Bupati Lukman Hakim Perluas Akses Bantuan Hukum di Bangkalan via Posbankum
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan komitmennya memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Caranya, memperkuat peran paralegal dan mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di daerah itu.
Komitmen tersebut disampaikan Lukman saat menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Timur di Pendopo Bupati Bangkalan. Pertemuan itu membahas kesiapan membangun sinergi antara pemerintah kabupaten dan instansi vertikal tersebut.
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Dr. Saiful Sahri, didampingi Koordinator dan Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum Eko Arif Setiawan. Agenda utamanya: memperkuat kapasitas paralegal serta mengoptimalkan keberadaan Posbankum.
Kronologi Audiensi dan Fokus Pembahasan
Audiensi berlangsung di Pendopo Bupati Bangkalan. Dalam pertemuan itu, Kanwil Kemenkum Jawa Timur memaparkan rencana penguatan kapasitas paralegal dan optimalisasi Posbankum. Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyambut baik inisiatif tersebut.
Menurut Lukman, akses terhadap keadilan dan pemahaman hukum merupakan hak seluruh masyarakat. Karena itu, pelayanan hukum harus mudah dijangkau, terutama oleh warga yang selama ini terkendala informasi dan biaya.
"Pemerintah daerah tentu menyambut baik upaya penguatan Posbankum dan peran paralegal ini. Kami ingin memastikan masyarakat Bangkalan, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum, bisa mendapatkan pendampingan serta pemahaman hukum yang memadai," ujar Lukman, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Lukman didampingi sejumlah pejabat pemerintah daerah. Sementara Kanwil Kemenkum Jawa Timur diwakili Saiful Sahri dan Eko Arif Setiawan. Kedua pihak sepakat menjajaki kerja sama teknis, mulai dari pelatihan paralegal hingga penguatan layanan di Posbankum.
Pembahasan tidak berhenti pada aspek seremonial. Ada kesepahaman bahwa Posbankum harus menjadi ujung tombak pelayanan hukum di tingkat kecamatan dan desa. Warga yang menghadapi persoalan hukum bisa memperoleh informasi awal, konsultasi, hingga pendampingan sebelum perkara berlanjut ke jalur formal.
Pernyataan Lukman Hakim Soal Posbankum dan Paralegal
Lukman menegaskan, keberadaan Posbankum tidak boleh hanya sebatas fasilitas atau program administratif. Menurutnya, program itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Harapan kami, Posbankum dapat menjadi ruang pelayanan yang dekat dengan masyarakat, tempat mereka memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan awal ketika menghadapi persoalan hukum," terang Lukman.
Ia menambahkan, layanan itu penting agar warga tidak merasa sendiri saat berhadapan dengan persoalan hukum. "Dengan demikian, masyarakat tidak merasa sendiri atau kebingungan saat berhadapan dengan persoalan hukum," lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan itu.
Lukman juga berharap penguatan paralegal diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, paralegal harus mampu menjalankan perannya secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Lukman, pemahaman hukum yang baik di tengah masyarakat menjadi salah satu fondasi penting. Ia menyebut hal itu krusial untuk menciptakan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga.
Pernyataan itu sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok miskin, untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Latar Belakang: Kesenjangan Akses Keadilan di Daerah
Bangkalan, sebagai kabupaten di ujung barat Pulau Madura, menghadapi tantangan geografis dan sosial yang khas. Sebagian warga tinggal di wilayah pesisir dan pedesaan dengan keterbatasan transportasi serta informasi.
Kondisi itu membuat akses terhadap layanan hukum formal tidak merata. Banyak warga tidak tahu harus melapor ke mana ketika menghadapi sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, atau persoalan hukum lainnya. Ketidaktahuan sering membuat mereka diam, atau justru menyelesaikan perkara dengan cara yang tidak sesuai aturan.
Di sinilah peran paralegal dan Posbankum menjadi relevan. Paralegal adalah orang yang memiliki pengetahuan hukum dan bertugas membantu masyarakat, namun bukan advokat. Mereka menjadi jembatan antara warga dan lembaga bantuan hukum resmi.
Posbankum sendiri merupakan wadah layanan yang didirikan di tingkat kecamatan atau desa. Fungsinya memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan awal. Keberadaan pos ini memangkas jarak antara warga dan penyedia layanan hukum.
Kanwil Kemenkum Jawa Timur melihat potensi kolaborasi dengan Pemkab Bangkalan. Sinergi itu diharapkan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Termasuk warga di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil.
Namun, optimalisasi Posbankum tidak cukup hanya dengan penambahan jumlah pos. Diperlukan anggaran, pelatihan berkelanjutan, serta koordinasi lintas sektor. Tanpa itu, Posbankum berisiko menjadi program yang ada di atas kertas saja.
Dampak yang Diharapkan bagi Masyarakat Bangkalan
Jika berjalan sesuai rencana, penguatan Posbankum dan paralegal akan membawa sejumlah dampak positif. Berikut beberapa di antaranya:
- Warga memiliki tempat bertanya pertama saat menghadapi persoalan hukum, tanpa harus langsung ke pengadilan atau polisi.
- Kelompok miskin dan rentan mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya, sesuai amanat UU Bantuan Hukum.
- Potensi sengketa di tingkat desa dapat diselesaikan lebih awal melalui mediasi dan konsultasi.
- Masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban hukum, sehingga menekan risiko kriminalisasi atau penyelesaian ilegal.
- Pemerintah daerah memiliki mitra di tingkat akar rumput untuk program penyuluhan hukum.
Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan kesadaran hukum. Warga yang tahu haknya cenderung lebih berani melapor ketika mengalami ketidakadilan. Sebaliknya, warga yang paham kewajiban akan lebih patuh pada aturan.
Bagi pemerintah daerah, penguatan layanan hukum juga bisa menjadi instrumen pencegahan konflik sosial. Sengketa tanah dan warisan, misalnya, sering menjadi pemicu perselisihan antarkeluarga atau antardesa. Pendampingan hukum yang cepat dapat meredam potensi konflik tersebut.
Lukman menekankan, tujuan akhirnya adalah keadilan yang bisa dirasakan semua warga. Bukan hanya mereka yang mampu menyewa pengacara, tetapi juga warga dengan keterbatasan ekonomi.
Langkah Selanjutnya dan Tantangan Implementasi
Setelah audiensi, langkah berikutnya adalah menyusun kerja sama teknis antara Pemkab Bangkalan dan Kanwil Kemenkum Jawa Timur. Kerja sama itu mencakup pelatihan paralegal, pendampingan Posbankum, serta monitoring dan evaluasi.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan alokasi anggaran untuk mendukung operasional Posbankum. Tanpa dukungan anggaran, layanan di lapangan sulit berjalan berkelanjutan.
Selain itu, dibutuhkan koordinasi dengan organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi. OBH berperan mendampingi paralegal dan memberikan advokasi jika perkara masuk ke jalur litigasi.
Yang tak kalah penting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Warga perlu tahu bahwa Posbankum ada, di mana lokasinya, dan bagaimana cara mengakses layanannya. Tanpa sosialisasi, pos yang dibangun bisa sepi peminat.
Kanwil Kemenkum Jawa Timur menyatakan kesiapannya mendukung penguatan kapasitas paralegal. Dukungan itu mencakup pelatihan, pendampingan, hingga penyediaan materi penyuluhan hukum.
Ke depan, keberhasilan program ini akan diukur dari seberapa banyak warga yang terlayani. Bukan dari banyaknya pos yang dibangun atau seminar yang digelar. Indikatornya sederhana: apakah warga merasa lebih mudah mendapatkan keadilan.
Analisis Redaksi
Komitmen Lukman Hakim memperluas akses bantuan hukum patut diapresiasi. Namun, janji politik semacam ini sudah sering terdengar di banyak daerah. Yang membedakan adalah eksekusi dan konsistensi anggaran. Tanpa keduanya, Posbankum hanya akan menjadi papan nama di kantor desa.
Persoalan mendasar bantuan hukum di daerah bukan sekadar ketersediaan pos atau paralegal. Masalahnya adalah kesenjangan antara kebutuhan warga dan kapasitas layanan. Bangkalan memiliki jumlah penduduk besar dengan sebaran geografis yang menantang. Satu atau dua pos di ibu kota kabupaten jelas tidak cukup.
Karena itu, peta jalan penguatan Posbankum harus jelas. Berapa pos yang akan dibangun, di kecamatan mana, siapa yang mengelola, dan dari mana anggarannya. Tanpa rincian itu, komitmen mudah menguap setelah audiensi selesai.
Hal lain yang perlu diawasi adalah kualitas paralegal. Mereka harus memahami kode etik dan batas kewenangan. Paralegal bukan advokat. Kesalahan memahami peran bisa berujung pada layanan yang tidak profesional, bahkan merugikan warga yang dibantu.
Yang juga krusial adalah independensi. Layanan bantuan hukum sebaiknya tidak dicampuri kepentingan politik. Sebagai ketua partai di daerah, Lukman perlu memastikan Posbankum melayani semua warga, tanpa melihat afiliasi politik. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap layanan ini akan runtuh.
Pada akhirnya, akses keadilan adalah ukuran keberadaban sebuah daerah. Jika warga miskin bisa mendapatkan pendampingan hukum tanpa rasa takut dan tanpa biaya, itu adalah capaian yang jauh lebih bermakna daripada sekadar seremonial penandatanganan kerja sama.
Sumber: gesuri.id, kemenkumham.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0