Peradilan Khusus Pilkada Diusulkan, Sengketa Pemilihan Dinilai Terlalu Terpecah

Nov 22, 2026 - 06:50
 0  2
Peradilan Khusus Pilkada Diusulkan, Sengketa Pemilihan Dinilai Terlalu Terpecah

Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Agus Widjajanto mengusulkan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah di bawah Mahkamah Agung. Alasannya, kewenangan sengketa pilkada kini terpecah di banyak lembaga dan berisiko menghasilkan putusan yang tidak konsisten.

Ad
Ad

Gagasan itu ia pertahankan dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11). Disertasinya berjudul "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Kepastian Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan di Indonesia".

Agus menyatakan demokrasi tidak cukup hanya menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara langsung. Mekanisme peradilan yang memberi kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak juga harus tersedia.

"Atas dasar itulah, pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada menjadi sebuah urgensi dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia," kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Sengketa Pilkada Terpecah di Lima Lembaga Berbeda

Dalam disertasinya, Agus memetakan persoalan yang menurutnya paling mendasar: fragmentasi kewenangan antarlembaga. Satu peristiwa pemilihan bisa menyentuh ranah administratif, pelanggaran proses, tindak pidana, hingga perselisihan hasil sekaligus.

Namun penanganannya tersebar. Sengketa proses ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sengketa administratif masuk ke peradilan tata usaha negara. Perselisihan hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk tindak pidana pemilihan, penanganan dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan peradilan umum. Sementara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Agus menilai pembagian itu berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam penanganan perkara. Persoalannya muncul terutama ketika satu peristiwa pemilihan mengandung beberapa dimensi pelanggaran sekaligus.

"Fragmentasi kewenangan menimbulkan risiko inkonsistensi penilaian, memperpanjang penyelesaian, dan menyulitkan para pihak memperoleh pemulihan yang utuh," ujarnya.

Konsekuensinya bersifat praktis. Pihak yang merasa dirugikan harus menempuh beberapa pintu sekaligus, dengan standar pembuktian dan jadwal yang berbeda-beda. Hasilnya, penyelesaian perkara bisa berlarut dan pemulihan hak tidak pernah tuntas.

Peradilan Ad Hoc di Setiap Pengadilan Tinggi Provinsi

Sebagai jalan keluar, Agus mengusulkan pembentukan Peradilan Ad Hoc Pilkada pada Pengadilan Tinggi di setiap provinsi. Lembaga ini berada dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

Dalam konsep tersebut, Pengadilan Tinggi bertindak sebagai pemeriksa tingkat pertama atau judex facti. Tugasnya memeriksa fakta, saksi, dokumen, dan alat bukti. Mahkamah Agung menjadi puncak upaya hukum melalui kasasi sebagai judex juris.

Menurut Agus, model itu mendekatkan proses peradilan dengan masyarakat dan sumber pembuktian di daerah. Hambatan geografis, biaya, serta beban pemeriksaan perkara ikut berkurang.

"Kecepatan penanganan perlu berjalan bersama kualitas pembuktian agar perlindungan hak tidak kehilangan maknanya," katanya.

Ia juga mengusulkan sejumlah syarat pendukung agar peradilan khusus itu berjalan efektif:

  • Hakim dan panitera dengan kompetensi di bidang hukum tata negara, kepemiluan, administrasi negara, serta pidana pemilihan.
  • Hukum acara khusus yang mengatur jalannya pemeriksaan sengketa pilkada.
  • Jaminan independensi hakim agar putusan tidak terpengaruh kepentingan politik.
  • Transparansi persidangan untuk menjaga kepercayaan publik.
  • Pemanfaatan teknologi digital guna mendukung pelaksanaan peradilan.

Daftar itu menunjukkan bahwa pembentukan lembaga baru bukan satu-satunya pekerjaan rumah. Kualitas sumber daya manusia dan rancangan hukum acara sama menentukan.

Butuh Amandemen Terbatas UUD 1945

Agus menyadari pembentukan badan peradilan khusus pilkada memerlukan penguatan landasan konstitusional. Tanpa itu, kewenangan lembaga baru berisiko digugat.

Dalam disertasinya, ia mengusulkan perubahan terbatas terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24C UUD 1945. Perubahan itu disertai penyesuaian sejumlah undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, pilkada, dan Mahkamah Agung.

Pasal 18 ayat (4) mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Adapun Pasal 24C memuat kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Usulan perubahan konstitusi menandakan bahwa gagasan ini tidak bisa diwujudkan lewat revisi undang-undang semata. Diperlukan kesepakatan politik di parlemen, yang biasanya berjalan panjang dan penuh tarik-menarik.

Agus berharap gagasannya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang. Tujuannya memperkuat sistem penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia.

Ia mempertahankan disertasi di hadapan tim penguji yang dipimpin Imam Mulyana, SH, MH, PhD, dengan Ketua Promotor Prof Dr I Gede Pantja Astawa, SH, MH. Agus dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude.

Isu ini bukan pertama kali dibahas. Wacana penguatan peradilan pemilu muncul berulang setiap kali sengketa pilkada atau pemilu berujung pada putusan yang diperdebatkan. Pembahasannya dapat ditelusuri, antara lain, melalui pemberitaan ANTARA News serta dokumen resmi lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu.

Dampak bagi Peserta Pilkada dan Penyelenggara

Jika terwujud, peradilan khusus pilkada mengubah peta penyelesaian sengketa yang berlaku sekarang. Peserta pilkada tidak lagi harus berpindah-pindah lembaga untuk satu perkara yang sama.

Bagi penyelenggara, kepastian forum berarti kejelasan batas tanggung jawab. Bawaslu tetap menangani dugaan pelanggaran proses, DKPP mengurus kode etik, sementara sengketa hukum terpusat di satu lembaga peradilan.

Namun ada risiko yang perlu diantisipasi. Penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi menjelang dan sesudah hari pemungutan suara bisa terjadi bila hukum acara tidak dirancang dengan batas waktu yang tegas.

Kebutuhan hakim bersertifikasi kepemiluan juga tidak sederhana. Jumlahnya terbatas, sementara sengketa tersebar di lebih dari 500 daerah yang menggelar pilkada. Tanpa pelatihan dan rekrutmen yang matang, peradilan khusus hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Dari sisi anggaran, pembentukan lembaga baru selalu menuntut biaya. Pemerintah dan DPR perlu menghitung apakah penggabungan kewenangan lebih efisien dibanding mempertahankan mekanisme yang ada.

Langkah Selanjutnya di Meja Pemerintah dan DPR

Status gagasan ini masih sebatas rekomendasi akademik. Tidak ada keputusan politik yang mengikutinya, dan tidak ada jadwal pembahasan resmi yang disebutkan.

Jika pemerintah menindaklanjuti, jalurnya melalui penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Untuk perubahan konstitusi, diperlukan pembahasan terpisah di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Yang bisa dipantau publik dalam waktu dekat adalah sikap Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, dan Komisi II DPR. Ketiganya memegang peran dalam setiap perubahan regulasi kekuasaan kehakiman dan kepemiluan.

Sampai saat itu, mekanisme lama masih berlaku. Sengketa proses tetap ke Bawaslu, sengketa administratif ke peradilan tata usaha negara, perselisihan hasil ke MK, dan pidana pemilihan lewat Gakkumdu.

Analisis Redaksi

Kritik Agus Widjajanto menyentuh titik yang jarang dibicarakan terbuka: sistem penyelesaian sengketa pilkada Indonesia dibangun bertahap, bukan dirancang utuh. Setiap lembaga lahir dari kebutuhan politik pada zamannya sendiri. Hasilnya adalah bangunan yang saling menempel tanpa satu pintu masuk.

Bukti paling nyata adalah pengalaman peserta pilkada. Satu dugaan kecurangan bisa berujung pada laporan ke Bawaslu, gugatan ke PTUN, laporan pidana ke Gakkumdu, dan permohonan ke MK. Empat forum, empat standar pembuktian, empat kemungkinan hasil. Publik lalu menerima putusan yang saling bertentangan tanpa penjelasan yang utuh.

Namun usulan perubahan konstitusi patut dibaca dengan hati-hati. Amandemen UUD 1945 selalu membuka ruang negosiasi politik yang lebar, dan belum tentu berhenti pada pasal yang dimaksud. Risiko membuka kotak Pandora konstitusional itu nyata.

Jalan tengah yang lebih realistis adalah merapikan hukum acara lebih dulu. Menyatukan batas waktu, menyamakan standar pembuktian, dan memperjelas hubungan antarlembaga bisa dilakukan lewat revisi undang-undang tanpa amandemen. Jika itu berhasil, perdebatan soal satu peradilan khusus menjadi lebih jernih dan terukur.

Sumber: bawaslu.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad