Hak Jawab PT ANA: Bantah Mangkir dari Mediasi di PN Poso, Kuasa Hukum Sebut Kehadiran Sah

Nov 22, 2026 - 08:50
 0  1
Hak Jawab PT ANA: Bantah Mangkir dari Mediasi di PN Poso, Kuasa Hukum Sebut Kehadiran Sah

Tim kuasa hukum PT ANA membantah pemberitaan yang menyebut direksi perusahaan itu dua kali mangkir dari mediasi perkara Nomor 217/Pdt.G/PN Poso. Mereka menegaskan kehadiran kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus adalah representasi sah prinsipal di ruang mediasi.

Ad
Ad

Klarifikasi itu disampaikan sebagai hak jawab atas pemberitaan media daring yang dinilai tidak menggambarkan secara utuh fakta jalannya mediasi maupun ketentuan mekanisme perwakilan para pihak di pengadilan. Tim kuasa hukum PT ANA, Dr. H. Iwan Sumiarsa, S.H., M.H., Ph.D. dan Davi Aulia Ghifari, S.H., M.H., menyatakan perusahaan tidak pernah mengabaikan proses mediasi yang difasilitasi Pengadilan Negeri Poso.

"Kehadiran kuasa hukum PT ANA dalam sidang mediasi pertama dan mediasi kedua merupakan representasi dari prinsipal, sehingga tidak benar apabila direksi PT ANA tidak pernah hadir dalam proses mediasi," tegas tim kuasa hukum, seperti dikutip dari pemberitaan WWB.co.id.

Kronologi Mediasi yang Dipersoalkan

Perkara ini bermula dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. PT ANA berposisi sebagai tergugat dalam perkara bernomor 217/Pdt.G/PN Poso tersebut.

Menurut kuasa hukum PT ANA, kliennya mengikuti tahapan mediasi sejak awal secara prosedural. Pada pertemuan mediasi pertama, agenda persidangan difokuskan pada perkenalan masing-masing pihak dan arahan hakim mediator agar para pihak menyusun resume mediasi.

Kemudian pada agenda mediasi kedua yang digelar Selasa, 17 November 2026, masing-masing pihak telah menyerahkan resume mediasi sesuai arahan yang diberikan. Karena itu, kuasa hukum menilai narasi bahwa PT ANA "mangkir" atau mengabaikan sidang tidak sesuai dengan rangkaian faktual yang berlangsung di ruang mediasi.

Pemberitaan yang dipersoalkan menyebut Direksi PT ANA "dua kali mangkir" dari proses mediasi pada 10 November 2026 dan 17 November 2026. Tim kuasa hukum menilai framing tersebut tidak mencerminkan fakta persidangan yang sebenarnya.

Dasar Hukum Kehadiran Kuasa Hukum di Ruang Mediasi

Kuasa hukum PT ANA menjelaskan bahwa kehadiran mereka pada mediasi pertama dan kedua didasarkan pada surat kuasa khusus yang telah didaftarkan melalui kepaniteraan PN Poso. Melalui surat kuasa tersebut, kuasa hukum memiliki hak untuk mewakili prinsipal, yakni Direksi PT ANA, termasuk dalam mengambil sikap dan memutuskan hal-hal dalam proses mediasi.

Dengan adanya representasi resmi yang terdaftar di pengadilan, pihak kuasa hukum memandang jalannya mediasi tetap memiliki keterwakilan hukum yang sah dari pihak tergugat. Mereka menegaskan bahwa mekanisme perwakilan melalui surat kuasa khusus merupakan praktik yang lazim dan diakui dalam hukum acara perdata Indonesia.

Dalam praktik peradilan perdata, kehadiran kuasa hukum yang terdaftar memang dianggap mewakili kepentingan prinsipal. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur mengenai perwakilan pihak dalam persidangan, sebagaimana dijelaskan dalam ulasan hukum acara perdata mengenai kuasa hukum dan batas kewenangannya.

Pihak yang Terlibat dan Posisi Masing-Masing

Dalam perkara ini, pihak penggugat adalah Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Sementara PT ANA berposisi sebagai tergugat. Gugatan yang diajukan berjenis perbuatan melawan hukum.

Tim kuasa hukum PT ANA terdiri dari Dr. H. Iwan Sumiarsa, S.H., M.H., Ph.D. dan Davi Aulia Ghifari, S.H., M.H. Keduanya menyatakan diri sebagai penerima kuasa khusus untuk mewakili sidang mediasi. Klarifikasi mereka disampaikan sebagai bentuk hak jawab atas pemberitaan yang dinilai merugikan klien.

Hak jawab sendiri merupakan hak yang dijamin oleh kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, di mana pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat memberikan tanggapan atau klarifikasi. Langkah tim kuasa hukum PT ANA mencerminkan penggunaan hak tersebut secara formal.

Latar Belakang Gugatan dan Konteks Perkara

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan SPLS Desa Molino menyangkut persoalan lahan sawit di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Konflik agraria semacam ini kerap melibatkan masyarakat petani dan perusahaan pemegang izin usaha perkebunan.

Perkara bernomor 217/Pdt.G/PN Poso masuk ke ranah pengadilan setelah upaya penyelesaian di luar jalur litigasi tidak mencapai kesepakatan. Mediasi yang difasilitasi PN Poso merupakan tahapan wajib sebelum perkara masuk ke pokok perkara, sesuai asas perdamaian dalam hukum acara perdata.

Dalam proses mediasi, hakim mediator bertugas memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Agenda pertama biasanya diisi dengan perkenalan dan penyusunan resume, sementara agenda berikutnya membahas substansi sengketa. Resume mediasi menjadi dokumen penting yang memuat pokok-pokok dalil dan tanggapan masing-masing pihak.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Klarifikasi ini diharapkan meluruskan pemahaman publik mengenai jalannya mediasi di PN Poso. Tim kuasa hukum PT ANA menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses hukum dan mengikuti setiap tahapan yang dijadwalkan pengadilan.

Ke depan, perkara 217/Pdt.G/PN Poso akan melanjutkan tahapan mediasi atau masuk ke pokok perkara apabila mediasi dinyatakan gagal. Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal sidang berikutnya dari PN Poso.

Bagi publik, kasus ini menjadi contoh bagaimana pemberitaan mengenai proses hukum perlu diverifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Hak jawab menjadi mekanisme penting untuk memastikan keseimbangan informasi, terutama dalam perkara perdata yang melibatkan perusahaan dan masyarakat.

  • Perkara: Nomor 217/Pdt.G/PN Poso, gugatan perbuatan melawan hukum.
  • Penggugat: Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
  • Tergugat: PT ANA.
  • Kuasa hukum PT ANA: Dr. H. Iwan Sumiarsa, S.H., M.H., Ph.D. dan Davi Aulia Ghifari, S.H., M.H.
  • Jadwal mediasi yang dipersoalkan: 10 November 2026 dan 17 November 2026.

Analisis Redaksi

Hak jawab yang disampaikan tim kuasa hukum PT ANA menyoroti persoalan klasik dalam pemberitaan hukum: membedakan antara ketidakhadiran prinsipal secara fisik dan ketidakhadiran secara hukum. Dalam hukum acara perdata, kehadiran kuasa hukum yang terdaftar resmi di kepaniteraan pengadilan memang dapat mewakili prinsipal. Menuduh pihak "mangkir" tanpa memeriksa status kuasa hukum adalah kelalaian yang bisa berujung pada sengketa pers.

Namun, klarifikasi ini juga menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah hakim mediator telah menerima kehadiran kuasa hukum sebagai representasi yang sah dalam kedua agenda mediasi? Apakah ada catatan resmi dari PN Poso mengenai jalannya mediasi yang dapat mengonfirmasi klaim masing-masing pihak? Publik berhak mendapatkan gambaran utuh, bukan hanya potongan narasi dari satu sisi.

Yang lebih penting, perkara ini menyangkut konflik lahan yang melibatkan petani di Morowali Utara. Di balik perdebatan soal prosedur mediasi, ada persoalan substantif yang menunggu penyelesaian: bagaimana hak-hak petani dan kepastian usaha perusahaan dapat didudukkan secara adil. Pengadilan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa proses hukum bukan sekadar formalitas, melainkan jalan menuju penyelesaian yang berpihak pada keadilan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad