkan apakah dua tahun cukup untuk mengubah elaborasi menjadi perlindungan nyata bagi mereka yang paling rentan.

Sumber: hrw.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad