OJK Bongkar 10 Kasus Pasar Modal, Manipulasi Saham Raup Rp 23,77 Miliar
- Tiga Kasus Manipulasi Saham dan Nilai Keuntungan Tidak Sah
- Rincian Tujuh Kasus Lainnya: Keterbukaan Informasi hingga Laporan Keuangan
- Kronologi Pengungkapan dan Dasar Penegakan Hukum OJK
- Dampak pada Integritas Pasar dan Perlindungan Investor
- Langkah Selanjutnya: Tenggat Pengalihan Saham dan Pengawasan
- Analisis Redaksi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 10 kasus pelanggaran pasar modal. Tiga di antaranya manipulasi perdagangan saham dengan kewajiban mengembalikan keuntungan tidak sah total Rp 23,77 miliar, plus denda Rp 3,71 miliar.
Pengumuman ini disampaikan OJK melalui keterangan tertulis pada Sabtu (21/11/2026). Nilai Rp 23,77 miliar adalah jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan nilai yang sudah terealisasi. OJK juga menegaskan tidak menoleransi praktik manipulasi yang menciptakan gambaran semu atas aktivitas perdagangan.
Tiga Kasus Manipulasi Saham dan Nilai Keuntungan Tidak Sah
Dari 10 kasus, tiga merupakan manipulasi perdagangan saham yang paling menonjol. Pertama, manipulasi saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) pada 20 Maret–21 Juli 2023. OJK menemukan pola transaksi yang melibatkan 15 rekening efek nasabah dan tidak mencerminkan interaksi permintaan-penawaran sesungguhnya. Keuntungan tidak sah yang dihitung mencapai Rp 6.893.961.022.
Pihak yang dikenai sanksi adalah korporasi PT Sakti Maju Berdikari (SMB), Teddi Budiman selaku Direktur SMB, Hermanto yang memiliki akses atas rekening bank SMB, dan Indra S selaku adik Hermanto. OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah Rp 6,89 miliar. Teddi dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun, Hermanto 10 tahun, dan Indra tiga tahun. OJK juga meminta 15 perusahaan efek menutup rekening 15 investor terkait.
Kedua, manipulasi saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) pada 4–19 Mei 2021. Pelanggaran dilakukan JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur (SBM), Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat. OJK menemukan transaksi dari alamat yang sama di PT Bintang Pagi Kapital. JK Kristiyono diketahui menjabat Direktur PT Saraswanti Indo Genetech, afiliasi SAMF, sementara Direksi SBM, Mariyati dan Hariyanto, adalah pegawai SAMF.
OJK meminta JK Kristiyono dan SBM mengembalikan keuntungan tidak sah Rp 10.836.819.367. Andre, Rudi, Muhamad Yusuf, dan Mohammad Naufal diminta mengembalikan Rp 1.717.032.907. JK Kristiyono, SBM, Andre, dan Muhamad Yusuf dilarang berkegiatan lima tahun; Rudi dan Mohammad Naufal 10 tahun.
Ketiga, manipulasi saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada 6 September–18 Oktober 2022. Pelanggaran dilakukan bersama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto. Sebagian pelaku bertransaksi saat mengikuti Kompetisi HOTS Championship Season 9 dan 10 yang digelar PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Keuntungan tidak sah mencapai Rp 4.322.722.400. Para pelanggar dikenai larangan berkegiatan di pasar modal selama lima tahun dan tiga tahun.
Rincian Tujuh Kasus Lainnya: Keterbukaan Informasi hingga Laporan Keuangan
Selain tiga kasus manipulasi, OJK menangani tujuh pelanggaran lain. Berikut rinciannya:
- PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) tidak menyampaikan informasi material terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tanggal 28 November 2022 yang melibatkan Komisaris Utama Sean William Henley. TECH dan jajaran Komisaris-Direksi (Billy Andrian, Yoas, Sean William Henley, Nunu Nugraha) didenda total Rp 690 juta.
- PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) tidak menjalankan prosedur transaksi material atas jual beli tanah di Kalimantan. Perseroan didenda Rp 800 juta; dua direksi, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, didenda tanggung renteng Rp 400 juta.
- PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) belum mengalihkan 114.068.100 saham treasuri hingga 4 April 2025. ISSP didenda Rp 550 juta dan wajib mengalihkan saham itu dalam enam bulan sejak 12 Oktober 2026.
- PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal ke PT Sinarniaga Sejahtera. GOOD didenda Rp 325 juta.
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) terlambat mengalihkan saham SMCB hasil tender wajib minimal 2,62% atau 236.738.922 saham. SMGR didenda Rp 550 juta dan wajib mengalihkan kembali paling lambat 31 Desember 2026.
- PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo. MARK didenda Rp 75 juta.
- PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) menyajikan laporan keuangan tidak sesuai, termasuk pos penerimaan pihak berelasi Rp 30.539.592.781 dan pembayaran Rp 761.895.560 yang salah klasifikasi. AKKU didenda Rp 300 juta; auditor Jailani didenda Rp 15 juta.
Kronologi Pengungkapan dan Dasar Penegakan Hukum OJK
OJK menyatakan pemeriksaan dilakukan atas masing-masing transaksi sesuai periode yang berbeda, mulai 2021 hingga 2023. Temuan dirangkum dalam keterangan tertulis 21 November 2026. OJK menegaskan setiap pelanggaran ditindak sesuai karakteristik, tingkat keseriusan, dampak, dan tanggung jawab pihak yang terlibat.
"Setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pengenaan denda administratif, tetapi juga melalui perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku pelanggaran, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK.
Dasar penindakan mencakup ketentuan manipulasi pasar, keterbukaan informasi, transaksi material dan afiliasi, serta pelaporan keuangan. OJK juga menyoroti pentingnya emiten dan pengurus menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
Dampak pada Integritas Pasar dan Perlindungan Investor
Manipulasi perdagangan saham yang menciptakan gambaran semu dapat mengganggu pembentukan harga wajar. Akibatnya, investor ritel berpotensi membeli atau menjual pada harga yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya. OJK menilai praktik ini menggerus kepercayaan investor terhadap integritas pasar.
Sejumlah sanksi bersifat struktural: penutupan 15 rekening efek, larangan berkegiatan di sektor PMDK hingga 10 tahun, dan kewajiban pengalihan saham treasuri. Langkah ini memberi sinyal bahwa penegakan tidak berhenti pada denda administratif.
Bagi emiten, kasus TECH, KBAG, GOOD, SMGR, MARK, dan AKKU menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi dan prosedur transaksi afiliasi bukan formalitas. Keterlambatan atau kelalaian berujung pada denda dan kewajiban perbaikan.
Langkah Selanjutnya: Tenggat Pengalihan Saham dan Pengawasan
OJK menetapkan tenggat konkret. ISSP wajib mengalihkan 114.068.100 saham treasuri dalam enam bulan sejak 12 Oktober 2026. SMGR wajib mengalihkan kembali minimal 236.738.922 saham SMCB paling lambat 31 Desember 2026.
Para pelaku manipulasi juga menghadapi larangan berkegiatan di pasar modal dengan durasi bervariasi. OJK meminta 15 perusahaan efek menutup rekening investor terkait HOMI. Pengawasan lanjutan akan memastikan perintah pengembalian keuntungan tidak sah dijalankan.
OJK menutup keterangan dengan penegasan bahwa emiten dan pengurus wajib mematuhi aturan transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, dan kewajiban lainnya.
Analisis Redaksi
Angka Rp 23,77 miliar terdengar besar, tetapi yang lebih penting adalah pesan di baliknya: OJK mulai memindahkan penegakan dari sekadar denda ke perintah pengembalian keuntungan. Denda Rp 3,71 miliar memang lebih kecil dari keuntungan tidak sah, sehingga sanksi finansial saja tidak cukup memberi efek jera. Perintah pengembalian dan larangan berkegiatan hingga 10 tahun adalah kombinasi yang lebih masuk akal.
Yang perlu diawasi adalah realisasi. OJK sendiri menegaskan Rp 23,77 miliar adalah nilai yang diperintahkan, bukan yang sudah dikembalikan. Di sinilah ujian kredibilitas: apakah perintah itu dieksekusi, atau berhenti sebagai pengumuman. Publik berhak tahu perkembangan penagihannya.
Kasus SMDM juga menyoroti celah baru: manipulasi dilakukan sebagian pelaku saat mengikuti kompetisi trading di sekuritas. Ini menunjukkan edukasi pasar modal dan pengawasan aktivitas nasabah harus berjalan seiring. Tanpa itu, kompetisi yang niatnya mendidik bisa menjadi ruang bagi praktik yang merusak harga.
Sumber: finance.detik.com, ojk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0