PASTIPADU 2027 Fokus Empat Persoalan Sosial, Bapperida Sulbar Perkuat Kemitraan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperluas cakupan kemitraan PASTIPADU pada 2027 dari dua menjadi empat persoalan sosial: stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah (ATS), dan pencegahan perkawinan anak. Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menyebut kekuatan program ini terletak pada keterpaduan layanan antarsektor.
Perluasan itu dibahas dalam rapat kerja sama mitra PASTIPADU Tahun 2027 di Kantor Bapperida Sulbar, Jumat (20/11/2026). Rapat dipimpin langsung Amujib dan dihadiri perwakilan OPD, BAZNAS, perusahaan perkebunan sawit, pelaku usaha perhotelan, serta mitra pembangunan lainnya.
“PASTIPADU ini sebagai suatu inovasi keterpaduan. Inovasinya adalah bagaimana kita mempertemukan beberapa persoalan dan tentunya tugas dan fungsi kita, mempertemukan layanan, kemudian OPD tetap menjalankan tugas sektoralnya sementara integrasi dalam penyusunan jadwal, sasaran, dan tindak lanjut saling terhubung,” jelas Amujib dalam rapat tersebut.
Kronologi dan Agenda Rapat PASTIPADU 2027
Rapat Jumat pekan lalu bukan sekadar seremoni. Ada tiga agenda utama yang dibahas, sebagaimana dijelaskan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Rahyati Rauf.
Pertama, evaluasi pelaksanaan intervensi mitra sepanjang 2026. Kedua, rencana kerja sama dengan Kementerian Agama terkait Posyandu Beribadah. Ketiga, persiapan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan mitra perusahaan dan BAZNAS untuk tahun 2027.
“Pada pelaksanaan sebelumnya, kemitraan PASTIPADU difokuskan pada dua isu, yaitu stunting dan kemiskinan. Untuk tahun 2027, cakupannya akan diperluas menjadi empat isu prioritas, dengan menambahkan penanganan anak tidak sekolah dan pencegahan perkawinan anak. Perluasan ini dilakukan karena persoalan-persoalan tersebut saling berkaitan dan membutuhkan penanganan bersama,” ujar Rahyati.
Menurut Rahyati, evaluasi menjadi pintu masuk sebelum kerja sama diperpanjang. Dari evaluasi itu pemerintah bisa memetakan program yang sudah berjalan, hasil intervensi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta dukungan yang masih dibutuhkan mitra. Rencana kerja tahun berikutnya disusun berdasarkan temuan itu, bukan asumsi.
Rapat juga menyepakati bahwa mitra diminta segera menyampaikan laporan evaluasi program 2026, dokumentasi kegiatan, dan usulan lokus desa baru. Bapperida bersama perangkat daerah terkait akan menindaklanjuti pembahasan teknis dokumen kerja sama pada awal Desember. Penandatanganan kerja sama dengan BAZNAS dan perusahaan dijadwalkan pada Desember 2026, menyesuaikan kesiapan dokumen dan agenda pimpinan.
Pihak yang Terlibat dan Wilayah Lokus Kemitraan
PASTIPADU melibatkan banyak pihak. Di tingkat pemerintah, Bapperida Sulbar menjadi koordinator, dengan dukungan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, serta pejabat fungsional perencana. Rapat dihadiri Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital Dinas Kominfo, serta Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar Nurhalia B.
Dari sisi mitra, ada BAZNAS Sulawesi Barat, perusahaan perkebunan sawit, dan pelaku usaha perhotelan. Berdasarkan pemetaan, terdapat 17 desa dan kelurahan yang menjadi lokus kemitraan perusahaan perkebunan sawit dan usaha perhotelan di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Selain itu, ada 10 lokus intervensi bersama mitra BAZNAS di sejumlah wilayah Sulawesi Barat.
Sejumlah intervensi mitra pada 2026 telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. PT Manakarra Unggul Lesari, misalnya, mendukung rehabilitasi dua Posyandu di Desa Sandana, Kecamatan Tommo, termasuk dukungan bagi kader dan pemberian makanan tambahan.
Mitra BAZNAS menjalankan program yang lebih luas: bantuan gizi, pemberdayaan usaha mikro, bantuan pendidikan, santunan bagi masyarakat kurang mampu, hingga dukungan pembangunan rumah tidak layak huni. Semua intervensi itu tercatat sebagai bagian dari kemitraan yang kini akan diperluas cakupannya.
Latar Belakang: Panca Daya dan Visi Sulawesi Barat Maju
Perluasan PASTIPADU bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, melalui pelaksanaan Panca Daya. Terutama pada misi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Dalam konteks PASTIPADU, penanganan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keempatnya berkaitan dengan kondisi keluarga yang sama dan membutuhkan dukungan berbagai sektor.
Amujib menegaskan bahwa setiap perangkat daerah tetap menjalankan tugas sektoralnya. Yang diintegrasikan adalah penyusunan jadwal, penentuan sasaran, dan tindak lanjut. Pendekatan ini menghindari tumpang tindih program dan memastikan bantuan sampai ke penerima yang tepat.
Empat isu yang dipilih mencerminkan keterkaitan itu. Anak putus sekolah dan perkawinan anak sering berakar pada kemiskinan keluarga. Stunting berkaitan dengan gizi dan pola asuh. Ketika satu persoalan ditangani, persoalan lain ikut terdampak. Karena itu, keterpaduan menjadi kata kunci, bukan sekadar penambahan program baru.
Informasi seputar kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Barat dapat dipantau melalui portal resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Program penanganan stunting dan gizi masyarakat juga menjadi agenda nasional yang dapat dilihat di situs Bappenas.
Tantangan Data dan Aplikasi PASTIPADU
Di balik perluasan cakupan, rapat mengidentifikasi sejumlah tantangan. Yang paling menonjol adalah ketepatan data penerima manfaat, sinkronisasi sasaran antarlembaga, serta pelaporan kegiatan melalui aplikasi PASTIPADU.
Ketiga hal itu saling terkait. Data yang tidak akurat membuat sasaran meleset. Sasaran yang tidak sinkron antarlembaga membuat intervensi menumpuk di satu keluarga dan kosong di keluarga lain. Sementara pelaporan yang rumit membuat mitra enggan mendokumentasikan kegiatan, sehingga pemerintah sulit memantau perkembangan.
Karena itu, penyempurnaan aplikasi menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Tujuannya agar mitra lebih mudah melaporkan kegiatan dan pemerintah dapat memantau perkembangan intervensi secara berkala. Tanpa perbaikan aplikasi, perluasan dari dua menjadi empat isu berisiko hanya menambah beban administrasi tanpa perbaikan hasil di lapangan.
Beberapa tantangan yang tercatat dalam pembahasan:
- Ketepatan data penerima manfaat di tingkat desa dan kelurahan.
- Sinkronisasi sasaran antarlembaga dan antarsektor.
- Pelaporan kegiatan mitra melalui aplikasi PASTIPADU yang perlu disederhanakan.
- Kesiapan dokumen kerja sama sebelum penandatanganan Desember 2026.
Evaluasi 2026 menjadi dasar untuk menjawab tantangan itu. Mitra diminta menyampaikan laporan dan dokumentasi, sementara Bapperida menyiapkan pembahasan teknis pada awal Desember.
Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju Desember 2026
Bagi masyarakat di 17 desa dan kelurahan lokus perusahaan serta 10 lokus BAZNAS, perluasan PASTIPADU berarti peluang intervensi yang lebih menyeluruh. Keluarga yang sebelumnya hanya menerima bantuan gizi bisa mendapat dukungan pendidikan atau pemberdayaan usaha mikro. Pendekatan berbasis keluarga memungkinkan satu intervensi menyentuh beberapa persoalan sekaligus.
Bagi mitra, perluasan ini menuntut penyesuaian. Perusahaan dan BAZNAS perlu menyelaraskan program dengan empat isu prioritas, termasuk menambah kegiatan yang menyasar anak tidak sekolah dan pencegahan perkawinan anak. Laporan evaluasi 2026 menjadi syarat sebelum perpanjangan kerja sama ditandatangani.
Bapperida menegaskan bahwa PASTIPADU tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Program ini diarahkan menghasilkan intervensi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, perusahaan, dan mitra lain diharapkan memperkuat upaya Gubernur Suhardi Duka mewujudkan Panca Daya dan mempercepat pencapaian visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Yang perlu dicermati, keberhasilan perluasan ini bergantung pada disiplin evaluasi. Jika laporan mitra masuk tepat waktu dan aplikasi diperbaiki, empat isu prioritas bisa ditangani secara terpadu. Jika tidak, penambahan isu hanya akan memperpanjang daftar program tanpa perubahan nyata pada keluarga sasaran.
Analisis Redaksi
Keputusan memperluas PASTIPADU dari dua menjadi empat isu layak diapresiasi. Selama ini program sosial sering berjalan sendiri-sendiri: ada program gizi, ada program pendidikan, ada bantuan ekonomi. Padahal persoalannya menumpuk pada keluarga yang sama. Menggabungkan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak dalam satu kerangka adalah pengakuan bahwa masalah sosial tidak bisa dipotong sektoral.
Namun perluasan cakupan selalu membawa risiko. Dari dua isu menjadi empat berarti dua kali lipat sasaran, dua kali lipat pelaporan, dan dua kali lipat koordinasi. Bapperida sendiri mengakui ada tantangan ketepatan data, sinkronisasi sasaran, dan pelaporan aplikasi. Jika persoalan dasar itu tidak dibereskan sebelum Desember, penambahan isu hanya akan menambah beban administratif bagi mitra di lapangan.
Karena itu, dua hal perlu dijaga. Pertama, perbaikan aplikasi PASTIPADU harus selesai sebelum kerja sama ditandatangani, bukan sesudah. Kedua, evaluasi 2026 harus dibaca jujur, termasuk mengakui program yang tidak berjalan. Keterpaduan hanya bermakna jika menghasilkan perubahan terukur pada keluarga sasaran, bukan sekadar dokumen kerja sama yang rapi di atas kertas.
Sumber: bappenas.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0