DPRD Samarinda Siap Gugat Rp 209 Miliar: Hak Daerah yang Terancam

Nov 21, 2026 - 22:10
 0  1
DPRD Samarinda Siap Gugat Rp 209 Miliar: Hak Daerah yang Terancam

DPRD Samarinda mulai mempertimbangkan langkah hukum untuk memperjuangkan dana sekitar Rp 209 miliar yang dinilai menjadi hak daerah. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menyatakan komunikasi antarpemerintah akan diupayakan lebih dulu sebelum menempuh jalur gugatan.

Ad
Ad

Persoalan ini muncul dari pengurangan target opsen dan Bagi Hasil Pajak (BHP) yang berdampak pada keuangan Kota Samarinda. DPRD menilai angka Rp 209 miliar bukan sekadar selisih perhitungan, melainkan menyangkut kemampuan pemerintah kota membiayai pembangunan.

Kronologi Persoalan Opsen dan BHP Samarinda

Masalah bermula ketika target penerimaan dari opsen pajak dan Bagi Hasil Pajak (BHP) mengalami pengurangan. Pengurangan ini memengaruhi proyeksi pendapatan daerah Kota Samarinda. DPRD Samarinda kemudian menyoroti dampaknya terhadap keuangan kota.

Viktor Yuan mengatakan pihaknya belum ingin terburu-buru mengambil langkah konfrontatif. Komunikasi antarpemerintah dinilai menjadi jalan pertama untuk mencari kejelasan atas persoalan tersebut.

Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara terperinci metode kalkulasi yang digunakan Pemprov Kaltim hingga berpengaruh terhadap proyeksi penerimaan daerah.

"Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari pemprov," kata Viktor, Sabtu (21/11/2026).

Selain persoalan perhitungan, kepastian waktu penyaluran dana juga menjadi perhatian legislatif. Hingga kini, DPRD masih menunggu kejelasan mengenai jadwal transfer dana yang dipersoalkan tersebut.

"Kalau komunikasi ini belum menemukan titik terang, tentu kami akan memanggil pihak terkait melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk meminta penjelasan," ujarnya.

Bagi politikus Partai Demokrat tersebut, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut perbedaan angka dalam perencanaan keuangan antarpemerintah daerah.

Nilai Rp 209 miliar itu memiliki arti penting karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah kota membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

"Itu haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan dan itu yang harus dikejar," tuturnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Viktor Yuan

Viktor Yuan adalah Anggota Komisi II DPRD Samarinda dari Partai Demokrat. Ia menjadi salah satu suara yang paling vokal menyoroti persoalan ini. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa DPRD tidak ingin terburu-buru menempuh jalur hukum.

"Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari pemprov," kata Viktor.

Ia juga menyebut bahwa komunikasi antarpemerintah menjadi langkah awal. Jika tidak membuahkan hasil, DPRD akan memanggil pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Kalau komunikasi ini belum menemukan titik terang, tentu kami akan memanggil pihak terkait melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk meminta penjelasan," ujarnya.

Lebih jauh, Viktor menyampaikan perjuangan terhadap dana tersebut juga berpotensi melibatkan struktur Partai Demokrat di tingkat daerah maupun pusat. Langkah itu diperlukan untuk membahas kemungkinan penyelesaian melalui jalur hukum, apabila komunikasi dan upaya politik tidak membuahkan hasil.

"Kalau memang ini tidak berhasil, saya akan komunikasi dengan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) atau DPP (Dewan Pimpinan Pusat), apakah kita akan melakukan gugatan atau apa," ucap Viktor.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Kota Samarinda terkait persoalan ini.

Latar Belakang: Opsen Pajak dan BHP dalam Keuangan Daerah

Opsen pajak dan Bagi Hasil Pajak (BHP) merupakan komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Opsen adalah pungutan tambahan yang dikenakan bersama dengan pajak pokok, sementara BHP adalah bagian dari penerimaan pajak yang dibagikan kepada daerah penghasil.

Pengurangan target opsen dan BHP secara langsung memengaruhi proyeksi penerimaan daerah. Bagi Samarinda, angka Rp 209 miliar bukan jumlah kecil. Dana sebesar itu setara dengan anggaran untuk berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

DPRD menilai perlu ada kejelasan mengenai metode kalkulasi yang digunakan Pemprov Kaltim. Perbedaan asumsi atau data dapat menyebabkan selisih yang signifikan dalam perencanaan keuangan.

Selain itu, kepastian waktu penyaluran dana juga krusial. Tanpa jadwal yang jelas, pemerintah kota akan kesulitan merencanakan belanja daerah.

Persoalan ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman.

Dampak bagi Keuangan dan Pembangunan Samarinda

Jika dana Rp 209 miliar tidak segera cair, dampaknya akan terasa pada kemampuan pemerintah kota membiayai pembangunan. Viktor menegaskan bahwa dana itu adalah hak masyarakat Samarinda.

"Itu haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan dan itu yang harus dikejar," tuturnya.

Pengurangan penerimaan daerah dapat memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian anggaran. Program yang sudah direncanakan mungkin harus ditunda atau dikurangi. Hal ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini. Mereka tidak ingin hak daerah terabaikan begitu saja.

"Kalau komunikasi ini belum menemukan titik terang, tentu kami akan memanggil pihak terkait melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk meminta penjelasan," ujarnya.

Langkah Selanjutnya: Dari RDP hingga Gugatan Hukum

DPRD Samarinda telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan. Langkah pertama adalah komunikasi antarpemerintah untuk meminta penjelasan mengenai metode kalkulasi dan jadwal penyaluran dana.

Jika komunikasi tidak membuahkan hasil, DPRD akan memanggil pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP ini akan melibatkan Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda.

Langkah berikutnya adalah melibatkan struktur Partai Demokrat di tingkat daerah dan pusat. Viktor mengatakan akan berkomunikasi dengan DPD atau DPP untuk membahas kemungkinan gugatan.

"Kalau memang ini tidak berhasil, saya akan komunikasi dengan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) atau DPP (Dewan Pimpinan Pusat), apakah kita akan melakukan gugatan atau apa," ucap Viktor.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan RDP akan digelar. DPRD masih menunggu respons dari Pemprov Kaltim.

Untuk diketahui, persoalan serupa juga pernah terjadi di daerah lain. Penyelesaiannya sering kali memerlukan mediasi dari pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri.

Analisis Redaksi

Langkah DPRD Samarinda untuk memperjuangkan dana Rp 209 miliar patut diapresiasi. Mereka tidak tinggal diam ketika hak daerah terancam. Namun, pernyataan Viktor Yuan yang menyebut akan melibatkan DPD/DPP Partai Demokrat menunjukkan bahwa persoalan ini juga sarat muatan politik.

Di satu sisi, langkah komunikasi antarpemerintah adalah pilihan bijak. Namun, jika komunikasi tidak berjalan lancar, opsi gugatan hukum bisa menjadi jalan terakhir. Gugatan hukum memang bukan hal yang mudah, tetapi bisa menjadi preseden bagi daerah lain.

Yang paling penting, transparansi dalam perhitungan opsen dan BHP harus segera diwujudkan. Jangan sampai masyarakat Samarinda menjadi korban dari ketidakjelasan kebijakan fiskal antara provinsi dan kota. DPRD harus memastikan bahwa setiap rupiah yang menjadi hak daerah benar-benar sampai dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sumber: kutairaya.com, kemendagri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad