Fadli Zon dan Herzaky Jadi Korban Penyadapan Ilegal 2021-2026, Pengintaian Petinggi Partai Terbongkar

Nov 22, 2026 - 05:30
 0  1
Fadli Zon dan Herzaky Jadi Korban Penyadapan Ilegal 2021-2026, Pengintaian Petinggi Partai Terbongkar

Menteri Kebudayaan sekaligus petinggi Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap nomor telepon selulernya disadap secara ilegal selama lima tahun, sejak 2021 hingga 2026. Pengakuan itu disampaikan setelah ia dua kali dimintai keterangan polisi sebagai korban dalam kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ad
Ad

Fadli menyebut dirinya termasuk pihak yang paling lama mengalami penyadapan di antara para korban yang tengah didalami aparat. Pengakuan itu ia sampaikan melalui akun media sosial X pribadinya pada Sabtu (21/11/2026).

"Beberapa hari lalu, saya 2 kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik. Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra," tulis Fadli Zon melalui akun X pribadinya, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan Fadli melengkapi rangkaian pengakuan dari sejumlah pengurus partai politik. Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang juga Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky, mengaku mengalami hal serupa. Ia menyebut penyadapan terhadap dirinya berlangsung sejak 2021 hingga 3 Oktober 2026.

Pengakuan terbuka kedua tokoh ini membuat informasi penyadapan terhadap para pengurus partai politik bukan lagi sekadar dugaan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengonfirmasi bahwa target utama penyadapan tanpa prosedural yang dilakukan para tersangka sejak 2025 adalah para petinggi dan pengurus partai politik.

Kronologi Pengakuan Fadli Zon dan Herzaky

Fadli Zon menyampaikan pengakuannya pada Sabtu (21/11/2026) melalui akun X pribadinya. Ia mengaku dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh penyidik kepolisian sebagai korban dalam perkara penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.

Dalam cuitannya, Fadli menyebut intersepsi komunikasi tersebut menyasar dirinya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menyebut nomor handphonenya disadap sejak 2021 hingga 2026, dan mengklaim sebagai korban yang paling lama disadap.

Pada hari yang sama, Herzaky menyampaikan pernyataan serupa melalui akun X pribadinya. Ia mengaku menjadi korban penyadapan sejak 2021 hingga 3 Oktober 2026. Penyadapan itu dialaminya ketika menjalankan amanah sebagai pengurus yang bertanggung jawab memimpin komunikasi Partai Demokrat atas penugasan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sebagai pengurus yang diberikan amanah untuk memimpin komunikasi partai oleh Mas Ketum AHY, saya pun tercatat menjadi korban penyadapan sejak 2021, dan baru berhenti pada 3/10/2026," cuit Herzaky.

Herzaky menegaskan informasi mengenai penyadapan tersebut telah terkonfirmasi melalui data resmi penyidik Polri ketika dirinya dimintai keterangan sebagai saksi. Ia menilai penyadapan terhadap sejumlah tokoh, termasuk pimpinan partai politik dan pejabat pemerintahan, merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan kedaulatan negara.

"Ada ancaman serius terhadap demokrasi dan kedaulatan negara ketika ruang komunikasi Presiden, jajaran petinggi pemerintahan, hingga pimpinan partai politik (termasuk Ketua Umum kami, Mas AHY) menjadi sasaran penyadapan ilegal," tambahnya.

Herzaky juga menyebut aksi penyadapan tersebut mengindikasikan adanya dugaan upaya sabotase. "Penyelidikan terhadap kasus tersebut tidak boleh berhenti di tengah jalan," tegasnya.

Petinggi Partai Politik dalam Daftar 43 Tokoh yang Disadap

Dari Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi korban penyadapan utama. Selain Prabowo Subianto dan Fadli Zon, sejumlah nama petinggi Gerindra lainnya turut muncul dalam daftar 43 tokoh yang diduga menjadi sasaran penyadapan dan beredar luas di media sosial maupun grup percakapan sejak awal November 2026.

Dalam daftar yang beredar tersebut juga tercantum nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra yang juga menjabat Menko PMK, Sugiono.

Selain itu beredar juga nama-nama petinggi partai politik lainnya seperti Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Hasto Kristiyanto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, sampai Ganjar Pranowo. Nama-nama tersebut memperkuat dugaan bahwa penyadapan menyasar hampir seluruh spektrum kepemimpinan politik nasional.

Bareskrim Polri sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa target utama penyadapan tanpa prosedural yang dilakukan para tersangka sejak 2025 adalah para petinggi dan pengurus partai politik. Konfirmasi itu kini diperkuat oleh pengakuan langsung dari Fadli Zon dan Herzaky yang menyatakan diri sebagai korban.

Pengakuan tersebut juga menepis anggapan bahwa penyadapan terhadap petinggi partai hanya rumor. Kedua tokoh menyatakan data penyadapan telah terkonfirmasi melalui data resmi penyidik Polri, bukan sekadar dugaan yang beredar di media sosial.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan akses ilegal (illegal access) ini, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka telah ditahan di penempatan khusus Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan.

Presiden Prabowo Subianto juga telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026). Pemberhentian itu disusul putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026.

Sementara itu, Dittipidum Bareskrim Polri masih mendalami pengembangan perkara ke arah dugaan tindak pidana makar. Agenda ekspose bersama Kejaksaan Agung dijadwalkan ulang pada pekan depan.

Rangkaian sanksi dan proses hukum itu menunjukkan kasus ini tidak berhenti pada pelanggaran prosedur intersepsi. Penyidik membuka kemungkinan perluasan perkara ke arah dugaan makar, yang akan menentukan arah penanganan hukum bagi para tersangka.

Ancaman bagi Demokrasi dan Kedaulatan Negara

Herzaky menilai penyadapan terhadap pimpinan partai politik dan pejabat pemerintahan sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan kedaulatan negara. Menurutnya, ruang komunikasi Presiden, jajaran petinggi pemerintahan, hingga pimpinan partai politik menjadi sasaran penyadapan ilegal.

Ia juga menyebut aksi penyadapan tersebut mengindikasikan adanya dugaan upaya sabotase. Karena itu, ia meminta penyelidikan terhadap kasus tersebut tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Pandangan senada datang dari Fadli Zon yang menegaskan dirinya disadap saat menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Pengakuan itu menempatkan penyadapan sebagai persoalan yang menyentuh langsung kepemimpinan partai politik, bukan hanya urusan teknis komunikasi.

Dalam konteks demokrasi, intersepsi ilegal terhadap komunikasi pimpinan partai berpotensi mengganggu proses politik. Negosiasi antarpartai, komunikasi internal, hingga pembahasan kebijakan strategis menjadi rentan bocor dan disalahgunakan pihak yang tidak berwenang.

Kasus ini juga mencuatkan pertanyaan soal pengawasan terhadap kewenangan penyadapan di lingkungan penegak hukum. Ketika kewenangan itu disalahgunakan, dampaknya tidak berhenti pada individu korban, tetapi merembet ke kepercayaan publik terhadap institusi.

Langkah Selanjutnya: Ekspose Makar dan Penguatan Pengawasan

Dittipidum Bareskrim Polri masih mendalami pengembangan perkara ke arah dugaan tindak pidana makar. Agenda ekspose bersama Kejaksaan Agung dijadwalkan ulang pada pekan depan, setelah sebelumnya tertunda.

Selain itu, tiga tersangka telah ditahan di penempatan khusus Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan. Status penahanan itu akan menentukan ritme pemeriksaan berikutnya, termasuk kemungkinan menghadirkan saksi-saksi baru dari kalangan korban.

Fadli Zon dan Herzaky telah dua kali dimintai keterangan sebagai korban. Keterangan mereka melengkapi data resmi penyidik tentang rentang waktu penyadapan, yakni 2021 hingga 2026 untuk Fadli dan 2021 hingga 3 Oktober 2026 untuk Herzaky.

Dari sisi kelembagaan, pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026 serta PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso menjadi sinyal bahwa proses etik berjalan paralel dengan proses pidana. Namun, pengawasan terhadap kewenangan intersepsi masih menjadi pekerjaan rumah yang lebih besar.

Publik akan menunggu hasil ekspose makar pekan depan. Sebab, dari situ arah kasus ini akan terlihat: berhenti pada pelanggaran prosedur penyadapan, atau meluas ke dugaan upaya yang lebih serius terhadap kedaulatan negara.

Analisis Redaksi

Pengakuan Fadli Zon dan Herzaky mengubah peta kasus ini. Selama beberapa pekan, daftar 43 tokoh yang beredar di media sosial masih diperlakukan sebagai informasi yang perlu diverifikasi. Kini, dua pengurus partai dari dua kubu berbeda—Gerindra dan Demokrat—mengonfirmasi bahwa penyadapan itu nyata dan berlangsung lama. Rentang 2021 hingga 2026 bukan periode pendek. Ia melewati pergantian agenda politik nasional, termasuk masa ketika Fadli menjabat Wakil Ketua Umum Gerindra.

Yang paling mengganggu bukan hanya soal ilegalitasnya, tetapi pola pengintaian yang menyasar hampir seluruh spektrum kepemimpinan politik: Prabowo Subianto, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Hasto Kristiyanto, Zulkifli Hasan, AHY, sampai Ganjar Pranowo. Ketika komunikasi antar-elite politik disadap, yang terancam bukan sekadar privasi individu, melainkan proses pengambilan keputusan negara. Negosiasi kebijakan, pembahasan koalisi, hingga komunikasi strategis antarpartai menjadi rentan bocor.

Karena itu, pernyataan Herzaky bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti di tengah jalan layak dijadikan ukuran. Penetapan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, pemberhentian Listyo Sigit dari KSP, dan PTDH terhadap dua jenderal bintang dua adalah langkah awal. Namun, pengawasan terhadap kewenangan intersepsi tidak bisa hanya bergantung pada integritas individu. Diperlukan mekanisme izin dan audit yang ketat agar kewenangan penyadapan tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Ekspose makar pekan depan akan menjadi ujian berikutnya. Jika perkara hanya berhenti pada pelanggaran prosedur, publik akan menilai proses ini setengah hati. Sebaliknya, jika pengembangan perkara dijalankan transparan, kasus ini bisa menjadi titik balik bagi tata kelola intersepsi di Indonesia.

Sumber: afu.id, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad