Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Nov 22, 2026 - 03:30
 0  1
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang. Ia meminta proses hukum berjalan profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap pejabat.

Ad
Ad

Desakan itu disampaikan setelah Habiburokhman mengaku telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan dugaan tindak pidana tersebut segera diproses. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Desakan Habiburokhman ke Polda NTT

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa kedudukan maupun jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat proses hukum. Ia meminta penyidik tidak ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi Partai Gerindra.

Ia bahkan mendorong agar pihak yang dilaporkan dapat ditahan apabila persyaratan penahanan sesuai ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi. “Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Desakan ini menjadi sorotan karena berasal dari ketua komisi yang membidangi hukum di DPR. Habiburokhman menekankan pentingnya asas equality before the law dalam penanganan perkara yang melibatkan kepala daerah.

Kronologi Kasus dan Laporan Korban

Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang. Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut diduga bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut.

Laporan dugaan tindak pidana itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Polda NTT melalui Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA dan PPO) telah menangani perkara tersebut.

Dalam perkembangan pada 16 November 2026, Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto menyatakan telah membentuk tim investigasi gabungan untuk mengusut laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa enam orang saksi, termasuk korban dan orang tua korban.

Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/11/2026). Kepolisian turut menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap dua perempuan berinisial EK dan LS yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

Respons Partai Gerindra dan Sanksi Internal

Tidak hanya mendorong proses hukum, Habiburokhman juga menegaskan bahwa Partai Gerindra akan mengambil tindakan tegas apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti. Sanksi internal berupa pemecatan dari partai disebut menjadi salah satu langkah yang akan ditempuh.

Ia juga mendorong agar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, jabatan publik tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Selain itu, perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak untuk mendapatkan keadilan harus menjadi perhatian utama.

Habiburokhman berharap proses hukum berjalan objektif, seluruh fakta diungkap, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara diperiksa sesuai ketentuan hukum. Hingga seluruh proses penyidikan dan pembuktian selesai, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Latar Belakang: Modus Janji Pekerjaan dan Kerentanan Korban

Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang. Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut diduga bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut.

Modus janji pekerjaan menjadi catatan penting. Dalam banyak kasus, relasi kuasa antara pejabat dan pencari kerja menciptakan kerentanan bagi korban. Polda NTT melalui Dit PPA dan PPO diharapkan mampu mengusut tuntas tanpa terpengaruh tekanan politik.

Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto menyatakan telah membentuk tim investigasi gabungan. Langkah ini menunjukkan keseriusan kepolisian, meski publik menunggu apakah prosesnya berjalan transparan.

Penyidik telah memeriksa enam saksi, termasuk korban dan orang tua korban. Pemeriksaan terhadap Bupati Kupang Yosef Lede dijadwalkan pada Rabu (18/11/2026). Kepolisian juga menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap dua perempuan berinisial EK dan LS yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Desakan Habiburokhman menambah tekanan publik terhadap Polda NTT. Kasus ini tidak hanya berdampak pada individu yang dilaporkan, tetapi juga pada citra pemerintah daerah dan partai politik yang menaunginya.

Partai Gerindra menyatakan akan memecat kader yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Bupati Kupang Yosef Lede terkait laporan tersebut.

Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan Bupati pada 18 November 2026. Penyidik juga akan memanggil kembali EK dan LS. Publik menantikan apakah proses hukum berjalan tanpa intervensi.

Habiburokhman menegaskan pentingnya perlindungan korban. “Perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak untuk mendapatkan keadilan harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Analisis Redaksi

Desakan Habiburokhman mencerminkan tekanan politik yang sah untuk memastikan hukum berjalan. Namun, pernyataannya yang menyebut potensi pemecatan dari partai sebelum proses hukum selesai bisa dibaca sebagai sinyal bahwa partai ingin menjaga jarak dari risiko elektoral.

Yang lebih krusial adalah konsistensi Polda NTT. Pembentukan tim investigasi gabungan dan pemeriksaan saksi adalah langkah awal yang baik. Tetapi ujian sesungguhnya adalah apakah penyidik berani menahan atau menetapkan tersangka jika bukti mencukupi, tanpa menunggu instruksi politik.

Kasus ini juga menguji efektivitas asas praduga tak bersalah. Publik berhak mendesak transparansi, tetapi proses hukum tidak boleh dijadikan alat balas dendam politik. Korban berhak mendapatkan keadilan, dan terlapor berhak atas pembelaan yang adil.

Jika terbukti, hukuman berat dan pemecatan dari jabatan adalah konsekuensi yang wajar. Jika tidak, reputasi korban dan institusi penegak hukum yang taruhannya. Polda NTT harus bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan.

Sumber: wartakepri.co.id, gerindra.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad