Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wakil Presiden: Kronologi Lengkap dan Dampak Politiknya

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Langkah ini menandai berakhirnya polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya ke ranah hukum.

Kronologi Niat Mundur Gibran hingga Surat Resmi ke MPR

Niat Gibran untuk mundur pertama kali disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi, 10 November 2026. Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan keinginannya mengundurkan diri menghadapi dinamika setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: 5 Alasan Biaya Perawatan Mobil Listrik Lebih Murah dari Mobil Bensin

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.

Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurutnya, dalam pertemuan itu Prabowo justru memberikan masukan. "Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," lanjutnya.

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," jelas Prasetyo.

Dua hari berselang, Kamis, 12 November 2026 sekitar pukul 11.16 WIB, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menerima langsung dokumen tersebut. "Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkap Muzani, dikutip dari Popbela.

Baca juga: 5 Tips Menjaga Performa Motor Radiator Udara agar Mesin Tak Overheat

Putusan MA dan MK yang Menjadi Latar Belakang

Polemik dokumen pendidikan Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan ini berkaitan dengan gugatan advokat Subhan terhadap Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan setelah gugatan sebelumnya tidak diterima PTUN Jakarta dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan kasasi ditetapkan 30 Oktober 2026, salinan lengkapnya dipublikasikan 10 November 2026.

Dalam pertimbangannya, MA menyoroti dokumen dasar penerbitan surat penyetaraan, yakni certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Menurut MA, dokumen tersebut tidak membuktikan Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadirannya dalam kegiatan perkuliahan. "Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," demikian pertimbangan putusan MA.

MA juga menilai penyetaraan pendidikan menggunakan kurikulum internasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan tidak cermat. Amar putusan menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan mewajibkan Kemendikdasmen mencabutnya.

Selain itu, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden 2024 juga menyoroti dokumen pendidikan Gibran. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangan hukumnya, Hakim MK Arsul Sani menyatakan certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya sebatas kehadiran dalam perkuliahan.

Putusan MK tersebut tidak secara langsung membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden karena perkara yang diperiksa adalah sengketa hasil pemilu. Namun pertimbangan mengenai dokumen pendidikan menjadi pemicu tekanan politik terhadap Gibran.

Tekanan Mahasiswa dan Dorongan Hak Menyatakan Pendapat di DPR

Polemik dokumen pendidikan Gibran memicu aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Massa gabungan dari Universitas Nasional (Unas), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kota Jakarta, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan mulai berdatangan sekitar pukul 14.30 WIB. Jumlah peserta diperkirakan 100 hingga 150 orang. Mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) turut bergabung.

Mereka mengusung tema "Pulihkan Etika Politik dan Hentikan Dinasti, Makzulkan Gibran" dan menyuarakan lima tuntutan:

• Mendesak DPR RI menggulirkan hak angket untuk memproses pemakzulan Gibran.
• Memproses secara pidana pihak yang diduga membuat surat keterangan palsu dan persoalan KPU.
• Meminta Gibran mengundurkan diri secara sukarela.
• Mendesak pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
• Meminta para ketua partai politik segera menyatakan sikap.

Di lingkungan DPR, puluhan anggota dewan dari sejumlah fraksi dikabarkan telah menandatangani dokumen dukungan sebagai pengusul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai HMP sebagai mekanisme paling rasional. "Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas. Meski demikian, PDIP belum akan mengajukan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI hari itu karena pembahasan internal fraksi masih berlangsung.

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan usulan HMP. "Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Gibran dan Prabowo Tetap Jalankan Agenda Kenegaraan

Di tengah kabar niat pengunduran diri, Gibran dan Prabowo tetap menjalankan agenda kenegaraan. Pada Selasa, 10 November 2026, keduanya tampak berjalan bersama menuju acara penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara. Penganugerahan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Momen kebersamaan itu menjadi perhatian karena berlangsung pada hari yang sama ketika niat pengunduran diri disampaikan.

Gibran juga memberikan tanggapan mengenai dinamika yang berkembang. "Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran. Ia menyebut Prabowo menyarankan agar dirinya tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan. Gibran akan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait upaya hukum yang dapat ditempuh.

Hingga 10 November 2026, niat pengunduran diri Gibran masih perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Baru pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada MPR. Proses selanjutnya akan bergantung pada mekanisme konstitusional yang berlaku, termasuk pembahasan di DPR dan penetapan pengganti antar waktu.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Pengunduran diri Gibran menimbulkan sejumlah pertanyaan politik. Pertama, siapa yang akan menggantikan posisi Wakil Presiden. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam konstitusi, yang melibatkan MPR. Publik menantikan langkah Prabowo dan partai politik pendukung.

Kedua, dampak terhadap stabilitas pemerintahan. Gibran adalah Wakil Presiden yang juga kader PDIP, meski hubungannya dengan partai berlambang banteng itu sempat memanas. Pengunduran diri ini bisa memengaruhi peta koalisi dan agenda legislasi.

Ketiga, proses hukum di PTUN. Gibran berencana membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Namun dengan putusan MA yang sudah membatalkan surat penyetaraan, langkah ini menghadapi tantangan berat. Putusan MA berkekuatan hukum tetap dan telah memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat tersebut.

Keempat, desakan pemakzulan. Meski Gibran telah mundur, sebagian mahasiswa dan anggota DPR tetap mendorong penggunaan HMP. Namun dengan pengunduran diri, urgensi HMP mungkin berkurang. Puan Maharani menegaskan DPR akan mengikuti mekanisme dan konstitusi.

Kelima, reaksi publik. Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Banyak pihak menyoroti pentingnya verifikasi dokumen pendidikan bagi calon pemimpin. Kasus Gibran juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan lembaga pendidikan dan penerbitan surat penyetaraan.

Sejumlah pengamat menilai pengunduran diri Gibran adalah langkah etis di tengah tekanan. Namun ada pula yang melihatnya sebagai upaya menghindari proses pemakzulan yang lebih panjang. Terlepas dari itu, peristiwa ini mencatat sejarah baru dalam politik Indonesia karena seorang Wakil Presiden mundur di tengah masa jabatan akibat polemik dokumen pendidikan.

Analisis Redaksi

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden adalah guncangan politik yang jarang terjadi. Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini seorang wakil presiden mundur di tengah masa jabatan karena polemik dokumen pendidikan. Keputusan ini bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab politik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kualitas verifikasi calon pemimpin.

Putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran menjadi pukulan telak. MA secara tegas menyatakan tidak ada bukti ijazah yang menjadi dasar penyetaraan. Ini menunjukkan kelemahan pengawasan dalam penerbitan surat keterangan yang menjadi syarat pencalonan. Kasus ini seharusnya menjadi momentum perbaikan sistem verifikasi dokumen bagi calon pejabat publik.

Di sisi lain, desakan pemakzulan oleh mahasiswa dan sebagian anggota DPR mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap proses politik. Namun dengan pengunduran diri Gibran, tekanan itu mereda. Kini perhatian beralih ke pengisian jabatan wakil presiden dan langkah hukum lanjutan. Yang terpenting, proses transisi harus berjalan sesuai konstitusi dan tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan. Publik berhak mendapatkan penjelasan transparan tentang siapa pengganti Gibran dan bagaimana mekanismenya. Tanpa itu, spekulasi politik akan terus berkembang.

Sumber: kompas.com