5 Polisi OKU Selatan Dipecat karena Narkoba, Satu Divonis 9 Tahun Penjara

Nov 22, 2026 - 01:10
 0  1
5 Polisi OKU Selatan Dipecat karena Narkoba, Satu Divonis 9 Tahun Penjara

Lima anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan, diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena terbukti terlibat pelanggaran narkotika. Satu di antaranya, Bripka YV, telah divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

Ad
Ad

Keputusan pemecatan itu disampaikan Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi pada Sabtu, 21 November 2026. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan institusi terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Kami jatuhi PTDH terhadap lima anggota yang telah terbukti terlibat dalam kasus narkoba," kata Made, seperti dikutip dari laporan AFU.id.

Kronologi dan Putusan Sidang Etik

Kelima anggota yang dipecat masing-masing berinisial Bripka YV, Briptu MRR, Bripka ICK, Bripka EK, dan Bripka D. Mereka menjalani proses hukum dan sidang etik sebelum akhirnya dijatuhi sanksi PTDH.

Bripka YV terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Ia telah menjalani proses peradilan umum dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara serta denda Rp2 miliar. Pemberhentiannya didasarkan pada putusan sidang etik Nomor PUT/05/VII/2026.

Briptu MRR juga dijatuhi sanksi PTDH karena keterlibatannya dalam kasus narkoba berdasarkan putusan Nomor PUT/06/VII/2026. Sementara itu, Bripka ICK diberhentikan berdasarkan putusan etik Nomor PUT/03/II/2026 dengan keputusan PTDH yang tertuang dalam KEP/240/V/2026.

Dua anggota lainnya, yakni Bripka EK dan Bripka D, juga menerima sanksi serupa setelah dinyatakan melakukan pelanggaran terkait narkotika. Keduanya masing-masing dijatuhi PTDH berdasarkan putusan Nomor PUT/02/II/2026 dan PUT/04/II/2026.

Rangkaian putusan itu menunjukkan proses hukum berjalan berlapis: peradilan umum untuk pidana, lalu sidang etik untuk sanksi administratif. PTDH menjadi konsekuensi akhir bagi anggota yang terbukti melanggar.

Pernyataan Kapolres: Tidak Ada Toleransi

AKBP I Made Redi menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang terlibat kejahatan narkotika. Aturan dan sanksi yang sama berlaku bagi seluruh personel tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.

Ia juga memastikan tidak akan melindungi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan ataupun jaringan peredaran narkoba.

"Jangan pernah menganggap kami takut menindak anggota sendiri. Siapa pun yang terbukti terlibat narkoba akan saya tindak tegas. Saya tidak akan melindungi siapa pun, sekalipun itu anggota saya sendiri," tegasnya.

Menurut Made, pemberantasan narkoba harus dimulai dari lingkungan internal kepolisian sebelum mengajak masyarakat berpartisipasi. Ia memastikan Polres OKU Selatan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap personel yang melakukan pelanggaran serupa.

"Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kami tidak takut melakukan penindakan, justru kami harus lebih dahulu membersihkan internal sebelum mengajak masyarakat bersama-sama memerangi narkoba," pungkasnya.

Latar Belakang: Narkoba di Tubuh Institusi

Kasus di OKU Selatan bukan peristiwa tunggal. Sejumlah anggota kepolisian di berbagai daerah sebelumnya juga terjerat kasus narkoba, mulai dari penyalahgunaan hingga keterlibatan dalam jaringan peredaran.

Beberapa waktu lalu, Kasatresnarkoba Polres Kerinci dipecat tidak hormat karena menghilangkan barang bukti dan merekayasa kasus narkoba. Kasus lain juga mencuat di berbagai wilayah, menunjukkan persoalan ini bersifat sistemik dan bukan sekadar oknum.

Kapolri bahkan mengklaim telah mengungkap 600 ton narkotika dalam hampir dua bulan menjabat. Klaim itu memberi gambaran besarnya peredaran narkoba di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya pembersihan internal.

Dalam konteks itu, PTDH terhadap lima anggota Polres OKU Selatan menjadi sinyal bahwa institusi berupaya membersihkan diri. Namun, pengawasan melekat di tingkat kesatuan tetap menjadi kunci agar kasus serupa tidak berulang.

Dampak dan Reaksi

Pemecatan lima anggota tersebut berdampak langsung pada kekuatan personel Polres OKU Selatan. Namun, dampak yang lebih luas adalah soal kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Masyarakat menuntut transparansi dalam penanganan kasus. Putusan sidang etik yang menyebut nomor perkara secara rinci menjadi bagian dari upaya membuka proses hukum ke publik.

Di sisi lain, vonis sembilan tahun penjara dan denda Rp2 miliar bagi Bripka YV menunjukkan peradilan umum tidak memberi keringanan bagi anggota kepolisian yang terlibat jaringan narkoba. Hukuman itu menjadi peringatan bagi personel lain.

Sejumlah pengamat hukum menilai konsistensi penegakan aturan menjadi ujian bagi institusi. Jika penindakan hanya berhenti pada level anggota, publik akan menunggu apakah pengawasan terhadap atasan yang membawahi mereka juga diperkuat.

Langkah Selanjutnya

Polres OKU Selatan memastikan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap personel yang melakukan pelanggaran serupa. Made menegaskan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Ke depan, publik akan mencermati apakah pengawasan internal dijalankan secara rutin, termasuk melalui tes urine mendadak dan pengawasan melekat oleh atasan langsung.

Selain itu, proses hukum bagi pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan yang sama masih mungkin berkembang. Penegak hukum belum merinci apakah ada tersangka lain di luar lima anggota yang telah dipecat.

Yang jelas, lima nama telah dicoret dari daftar personel. Bagi institusi, ujian sesungguhnya adalah menjaga agar daftar itu tidak bertambah.

Analisis Redaksi

Pemecatan lima anggota Polres OKU Selatan patut diapresiasi sebagai bentuk ketegasan. Namun, publik tidak cukup hanya melihat jumlah yang dipecat. Pertanyaan yang lebih penting: mengapa mereka bisa masuk ke jaringan narkoba tanpa terdeteksi lebih awal?

Pengawasan internal di kepolisian selama ini kerap dinilai lemah. Tes urine berkala sering menjadi formalitas, sementara pengawasan melekat oleh atasan tidak berjalan optimal. Jika sistem deteksi dini berfungsi, anggota yang terlibat seharusnya bisa dicegat sebelum kasusnya membesar.

PTDH adalah hukuman terberat bagi anggota. Tetapi, efek jera tidak hanya datang dari sanksi, melainkan dari kepastian bahwa setiap pelanggaran akan terungkap. Tanpa itu, pemecatan hanya menjadi solusi sesaat yang tidak menyentuh akar persoalan.

Sumber: polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad