Legislator Golkar: Illicit Enrichment Sudah Diatur di UU Tipikor dan TPPU

Nov 22, 2026 - 06:50
 0  1
Legislator Golkar: Illicit Enrichment Sudah Diatur di UU Tipikor dan TPPU

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa praktik illicit enrichment atau pengayaan tidak wajar sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pernyataan ini merespons pengaduan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Habiburokhman.

Ad
Ad

Menurut Soedeson, pengaduan ICW yang menuding Habiburokhman melakukan illicit enrichment tidak tepat karena aturan mengenai hal tersebut telah ada dalam kedua undang-undang tersebut. Ia menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset yang saat ini tengah dibahas tidak mengatur secara spesifik mengenai illicit enrichment karena sudah tercakup dalam UU Tipikor dan TPPU.

Kronologi Pengaduan ICW terhadap Habiburokhman

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya melaporkan Habiburokhman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan illicit enrichment. Laporan tersebut dilayangkan karena ICW menilai ada ketidaksesuaian antara harta kekayaan Habiburokhman dengan penghasilannya sebagai anggota DPR. ICW mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan tersebut.

Habiburokhman sendiri membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa hartanya diperoleh secara sah dan siap membuktikannya. Namun, ICW tetap bersikeras bahwa laporan mereka didasari oleh bukti-bukti yang cukup.

Soedeson Tandra kemudian angkat bicara. Ia menilai bahwa langkah ICW mengadukan Habiburokhman ke KPK tidak tepat karena delik illicit enrichment tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perampasan Aset. Menurutnya, jika ingin menjerat seseorang dengan illicit enrichment, maka yang harus digunakan adalah UU Tipikor dan TPPU.

Pernyataan Soedeson Tandra: Illicit Enrichment Sudah Diatur

Soedeson menjelaskan bahwa UU Tipikor telah mengatur mengenai delik korupsi yang berkaitan dengan pengayaan diri sendiri secara tidak sah. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, misalnya, mengatur tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Selain itu, UU TPPU juga mengatur mengenai harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil risiko.

"Illict enrichment itu sudah diatur di UU Tipikor dan UU TPPU. Jadi tidak perlu diatur lagi di UU Perampasan Aset," kata Soedeson dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Ia menambahkan bahwa UU Perampasan Aset lebih fokus pada mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, bukan pada penindakan delik illicit enrichment. Oleh karena itu, menurutnya, pengaduan ICW yang meminta KPK menyelidiki dugaan illicit enrichment terhadap Habiburokhman seharusnya merujuk pada UU Tipikor dan TPPU, bukan UU Perampasan Aset.

Soedeson juga menyoroti bahwa dalam UU Perampasan Aset, tidak ada pasal yang secara khusus mengkriminalisasi illicit enrichment. Hal ini karena illicit enrichment dianggap sudah tercakup dalam delik korupsi dan pencucian uang.

Latar Belakang UU Perampasan Aset dan Isu Illicit Enrichment

UU Perampasan Aset merupakan undang-undang yang mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana. RUU ini telah lama dibahas di DPR dan menjadi salah satu prioritas dalam pemberantasan korupsi. Namun, hingga kini, RUU tersebut belum juga disahkan.

Dalam draf RUU Perampasan Aset, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Namun, mengenai illicit enrichment, tidak diatur secara eksplisit. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dan aktivis antikorupsi.

ICW sendiri mendesak agar illicit enrichment diatur secara tegas dalam UU Perampasan Aset. Menurut ICW, dengan mengatur illicit enrichment, maka penindakan korupsi akan lebih efektif, terutama untuk menjerat para pejabat yang hartanya tidak wajar.

Namun, Soedeson berpendapat bahwa hal itu tidak perlu karena sudah ada UU Tipikor dan TPPU. Ia menilai bahwa yang lebih penting adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Dampak dan Reaksi atas Pernyataan Soedeson

Pernyataan Soedeson mendapat beragam tanggapan. Sebagian kalangan menilai bahwa pernyataannya mencerminkan sikap DPR yang kurang serius dalam memberantas korupsi. Namun, ada juga yang setuju bahwa illicit enrichment sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

ICW sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Soedeson. Namun, sebelumnya ICW telah menegaskan bahwa laporan mereka terhadap Habiburokhman didasari oleh bukti yang kuat dan bukan sekadar asumsi.

Habiburokhman juga belum memberikan komentar atas pernyataan Soedeson. Sebelumnya, ia telah membantah tuduhan ICW dan menyatakan bahwa hartanya diperoleh secara sah.

Pengamat hukum pidana, misalnya, menilai bahwa perdebatan mengenai illicit enrichment ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Menurut mereka, illicit enrichment sebaiknya diatur secara eksplisit dalam UU Perampasan Aset agar tidak menimbulkan multitafsir.

Langkah Selanjutnya: KPK dan DPR

KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai pengaduan ICW terhadap Habiburokhman. Namun, KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan korupsi, termasuk illicit enrichment, berdasarkan UU Tipikor dan TPPU.

Sementara itu, DPR masih terus membahas RUU Perampasan Aset. Soedeson Tandra sendiri merupakan anggota Komisi III yang membidangi hukum. Ia berjanji akan mengawal pembahasan RUU tersebut agar sesuai dengan kepentingan bangsa.

Namun, hingga kini belum ada jadwal pasti kapan RUU Perampasan Aset akan disahkan. Sejumlah pihak mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU tersebut untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Yang jelas, perdebatan mengenai illicit enrichment ini akan terus bergulir. Publik akan menantikan langkah KPK dalam menangani pengaduan ICW terhadap Habiburokhman, serta sikap DPR dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Analisis Redaksi

Pernyataan Soedeson Tandra bahwa illicit enrichment sudah diatur dalam UU Tipikor dan TPPU memang memiliki dasar hukum. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, sementara UU TPPU mengatur tentang harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil risiko. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum atas delik ini seringkali terkendala oleh sulitnya pembuktian.

Oleh karena itu, wacana untuk mengatur illicit enrichment secara eksplisit dalam UU Perampasan Aset sebenarnya bertujuan untuk mempermudah penindakan. Dengan pengaturan yang jelas, penegak hukum dapat lebih mudah menjerat pelaku korupsi yang hartanya tidak wajar. Sayangnya, DPR tampaknya belum melihat urgensi tersebut.

Pernyataan Soedeson juga bisa dibaca sebagai upaya untuk meredam tekanan publik terhadap Habiburokhman. Sebagai sesama anggota DPR, wajar jika ia membela koleganya. Namun, publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dugaan illicit enrichment yang dituduhkan kepada Habiburokhman. KPK harus segera menyelidiki laporan ICW secara profesional dan akuntabel.

Sumber: news.detik.com, icw.or.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad