UU Perampasan Aset Hapus Illicit Enrichment, DPR Bantah Lindungi Pejabat Kaya Tak Wajar

Nov 22, 2026 - 08:30
 0  1
UU Perampasan Aset Hapus Illicit Enrichment, DPR Bantah Lindungi Pejabat Kaya Tak Wajar

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menuai kritik tajam karena tidak memuat ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar. DPR membantah upaya melindungi pejabat, sementara pakar antikorupsi menilai regulasi ini tidak akan efektif.

Ad
Ad

Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan DPR. Namun, regulasi yang dinanti publik itu justru dinilai melemahkan pemberantasan korupsi karena menghapus klausul illicit enrichment—ketentuan yang memungkinkan negara merampas harta pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari peneliti antikorupsi hingga organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai UU ini tidak akan mampu menjerat pejabat yang kaya raya secara tidak wajar selama tidak ada perkara pidana yang menjeratnya. DPR pun membantah tudingan bahwa penghapusan aturan tersebut untuk mengamankan pejabat.

Kronologi Penghapusan Klausul Illicit Enrichment

Ketentuan illicit enrichment sebenarnya sudah masuk dalam draf awal RUU Perampasan Aset. Namun, dalam perjalanan pembahasan, klausul itu hilang. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat penghapusan terjadi pada draf tanggal 16 November 2026.

Sebelumnya, draf 2023 masih mempertahankan ketentuan tersebut. ICW dalam catatan kritisnya menyebut hilangnya klausul ini membuat harta janggal pejabat tidak dapat dirampas selama belum ada perkara pidana yang mengaitkannya.

“Dengan hilangnya klausul ini, harta janggal pejabat tidak dapat dirampas selama belum ada perkara pidana yang mengaitkannya,” tulis ICW dalam laporan yang dikutip dari AFU.ID.

Perubahan lain yang disorot adalah naiknya ambang batas mekanisme non-conviction based (NCB) dari Rp100 juta pada draf 2023 menjadi Rp1 miliar dalam draf 16 November 2026. Selain itu, Pasal 72 mengatur asas non-retroaktif sehingga UU hanya berlaku untuk tindak pidana setelah undang-undang berlaku. Pasal 74 juga menunda keberlakuan UU hingga 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Presiden membentuk badan pengelola serta badan pengawas aset.

ICW menilai kombinasi pasal-pasal ini membuat UU berpotensi tidak pernah efektif jika badan-badan tersebut tidak kunjung dibentuk. Mereka pun menyebut regulasi ini sebagai “UU Perampasan Aset Palsu”.

Bantahan Komisi III DPR: LHKPN Masih Jadi Pintu Masuk

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tidak ada satu pun pasal yang memberi perlakuan istimewa kepada penyelenggara negara. Menurutnya, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetap dapat digunakan sebagai pintu masuk penelusuran dugaan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.

“Dengan segala hormat, penilaian itu tidak sejalan dengan rumusan undang-undang. Tak satu pun ketentuan di dalamnya memberi perlakuan istimewa kepada pejabat,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).

Ia menjelaskan, keputusan tidak memasukkan illicit enrichment diambil setelah Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Masukan juga datang dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) serta Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Said Karim pada 26 Oktober 2026.

Habiburokhman berargumen, UU Perampasan Aset berwatak sebagai hukum acara formil yang mengatur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset. Menetapkan peningkatan kekayaan tak wajar sebagai delik pidana materiil di dalamnya berisiko mengaburkan asas legalitas dan bertentangan dengan perlindungan hak milik dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

“Pertimbangan kami berangkat dari watak undang-undang ini sendiri. Ia adalah hukum acara yang mengatur hal administratif: bagaimana aset ditelusuri, diblokir, disita, dirampas, dikelola, lalu dikembalikan. Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas,” ujarnya.

Ia juga merujuk pada putusan European Court of Human Rights dalam perkara Isaia and Others v. Italy pada 25 September 2025 serta kajian Bank Dunia tahun 2012 berjudul On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption. Kajian itu mencatat banyak pusat keuangan dunia tidak mengakui illicit enrichment sebagai tindak pidana, sehingga pengejaran aset di luar negeri berbasis delik tersebut kerap terhambat dalam bantuan timbal balik masalah pidana (mutual legal assistance).

“Roh undang-undang ini terletak pada kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan sampai ke tempat paling tersembunyi, termasuk ketika pelakunya sudah wafat atau buron,” ucapnya.

Senada dengan Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan tidak dimasukkannya konsep pertanggungjawaban atas kenaikan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah telah mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM), kajian akademis, serta karakter UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum formil.

“Terkait tidak dimasukkannya ketentuan tersebut dalam UU Perampasan Aset, keputusan ini sudah melalui berbagai pertimbangan, baik dari aspek HAM, kajian akademis, maupun karakter UU ini sebagai instrumen hukum formil,” kata Sahroni, Minggu (22/11/2026). “Apalagi, tidak semua negara mengadopsi konsep illicit enrichment, sehingga penerapannya juga perlu dikaji secara cermat. Prinsipnya, kita ingin UU Perampasan Aset menjadi instrumen yang kuat dan efektif untuk memulihkan aset hasil kejahatan, tanpa mengabaikan prinsip HAM dan kepastian hukum,” imbuh Sahroni.

Kritik PUKAT UGM: Publik Dorong Justru karena Harta Tak Wajar

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT FH UGM) Zaenur Rohman menyoroti bahwa perampasan aset terhadap harta kekayaan tidak wajar penyelenggara negara yang dikaitkan dengan LHKPN merupakan alasan utama publik mendorong regulasi tersebut.

Tanpa ketentuan itu, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tetap bergantung pada adanya perkara pidana—seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Alhasil, pejabat dengan harta tidak seimbang dengan penghasilan sahnya tetap aman apabila kasus pidananya tak kunjung diproses.

“Inilah alasan utama publik mendorong RUU ini. Namun, terbukti DPR takut terhadap mekanisme perampasan harta tidak wajar,” kata Zaenur, Jumat (20/11/2026).

Zaenur juga mengkritik draf RUU yang tidak dipublikasikan selama pembahasan. Menurutnya, ada sejumlah pasal krusial yang bermasalah, mulai dari ketergantungan penelusuran aset pada ditemukannya perkara pidana atau tersangka, pembatasan perampasan hanya pada tindak pidana setelah undang-undang berlaku dalam Pasal 72, hingga Pasal 74 yang menunda berlakunya undang-undang sampai 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Presiden membentuk badan pengelola serta badan pengawas aset tanpa batas waktu.

“Artinya, UU yang disahkan bisa tidak pernah efektif bila badan-badannya tidak kunjung dibentuk,” ujarnya.

ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset juga menyoroti tiga persoalan mendasar. Pertama, harta pejabat yang tidak wajar tidak bisa dirampas karena hilangnya klausul illicit enrichment. Kedua, UU ini tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu akibat asas non-retroaktif dan penundaan keberlakuan, serta naiknya ambang batas NCB dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar. Ketiga, badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden dengan desain kelembagaan yang diserahkan kepada Peraturan Presiden (Pasal 53), begitu pula badan pengawas (Pasal 61 dan 67).

“ICW menilai pola tersebut mengarah pada sentralisasi di bawah kekuasaan eksekutif dan berisiko melemahkan independensi pengawasan,” tegas laporan tersebut.

ICW juga mengilustrasikan kelemahan UU ini melalui pelajaran kasus masa lalu, seperti perkara Soeharto yang dihentikan (SP3) karena alasan kesehatan, kasus perampasan aset Tengku Azmun Jafar yang tidak maksimal tereksekusi dibanding nilai putusan, hingga kesenjangan antara LHKPN dan kerugian negara pada kasus Setya Novanto.

Dampak bagi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum

Penghapusan ketentuan illicit enrichment membuat UU Perampasan Aset kehilangan daya pukul terhadap pejabat yang memiliki harta tidak wajar. Tanpa delik tersebut, penyidik tetap harus membuktikan adanya tindak pidana korupsi atau pencucian uang terlebih dahulu sebelum dapat merampas aset. Padahal, salah satu tujuan utama UU ini adalah memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based) ketika pelaku tidak dapat diadili.

Dalam praktiknya, banyak kasus korupsi yang mandek karena pelaku meninggal dunia, buron, atau sakit permanen. UU ini sebenarnya memberi jalan bagi negara untuk tetap merampas aset dalam kondisi tersebut, dengan syarat nilai aset minimal Rp1 miliar. Namun, karena tidak ada kewenangan untuk menyelidiki asal-usul harta yang mencurigakan tanpa perkara pidana, mekanisme itu sulit diterapkan.

LHKPN memang bisa menjadi pintu masuk, seperti dikatakan Habiburokhman. Tetapi LHKPN bersifat administratif dan tidak serta-merta menjadi alat bukti yang cukup untuk memulai penyelidikan. Diperlukan analisis mendalam dan sumber daya besar untuk mengembangkan laporan harta kekayaan menjadi perkara pidana. Tanpa kewenangan khusus, upaya itu bergantung pada inisiatif penyidik dan sering terhambat birokrasi.

Selain itu, penundaan keberlakuan hingga 12 bulan dan syarat pembentukan badan pengelola serta pengawas oleh Presiden menambah ketidakpastian. Jika badan-badan itu tidak segera dibentuk, UU tidak akan pernah berlaku. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk memperlambat implementasi tanpa melanggar hukum.

Langkah Selanjutnya: Uji Materi dan Pengawasan Publik

Dengan disahkannya UU ini, jalan berikutnya adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat dapat mengajukan judicial review untuk mempersoalkan penghapusan ketentuan illicit enrichment serta pasal-pasal yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang bersih dari korupsi.

Selain itu, masyarakat sipil akan terus mengawasi pembentukan badan pengelola dan pengawas aset. Desain kelembagaan yang diserahkan kepada Peraturan Presiden menjadi titik krusial. Jika badan tersebut tidak independen dan akuntabel, perampasan aset berisiko menjadi alat politik.

DPR sendiri berjanji akan mengawasi implementasi UU. Komisi III menyatakan akan memastikan LHKPN berfungsi optimal sebagai pintu masuk penyelidikan. Namun, janji itu perlu dibuktikan dengan mendorong KPK dan Kejaksaan untuk aktif menindaklanjuti laporan harta kekayaan yang mencurigakan.

Publik juga menanti sikap pemerintah. Presiden belum memberi pernyataan resmi terkait kritik ini. Keputusan untuk segera membentuk badan pengelola akan menjadi indikasi keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi melalui jalur perampasan aset.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai langkah hukum yang akan ditempuh oleh ICW, PUKAT UGM, maupun koalisi masyarakat sipil lainnya. Namun, tekanan publik terhadap DPR dan pemerintah dipastikan terus berlanjut.

Analisis Redaksi

Penghapusan ketentuan illicit enrichment dari UU Perampasan Aset adalah pukulan telak bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalih bahwa UU ini murni hukum acara formil tidak sepenuhnya salah secara teoretis, tetapi menjadi problematik ketika hukum acara itu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Tanpa delik materiil yang jelas, kewenangan merampas aset tanpa putusan pidana kehilangan pijakan.

Argumen Komisi III bahwa LHKPN dapat menjadi pintu masuk penyelidikan juga tidak menjawab persoalan. LHKPN hanyalah laporan administratif yang sering tidak akurat dan sulit dibuktikan. Tanpa kewenangan untuk menyelidiki harta yang tidak wajar, penyidik akan kesulitan mengungkap kasus. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa banyak pejabat dengan harta janggal lolos begitu saja karena tidak ada perkara pidana yang menjerat mereka.

Yang lebih mengkhawatirkan, penundaan keberlakuan dan syarat pembentukan badan pengelola memberi celah bagi pemerintah untuk tidak pernah menjalankan UU ini. Jika badan-badan itu tidak dibentuk, UU hanya menjadi macan kertas. Di sinilah pengawasan publik dan uji materi menjadi penting. Masyarakat harus terus menekan agar DPR dan pemerintah tidak berlindung di balik prosedur.

Pada akhirnya, kredibilitas UU Perampasan Aset akan ditentukan oleh implementasinya. Jika negara serius, seharusnya ketentuan illicit enrichment tidak perlu dihapus. Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, tetapi juga bukan negara yang membiarkan harta tidak wajar bersemayam di kantong pejabat.

Sumber: worldbank.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad